Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kesigapan TNI dan Polri dalam menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019. Dari mulai proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara di TPS, hingga nanti rekapitulasi suara, TNI dan Polri terlihat kompak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menunjukKan duet maut membawa institusi TNI dan Polri tetap netral selama Pemilu 2019. Terbukti, siapapun yang melakukan pelanggaran langsung ditindak tegas tanpa pandang bulu, sehingga bisa meredam potensi terjadinya kerusuhan. Berkat kerja keras keduanya, TNI dan Polri bisa memberikan ketenangan sehingga masyarakat bisa nyaman dalam memberikan suaranya," ujar Bamsoet di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (18/4), seperti keterangan tertulis yang diterima mediaindonesia.com.
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini juga mengajak masyarakat agar melupakan segala perbedaan yang terjadi selama kampanye kemarin. Usai menunjukan kedewasaan dalam berpolitik dengan memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS), kini masyarakat dituntut bijaksana menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Apel Gelar Pasukan
"Seluruh hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei kredibel yang yang terdaftar dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (PERSEPI) memenangkan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Namun, baik pendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto - Sandiaga Uno harus tetap tenang. Kita tunggu hasil resmi penghitungan KPU nanti. Tidak perlu ada pengerahan massa maupun euforia berlebihan yang bisa memancing kekisruhan," tutur Bamsoet.
Di sisi lain, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga meminta para elite partai politik tidak perlu memanasi pendukungnya dengan melancarkan sejumlah agitasi dan propaganda yang menyesatkan. Berikan kesempatan kepada KPU untuk menunaikan tugasnya hingga tuntas sampai ke hasil final rekapitulasi penghitungan suara.
"Jikapun nantinya ada elite politik yag masih belum puas, silakan tempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak perlu korbankan rakyat hanya demi ambisi kekuasaan yang semu. Elite politik justru harus mendukung TNI dan Polri dalam menjaga suasana tetap kondusif, sambil memantau KPU menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin," tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini meyakini dengan soliditas TNI dan Polri kali Indonesia akan bisa menyelesaikan proses Pemilu 2019 tanpa perlu mengorbankan rasa persaudaraan sebangsa.
"Banyak yang ingin mengadu domba TNI dan Polri, maupun menyeret mereka ke ranah politik praktis. Namun dibawah pimpinan Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal Tito Karnavian, TNI dan Polri telah menunjukan loyalitasnya kepada bangsa dan negara Indonesia. Bukan kepada ambisi kekuasaan. Salut untuk TNI dan Polri," pungkas Bamsoet. (X-15)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved