Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 300 orang perwakilan masyarakat dari 10 desa di Kecamatan Ngancar yang tergabung dalam Gerakan 5 Sila Generasi Kolaborasi Kediri Sakti 4.0 (G5S-Kediri 4.0) mendeklarasikan dukungan ke paslon nomor urut 01. Pembacaan deklarasi per desa tersebut dilaksanakan di Desa Bedali disaksikan oleh Eva Sundari dari TKN yang juga anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kediri.
“Saya gembira menjadi saksi para pendukung rasional Jkw-KMA. Mereka adalah para penerima manfaat dari program-program PRo Wong Cilik Jokowi di pedesaan,” ujar Eva, Kamis (28/2).
Baca juga: Bamsoet: Hiruk Pikuk Kampanye tidak Ganggu Kinerja DPR
Menurutnya, manfaat tidak langsung/kolektif dana desa yang digenapi dengan manfaat langsung berbasis individu adalah faktor penting yang mendorong wong cilik tetap ingin Joko Widodo (Jokowi) menang di Pilpres 2019.
Para pemuda petani tersebut menjelaskan bahwa selama pemerintahan Jokowi, ada banyak kemudahan usaha. KUR melimpah, bantuan teknis tersedia, pelayanan bank ramah dan mudah, gampang bertransaksi dan lainnya.
“Iklim usaha yang diciptakan pemerintah bagus. Memudahkan dan menggampangkan kita lberbisnis di pertanian,” ujar Midi dari Desa Sempu.
Sukarno, dari Desa Ngancar, mendukung Jokowi karena mengharapkan program sertifikasi tanah juga menyentuh dusunnya.
“Kami ingin program sertifikasi tanah seperti yang ada di Desa Sempu juga bisa kita nikmati. Kami semangat mengorganisir diri dan bekerjasama dengan pengurus PDIP untuk membantu keinginan tersebut,” jelas Sukarno bersemangat.
Di saat yang sama, Sulastri, pengusaha rumahan yang juga merupakan produsen roti ini mendukung Jokowi-Amin karena dia menikmati KUR yang diperoleh tanpa agunan.
Baca juga: NU: Pemaksaan Sistem Khilafah Hanya Hasilkan Kekacauan
“Saya bersama ibu-ibu ingin pak Jokowi menang kembali, supaya para ibu makin mandiri ekonominya,” kata bu Sulastri dari Desa Bedali tersebut.
Deklarasi masyarakat Kecamatan Ngancar tersebut diakhiri dengan pembacaan shalawat dan doa yang dipimpin oleh Rofii, aktivis Banser Kediri yang juga pemuda pelaku bisnis. (RO/OL-6)
STAF Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/3/2026).
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved