Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
IMANUEL 'Noel' Ebenezer memang bukan sembarang terdakwa korupsi. Kalau boleh meminjam judul film besutan sutradara Muhadkly Acho yang sekuel keduanya baru saja memecahkan rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa, Noel seperti itu, Agak Laen.
Dulunya ia seorang aktivis. Sebagai aktivis, tentu ia selalu paling depan dalam menyoroti sekaligus mengingatkan perihal integritas serta nurani pejabat dan penguasa. Tidak terkecuali soal korupsi. Noel sangat vokal menyuarakan narasi antikorupsi, bahkan pernah mengusulkan hukuman mati bagi koruptor.
Lalu, roda berputar. Sang aktivis itu, singkat cerita, masuk lingkaran elite penguasa. Setapak demi setapak ia menaiki tangga kekuasaan. Puncaknya ia masuk radar Presiden Prabowo Subianto dan ditunjuk sebagai wakil menteri ketenagakerjaan.
Idealisme aktivisnya seketika tenggelam. Ia tercebur dalam kolam pragmatisme kekuasaan. Noel yang dulu getol menyoal perilaku korup para pejabat, setelah jadi wamen, malah menjadi pelakunya. Ia bahkan jadi anggota pertama Kabinet Merah Putih yang ditangkap tangan oleh KPK. Saat itu, usia jabatannya belum genap satu tahun. 'Agak laen', bukan?
Namun, tak berhenti di situ. Ia semakin memperlihatkan sisi 'agak laen' yang ia punya saat persidangan atas perkaranya mulai digelar. Dari sidang satu ke sidang berikutnya, ia menampilkan wajah dan watak yang berlainan. Entahlah, itu bagian dari strategi atau memang cerminan karakter asli dia yang gampang berubah haluan.
Pada sidang perdana, Senin (19/1), ia tampil dengan wajah pertobatan yang nyaris sempurna. Di sela-sela sidang, kepada wartawan ia mengamini telah menerima uang sebesar Rp3 miliar dalam kasus pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemenaker. Pada sidang itu, jaksa mendakwa Noel menerima gratifikasi senilai Rp3,36 miliar serta satu sepeda motor Ducati Scrambler dari ASN Kemenaker dan pihak swasta.
Dengan muka pasrah, eks Ketua Relawan Jokowi Mania itu mengatakan cukup puas atas dakwaan jaksa. Ia pun mengakui bersalah sehingga tidak akan menyampaikan pembelaan. "Sudah mengakui salah, kok, ngapain lagi pakai eksepsi (pembelaan)? Sudah betul semualah, ngapain lagi kita ribet-ribet, sih. Biar semua terang benderang," kata Noel ketika itu.
Namun, hanya berselang tujuh hari, 'keinsafan' Noel itu menguap tanpa sisa. Begitu keluar dari ruangan seusai menjalani sidang kedua, Senin (26/1), ia mendadak lupa pada pengakuan dosanya. Di depan wartawan, ia berbalik 'menyerang' KPK terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadapnya.
Katanya, KPK hanyalah sekumpulan kreator konten di Gedung Merah Putih yang sedang menjahit rekayasa demi pesanan elite yang merasa terganggu oleh sidak-sidak heroiknya. Noel pun memelesetkan kepanjangan OTT dengan 'operasi tipu-tipu'. Pendeknya, ia seolah ingin mencoba menggeser perkara korupsi personal menjadi narasi kriminalisasi politik.
Mulai terkonfirmasi, kan, kenapa dia 'agak laen'? Kalau sebelumnya ia sudah mengakui bersalah, bahkan tak menampik menerima uang miliaran plus sepeda motor dari perkara itu, kenapa seminggu kemudian ia malah menuding ada rekayasa?
Secara logika awam pun, tak masuk. Katanya kriminalisasi, tapi kok, dia terima cuan? Jika proses hukum itu cuma tipu-tipu, lantas Rp3 miliar yang ia akui masuk kantongnya itu uang apa? Apakah itu pembagian honor dari hasil rekayasa para kreator konten di KPK seperti sindirannya kepada lembaga antirasuah itu? Betul-betul 'agak laen', memang.
Ketika di suatu waktu seseorang mengakui kesalahannya, tapi di waktu yang lain ia berteriak sebagai korban fitnah, rekayasa, atau apa pun istilahnya, itu jelas bukan kriminalisasi. Ketika orang merasa dizalimi hanya karena hukum memintanya mempertanggungjawabkan uang yang sudah ia akui masuk sakunya, itu bukan operasi tipu-tipu. Itu merupakan penghinaan terhadap inteligensi publik.
Sesungguhnya publik tidak sebodoh yang ia sangka. Publik tahu, dengan latar belakangnya sebagai aktivis, Noel ialah seorang orator ulung. Ia mahir mengolah kata, piawai menyusun narasi, pintar membangun opini. Gampang bagi dia untuk memelesetkan OTT menjadi apa pun yang ia suka. Namun, publik juga amat paham, uang sebesar Rp3 miliar dan motor Ducati yang ia nikmati ialah fakta keras yang tak bisa ditipu-tipu dengan diksi apa pun.
Justru Noel yang mungkin sebetulnya tidak secerdas yang ia sendiri kira. Nyatanya, saat terpojok, ia cuma bisa mengekor para koruptor 'senior' yang kerap menggunakan tudingan kriminalisasi untuk ngeles atau membela diri dari kesalahan mereka. Boleh saja saat jadi aktivis Noel ialah 'pemburu koruptor', tapi kini ia hanyalah 'pengekor koruptor'.
Akan tetapi, apa pun yang keluar dari mulut Noel, itu hak dia. Begitu juga publik punya hak untuk tidak mendengar, menikmati, atau bahkan mencemooh ocehan itu. Kita tunggu sambil cermati saja jalannya persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi Noel dan kawan-kawannya itu untuk mengetahui fakta hukum yang ada.
Kalau fakta hukumnya sudah terang benderang, buktinya tidak terbantahkan, eh, dia masih ngoceh juga, tuding sana tuding sini, serang kanan serang kiri, maklumin saja. Memang 'agak laen' dia. Barangkali Muhadkly Acho perlu juga pertimbangkan untuk mengajak Noel dalam proyek film Agak Laen 3.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved