Politik Dan Hukum

Ini Makna di Balik Kunjungan Pertama Prabowo ke IKN

IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.

Anggota Komisi III DPR Dorong Hukuman Berat bagi Mafia Pajak

Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.

Ada Uang di Kantor DJP yang Disita KPK Lewat Penggeledahan terkait OTT Pegawai Pajak

Barang-barang itu kini masuk sebagai barang sitaan KPK. Penyidik menduga barang itu berkaitan dengan kasus dugaan suap perpajakan yang tengah diusut.

Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Diduga Terima Rp600 Juta dari Sarjan

Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK akan terus mendalami alasan pemberian uang dari Sarjan kepada Nyumarno tersebut.

Ini yang Dikoreksi Prabowo soal Pembangunan IKN

Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.

Digeledah KPK terkait OTT Pegawai Pajak, DJP Hormati Proses Hukum

Namun, DJP tidak memberikan keterangan lebih lanjut dan menyerahkan penjelasan perkara kepada KPK.

Perdana, IKN Digunakan untuk Ratas oleh Prabowo

Sejak awal Presiden Prabowo memberikan penekanan agar pembangunan fasilitas inti pemerintahan di IKN dipercepat. Fokus utama diarahkan pada pembangunan gedung.

Polri Merespons Larang Tampilkan Tersangka Sesuai KUHAP Baru

KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.

Prabowo Minta Gedung Legislatif–Yudikatif di IKN Rampung 2028

Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi, terutama terkait desain dan fungsi bangunan. Menurut Prasetyo, koreksi itu bersifat perbaikan untuk mendukung percepatan pembangunan.

Masa Sidang 2026, DPR Fokus Isu Reformasi Penegak Hukum hingga Pemulihan Pascabencana

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.

Penanganan Terorisme Harus Patuh Hukum

Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.

Uji UU Ciptaker: Ahli Usulkan Sanksi Tegas agar Putusan MK Dipatuhi Pemerintah

Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.

Pelibatan TNI Diperlukan Jika Terorisme Ancam Kedaulatan Negara

Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.

PDIP Tolak Pilkada lewat DPRD, Puan Sebut Komunikasi selalu Terbuka

Meskipun wacana Pilkada lewat DPRD mulai bergulir, PDIP percaya bahwa kedaulatan rakyat adalah hal yang paling substansial dalam demokrasi.

DPR Ingatkan Peran TNI dalam Penanganan Terorisme hanya Bersifat Pelengkap

Meskipun penguatan kapasitas negara untuk menjaga stabilitas nasional sangat penting, pembagian kewenangan antarlembaga harus tetap berada pada koridor hukum yang tepat.

PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

DJP Kooperatif usai KPK Geledah Kantor Pusat terkait Kasus Suap Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kooperatif setelah KPK menggeledah kantor pusat DJP terkait penyidikan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

Dugaan Suap Perpajakan, KPK Geledah Kantor Strategis Kemenkeu

KPK menggeledah kantor Ditjen Pajak Kemenkeu untuk mengusut dugaan suap perpajakan yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara.

Tuntut Evaluasi Total, Pemerintah Didorong Bubarkan Direktorat Jenderal Pajak

PEMERINTAH diminta untuk mengevaluasi total Direktorat Jenderal Pajak.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia