Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengatakan anggaran negara mengalami kebocoran. Namun, JK menilai, kebocoran 25% yang disebut Prabowo berlebihan.
JK menjelaskan, kebocoran tersebut faktornya adalah korupsi yang dilakukan pejabat hingga kepala daerah yang dibuktikan setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kenapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap? Pasti (bocor). Tapi, tidak berlebihan seperti itu,” kata JK di di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/2).
Baca juga: KPK Bongkar Megakorupsi Rp5,8 T
Pun demikian, meski banyak pejabat yang korupsi, JK menegaskan hal itu tidak bisa dipukul rata. Ia yakin masih banyak pejabat lain yang bersih. Terlebih, kata JK, saat ini pemberantasan korupsi gencar dilakukan sehingga membuat orang takut berniat buruk.
Menurut JK, penyimpangan alokasi anggaran ditemui pada pos proyek pembangunan. Soal angka pasti kebocoran anggaran, JK menilai itu sulit dilakukan penghitungan. “Tidak benar itu diratakan 25 persen, saya kira tidak,” jelasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengklaim memiliki data 25% anggaran negara atau sekitar Rp500 triliun bocor. Dasar perhitungannya, 25% dari anggaran negara sekitar Rp2 ribu triliun.
Prabowo menjelaskan kebocoran anggaran itu dipicu perilaku korupsi terhadap proyek-proyek pembangunan yang nilainya digelembungkan. (OL-7)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved