Kekayaan Alam

SETIAP kali berbicara tentang sumber daya alam, kita pantas bersyukur atas berkah yang diberikan kepada bangsa ini.

Di balik rasa syukur, kita pun kemudian sering bertanya, apakah kekayaan alam ini benar-benar merupakan berkah ataukah justru menjadi musibah.

Para pendiri negara ini memimpikan kekayaan alam menjadi modal bagi bangsa ini mencapai kesejahteraan.

Oleh karena itu, di dalam konstitusi dikatakan, kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Bagaimana lalu kita menerjemahkan dan mengimplementasikan mimpi para bapak bangsa itu? Di sinilah kita kemudian kehilangan pegangan.

Kita mempunyai persepsi sendiri-sendiri.

Bahkan akhirnya kita melihat aspek kesejahteraan rakyat itu terabaikan.

Itu tecermin dari angka kesenjangan yang semakin melebar.

Sayangnya, ketika berbicara soal kesenjangan yang semakin melebar, kambing hitamnya ialah investor asing.

Padahal, yang lebih membahayakan ialah penerjemahan dari para pemegang kekuasaan yang memberikan pengelolaan sumber daya alam itu kepada kelompok kepentingan mereka saja.

Sekarang ini kita sebenarnya sedang dihadapkan pada ancaman krisis energi.

Kebutuhan energi jauh lebih besar daripada produksi yang bisa kita hasilkan.

Pada 2025 mendatang, kekurangan pasokan energi bisa mencapai 2 juta barel ekuivalen minyak per hari.

Ketika harga minyak rendah seperti sekarang, anggaran negara masih bisa menutupinya.

Akan tetapi, ketika nanti harga minyak bergerak naik, yang menurut perkiraan Wood MacKenzie tahun ini akan bergerak ke US$57 per barel, artinya setiap hari kita harus mengeluarkan devisa Rp2 triliun untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Satu tahun akan lebih dari Rp700 triliun devisa harus kita keluarkan dan itu berarti dua kali anggaran pembangunan infrastruktur yang tahun ini kita anggarkan.

Kita sebenarnya masih memiliki lebih dari 70 blok minyak dan gas yang bisa dieksplorasi. Namun, dibutuhkan biaya besar untuk kegiatan itu.

Ketika kemampuan pembiayaan nasional terbatas, kita bisa sebenarnya mengundang investor asing untuk berpartisipasi.

Akan tetapi, kita ragu untuk membuat iklim investasi yang menarik orang untuk menanamkan modalnya.

Inilah salah satu contoh kegamangan yang kita hadapi.

Kita lupa untuk menempatkan energi sebagai faktor pendorong pembangunan, bukan lagi sumber penerimaan negara seperti era Orde Baru dulu.

Karena itu bukan lagi sumber penerimaan utama negara, manfaat bagi kesejahteraan rakyat seharusnya dilihat bukan lagi dari nilai rupiah yang didapat, melainkan multiplier effect yang bisa dirasakan rakyat.

Hal yang sama berlaku untuk pengelolaan tambang.

Saudara kita di Papua selama ini hidup dari sektor tambang dan migas.

Satu-satunya tambang yang beroperasi di sana adalah PT Freeport Indonesia, sedangkan blok gas Tangguh ditangani British Petroleum.

Sekarang ada pemikiran untuk mengambil alih 51% kepemilikan saham Freeport seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1/2017.

Tidak ada yang salah dengan keinginan itu.

Namun, semua itu ada tahapannya dan tidak sekali jadi.

Pada masa transisi seperti sekarang, bagaimana nasib warga Papua yang hidupnya bergantung pada kegiatan Freeport?

Dengan larangan ekspor saja, Freeport memutuskan untuk mengurangi produksi menjadi tinggal 40%.

Akibatnya, otomatis akan ada pengurangan kegiatan di lokasi tambang.

Ketika tidak ada alternatif lapangan pekerjaan pengganti, wajar masyarakat di Papua menjadi resah.

Keuangan pemerintah daerah saja sekarang ini langsung terganggu.

Penerimaan negara dari hasil tambang pun langsung menciut.