Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengatakan anggaran negara mengalami kebocoran. Namun, JK menilai, kebocoran 25% yang disebut Prabowo berlebihan.
JK menjelaskan, kebocoran tersebut faktornya adalah korupsi yang dilakukan pejabat hingga kepala daerah yang dibuktikan setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kenapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap? Pasti (bocor). Tapi, tidak berlebihan seperti itu,” kata JK di di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/2).
Baca juga: KPK Bongkar Megakorupsi Rp5,8 T
Pun demikian, meski banyak pejabat yang korupsi, JK menegaskan hal itu tidak bisa dipukul rata. Ia yakin masih banyak pejabat lain yang bersih. Terlebih, kata JK, saat ini pemberantasan korupsi gencar dilakukan sehingga membuat orang takut berniat buruk.
Menurut JK, penyimpangan alokasi anggaran ditemui pada pos proyek pembangunan. Soal angka pasti kebocoran anggaran, JK menilai itu sulit dilakukan penghitungan. “Tidak benar itu diratakan 25 persen, saya kira tidak,” jelasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengklaim memiliki data 25% anggaran negara atau sekitar Rp500 triliun bocor. Dasar perhitungannya, 25% dari anggaran negara sekitar Rp2 ribu triliun.
Prabowo menjelaskan kebocoran anggaran itu dipicu perilaku korupsi terhadap proyek-proyek pembangunan yang nilainya digelembungkan. (OL-7)
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan akan memerangi korupsi tanpa kompromi saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Davos, Swis, Kamis (22/1)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved