Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN Polres Karawang dan Polda Jawa Barat menangkap tiga orang perempuan yang menyebar ujaran kebencian terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Para perempuan yang ditangkap tersebut ialah Engkay Sugiyanti, Ika Peranika, dan Citra Widaningsih.
Baca juga: Gubernur Jabar Luncurkan Tim Saber Hoaks
"Memang benar kita mengamankan (ketiganya) dan saat ini sudah dibawa ke Polda Jawa Barat," kata Kapolres Karawang AKB Nuredy Irwansyah Putra kepada wartawan, Senin (25/2).
Baca juga: Gerakan Perempuan Milenial Tolak Politisasi Emak-Emak
Para wanita ini diamankan berkaitan dengan viralnya sebuah video aksi emak-emak yang melakukan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Amin.
Dalam kampanye tersebut mereka menyatakan pasangan Jokowi-Amin akan melegalkan pernikahan pasangan sejenis dan melarang azan akan hilang.(A-1)
KSPSI desak Presiden Prabowo pimpin Board of Peace (BoP). Modal historis KAA & GNB serta dukungan buruh global jadi kunci imbangi dominasi AS di Palestina.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Menlu Sugiono bertemu Wakil Palestina di PBB, bahas Solusi Dua Negara, Board of Peace, dan kesiapan Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Gaza.
KOMISI I DPR RI akan mengawal hasil tindak lanjut dri keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Board of Peace di Amerika Serikat yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan kunjungan Kerja ke Washington, Amerika Serikat hadir dalam pertemuan perdana atau KTT Board of Peace bersama setkab Teddy Indra Wijaya dan Bahlil Lahadalia
Kunjungan presiden prabowo subianto yakni menghadiri pertemuan perdana atau KTT Board of Peace, Komisi I minta penghentian kekerasan, memastikan perlindungan bagi warga sipil di Palestina.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved