Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
NAMA Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai kalaupun benar Khofifah yang merekomendasikan, itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Ia menilai merupakan hal wajar untuk merekomendasikan seseorang untuk menduduki posisi tertentu.
“Ya, terserah Romi saja, kan bu Khofifah sudah membantah tidak kenal malahan sama namanya Haris. Baru tahu sesudah ditangkap,” kata Mahfud di Hotel Treva, Jakarta, Minggu (24/3).
Baca juga: Khofifah Siap Beri Keterangan ke KPK
Mahfud mengatakan, apa yang diungkapkan Romi soal rekomendasi juga tidak ada kaitannya dengan kasus hukum yang tengah menjeratnya, yakni dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag.
“Misalnya mau masuk S3 atau Anda mau jadi pegawai satu intansi satu keahlian tertentu itu perlu rekomendasi orang. Rekomendasi disusul dengan penyuapan sampai kena OTT itu yang salah, bukan soal rekomendasinya,” tutur Mahfud.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Romi sebagai tersangka karena diduga menerima uang Rp300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.
Duit itu diduga ditujukan agar Romi membantu proses seleksi kedua orang tersebut. Namun KPK menduga Romi bekerja sama dengan pihak internal dari Kemenag. Dugaan itu karena Romi adalah anggota Komisi XI DPR, yang tidak punya kewenangan dalam pengisian jabatan di Kemenag. (OL-6)
KPK pada 10 September 2024 mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan haji 2024.
Pemanggilan terhadap Yaqut bakal dilakukan sesuai kebutuhan KPK terkait penanganan perkara tersebut.
KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Budi enggan memerinci nama-nama orang yang sudah dimintai keterangan dalam perkara ini. Sebab, kerahasiaan proses penyelidikan berbeda dengan penyidikan.
Budi enggan memerinci pemilik dua hunian itu. Rumah ditaksir senilai miliaran rupiah.
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dana yang besar dapat memengaruhi berbagai aspek dalam partai, seperti proses pencalonan, kampanye, dan bahkan pembentukan koalisi dalam pemilu mendatang.
PPP akan sulit untuk kembali melenggang ke Parlemen Senayan pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang apabila tidak dipimpin oleh sosok yang tidak kuat dan tidak memberikan pengaruh.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
Ketua PW GMNI Jatim Sugondo, mengomentari sejumlah pihak yang mempermasalahkan kembalinya Rommy dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved