Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menegaskan komitmen keberlanjutan pembangunan proyek strategis nasional tersebut, meski tidak masuk dalam daftar program prioritas utama pemerintahannya.
Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai kehadiran Prabowo ke IKN bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah politik yang sarat pesan. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sebagai bagian dari kesinambungan pemerintahan.
"Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN mempertegas adanya keberlanjutan pembangunan IKN," ujar Yusak saat dihububgi, Selasa (13/1).
Ia menilai, secara substansi kunjungan tersebut menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjaga program yang telah dirintis oleh Presiden sebelumnya. Dalam konteks ini, IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
"Kunjungan Presiden ke IKN saya kira bukan sekadar formalitas, tetapi ingin memastikan keberlangsungan program yang menjadi legacy pendahulunya," kata Yusak.
Lebih jauh, Yusak melihat kunjungan tersebut juga memiliki makna politik yang penting, khususnya dalam merawat hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Keberlanjutan pembangunan IKN dinilai menjadi salah satu simbol kesinambungan kepemimpinan nasional.
"Secara politik, kunjungan Presiden ke IKN juga menjadi bagian dari cara Prabowo merawat hubungan dengan Jokowi," ujarnya.
Selain faktor politik, kepastian pembangunan IKN juga dianggap krusial bagi dunia usaha dan investor. Menurut Yusak, kehadiran langsung Prabowo memberikan sinyal bahwa proyek IKN tetap diperhatikan di tengah berbagai keterbatasan fiskal.
"Kunjungan presiden menjadi penting karena investor juga butuh kepastian. Meskipun bukan menjadi program prioritas Prabowo, tetapi IKN tetap penting di mata Presiden," jelasnya.
Yusak menilai, dengan kondisi ruang fiskal yang relatif sempit, pemerintah kemungkinan besar akan mengambil pendekatan realistis dengan melanjutkan pembangunan IKN secara bertahap, bukan menghentikannya secara drastis.
"Di tengah ruang fiskal yang sempit, cara terbaik untuk melanjutkan pembangunan IKN adalah dengan menyelesaikannya secara bertahap," katanya.
Yusak juga menilai, membiarkan IKN mangkrak justru akan menimbulkan persoalan baru bagi Prabowo, baik secara politik maupun dalam relasi antarpemerintahan. Menurutnya, skenario mangkraknya IKN hampir dapat dipastikan tidak akan diambil.
"Saya kira Presiden tidak akan membiarkan IKN mangkrak. Kalau dibiarkan mangkrak total, justru akan menjadi beban politik Prabowo dan berpotensi merusak hubungan baik dengan Jokowi," pungkasnya. (Mir/P-3)
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, memberikan catatan mengenai rekam jejak dan karakter kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Mu’ti menuturkan, pertemuan berlangsung kondusif dan terbuka, tanpa perdebatan tajam antarormas.
Mantan Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014, Marty Natalegawa, hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan Mercedes-Benz Tiger tahun 1980.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para menteri dan wakil menteri luar negeri pemerintahan terdahulu ke Istana Negara, diduga perihal Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membeberkan alasan fundamental di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto melibatkan Indonesia dalam Board of Peace.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut mengambil sikap tegas terkait posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved