Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menegaskan komitmen keberlanjutan pembangunan proyek strategis nasional tersebut, meski tidak masuk dalam daftar program prioritas utama pemerintahannya.
Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai kehadiran Prabowo ke IKN bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah politik yang sarat pesan. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sebagai bagian dari kesinambungan pemerintahan.
"Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN mempertegas adanya keberlanjutan pembangunan IKN," ujar Yusak saat dihububgi, Selasa (13/1).
Ia menilai, secara substansi kunjungan tersebut menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjaga program yang telah dirintis oleh Presiden sebelumnya. Dalam konteks ini, IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
"Kunjungan Presiden ke IKN saya kira bukan sekadar formalitas, tetapi ingin memastikan keberlangsungan program yang menjadi legacy pendahulunya," kata Yusak.
Lebih jauh, Yusak melihat kunjungan tersebut juga memiliki makna politik yang penting, khususnya dalam merawat hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Keberlanjutan pembangunan IKN dinilai menjadi salah satu simbol kesinambungan kepemimpinan nasional.
"Secara politik, kunjungan Presiden ke IKN juga menjadi bagian dari cara Prabowo merawat hubungan dengan Jokowi," ujarnya.
Selain faktor politik, kepastian pembangunan IKN juga dianggap krusial bagi dunia usaha dan investor. Menurut Yusak, kehadiran langsung Prabowo memberikan sinyal bahwa proyek IKN tetap diperhatikan di tengah berbagai keterbatasan fiskal.
"Kunjungan presiden menjadi penting karena investor juga butuh kepastian. Meskipun bukan menjadi program prioritas Prabowo, tetapi IKN tetap penting di mata Presiden," jelasnya.
Yusak menilai, dengan kondisi ruang fiskal yang relatif sempit, pemerintah kemungkinan besar akan mengambil pendekatan realistis dengan melanjutkan pembangunan IKN secara bertahap, bukan menghentikannya secara drastis.
"Di tengah ruang fiskal yang sempit, cara terbaik untuk melanjutkan pembangunan IKN adalah dengan menyelesaikannya secara bertahap," katanya.
Yusak juga menilai, membiarkan IKN mangkrak justru akan menimbulkan persoalan baru bagi Prabowo, baik secara politik maupun dalam relasi antarpemerintahan. Menurutnya, skenario mangkraknya IKN hampir dapat dipastikan tidak akan diambil.
"Saya kira Presiden tidak akan membiarkan IKN mangkrak. Kalau dibiarkan mangkrak total, justru akan menjadi beban politik Prabowo dan berpotensi merusak hubungan baik dengan Jokowi," pungkasnya. (Mir/P-3)
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
EKONOM CORE Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pengurangan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved