BPN Lapor Temuan 17,5 Juta Data Pemilih tidak Wajar ke KPU

BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melaporkan soal temuan data 17,5 juta yang tidak wajar dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Laporan tersebut diwakili oleh Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, dan Juru Bicara Debat BPN, Riza Patria.

"KPU RI memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan verifikasi dan investigasi. Sudah kami hitung 4 kali pertemuan dengan KPU, menurut tim IT kami masih ada masalah kurang lebih 17,5 juta dianggap ganda bisa juga dinilai invalid," ujar Hashim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Senin (11/3).

Temuan data yang tidak wajar tersebut berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT HP 2) yang ditetapkan pada 15 Desember 2018.

"Kami berbahagia dari KPU ada tanggapan cukup positif ya nanti kami akan diberikan waktu untuk pengecekan lapangan, bukan coklit. Nanti bersama secara random kita akan cek," kata Hashim.

Baca juga: Tepis Tudingan BPN, Bawaslu: Kami Terima Surat Cuti Jokowi

Dalam kesempatan yang sama, Riza Patria menuturkan ketidakwajaran data yang ditemukan disebabkan oleh jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal, yaitu 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli yang sama. Pihaknya menemukan sekitar 3 juta jiwa yang lahir pada 31 Desember, lalu sekitar 2,3 juta jiwa yang lahir 1 Januari dan sekitar 9,8 juta jiwa yang lahir pada 1 Juli.

"Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU. Menurut KPU data ini lah yang diterima dari Dukcapil Kemendagri. Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," tandas Riza.(OL-5)