Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang pesimis dengan pembangunan di Indonesia di masa depan. Dirinya selalu menekankan Indonesia tidak boleh bubar atau punah.
Bagi Amin, kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah. Indonesia merdeka karena perjuangan para pendiri bangsa.
"Indonesia tidak boleh bubar, tidak boleh punah, karena Indonesia dibangun dengan susah payah, bukan dari hadiah. Indonesia harus kita jaga, kita pertahankan, dan kita bangun," ujar Amin dalam keterangan persnya, Sabtu (9/3).
Hal tersebut disampaikan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat menghadiri acara deklarasi relawan Jokma Sumut di Lapangan Gajah Mada, Babura, Medan Baru, Medan, Sabtu (9/3). Acara tersebut dihadiri sekitar 1.000 masyarakat Sumut.
Menurut Amin, masyarakat Indonesia harus optimis menatap masa depan. Karena itu pada pemilihan presiden 2019, pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf mengajak masyarakat optimistis dengan jargon Indonesia Maju.
"Makanya jangan ikut orang pesimistis, yang mau Indonesia bubar, tapi kita harus bersama membangun Indonesia Maju," pinta Amin.
Baca juga: Masyarakat Indonesia Jangan Pesimistis
Presiden Jokowi sudah banyak melakukan pembangunan. Dan peduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Yakni, melalui kartu-kartu sakti, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Di era pemerintahan Jokowi juga, kata Amin, pembangunan di seluruh wilayah merata.
"Bukan hanya di Jakarta tapi juga di Sumtera Utara, di Aceh, hingga di Papua sana. Rata seluruh Indonesia," imbuh Amin.
"Karena itu sudah saatnya kita optimis untuk Indonesia Maju," sambungnya. (A-1)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved