Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pembahasan yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terkait isu serangan fajar.
"Secara spesifik kita tidak mengagendakan membahas tentang itu, tapi diskusi tentang money politic itu selalu kita lakukan setiap saat," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).
Menurutnya, kegiatan serangan fajar yang dilakukan oleh peserta Pemilu sudah memiliki regulas. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka yang terbukti bisa dieliminasi dari kontestasi elektoral nanti.
"Kan sudah ada regulasinya, yang terbukti melakukan money politics juga terbukti bisa sampai diskualifikasi, tapi kan harus terbukti dulu," terang Arief.
Baca juga: Bukan Lagi Serangan Fajar, Politik Uang kini Bermodus Asuransi
KPU, lanjut Arief, berkunjung ke KPK untuk melakukan pembaruan data nama penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaannya. Sejauh ini, KPU hanya memiliki wewenang dalam ranah Pemilu, sementara LHKPN merupakan wewenang institusi lain.
"Yang diatur oleh KPU kan masih dalam tahapan Pemilu. Setelah Pemilu itu sudah wewenang institusi yang lain. Mau diingatkan, mau dirapihi lagi, itu terserah mereka (institusi lain)," tandas Arief.(OL-5)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved