Kebijakan Yoyo

ISTILAH yoyo policy atau kebijakan yoyo kembali mengemuka akhir-akhir ini. Pihak yang meramaikan, siapa lagi kalau bukan netizen yang budiman. Kebijakan yoyo yang dimaksud merujuk pada kebijakan pemerintah yang bersifat tidak konsisten atau sering berubah-ubah, seakan-akan seperti permainan yoyo yang naik turun tanpa arah yang jelas.

Situasi semacam itu biasanya merujuk pada kebijakan yang diambil tanpa perencanaan matang. Selain itu, kebijakan yoyo sering kali bergantung pada respons publik atau tekanan yang muncul, daripada berdasarkan analisis yang mendalam atau kebutuhan riil.

Ketika yang muncul respons negatif terhadap suatu kebijakan, tiba-tiba kebijakan itu segera dibatalkan atau direvisi, juga tanpa melalui analisis mendalam. Padahal, setiap kebijakan yang diambil seharusnya berdasarkan pertimbangan matang, bukan sekadar untuk merespons tekanan sosial dengan terburu-buru.

Itulah mengapa disebut yoyo policy. Mirip permainan yoyo, sebuah permainan yang tersusun dari dua cakram berukuran sama (biasanya terbuat dari plastik, kayu, atau logam) yang dihubungkan dengan suatu sumbu dan tergulung oleh tali yang digunakan. Satu ujung tali terikat pada sumbu, sedangkan satu ujung lainnya bebas yang biasanya diberi kaitan.

Saya lalu teringat perdebatan sengit pada 2009 antara partai yang berkuasa saat itu, Partai Demokrat, dan 'partai oposisi', PDIP. Ketika itu, para politikus dari kedua kubu benar-benar sedang bernostalgia dengan berbagai permainan anak-anak. Setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono seperti permainan yoyo, giliran anak buah SBY yang mengeluarkan kosakata permainan anak.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR saat itu, Sutan Bathoegana, membalas kritik Mega dengan menyebut kebijakan era pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagai permainan gasing. "Permainan yoyo itu jauh lebih baik ketimbang pemerintahan Megawati pada masa lalu yang saya umpamakan seperti permainan gangsing (gasing). Yoyo, kan, naik turun, sedangkan gangsing hanya berputar-putar saja di tempat, malah melubangi tanah hingga rusak," kata Sutan.

Megawati Soekarnoputri, dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Surakarta, ketika itu, mengatakan kebijakan pemerintah SBY terkesan menjadikan rakyat seperti permainan yoyo, digoyang naik turun tanpa kejelasan ke mana arahnya. Apa yang pernah disampaikan Megawati 16 tahun lalu itu kini direproduksi lagi, tapi oleh para netizen.

Mereka menjuluki kebijakan yoyo sejumlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba lalu dianulir setelah diprotes. Kebijakan itu di antaranya soal penaikan pajak pertambahan nilai (PPN), perubahan distribusi gas 3 kilogram dari pengecer langsung ke pangkalan, dan penundaan pengangkatan calon ASN (aparat sipil negara).

Penaikan PPN menuai protes berbagai kalangan. Begitu respons negatif kian menjadi, pemerintah mengumumkan penaikan PPN hanya untuk barang mewah dengan menyisakan polemik apa saja yang masuk kategori barang mewah yang kena penaikan PPN.

Pembatasan distribusi gas melon sami mawon. Tujuan mulia agar rakyat yang berhak menerima subsidi gas melon mendapatkan harga sesuai harga malah berubah menjadi protes berkepanjangan dari publik karena perencanaan yang sama sekali tidak matang. Alhasil, kebijakan diubah, dikembalikan boleh membeli ke pengecer.

Kebijakan pemunduran pengangkatan calon ASN juga begitu. Awalnya, calon ASN hendak diangkat pada 1 Maret 2025. Karena itulah, banyak calon ASN memutuskan keluar dari tempat mereka bekerja di swasta demi mempersiapkan diri menjemput hari pengangkatan yang segera tiba. Ternyata, pengangkatan calon ASN diundur menjadi 1 Oktober 2025.

Ribuan calon ASN yang telanjur keluar dari tempat mereka bekerja kebingungan. Mereka mesti siap menganggur dalam durasi tujuh bulan. Sebagian mereka menjadi tulang punggung keluarga. Keresahan muncul di mana-mana. Ketidakpercayaan mulai menjalar. Protes bermunculan. Sempat ada wacana pemerintah mengimbau tempat calon ASN bekerja sebelum memutuskan mundur untuk mempekerjakan kembali mereka sampai Oktober. Sebuah usul yang menurut netizen 'menggelikan dan di luar nurul'.

Akhirnya, setelah serangkaian kritik tajam itu, pemerintah memajukan jadwal pengangkatan calon ASN. Meskipun tetap ditunda dari jadwal semula, penundaannya tidak selama sebelumnya. Bila sebelumnya ditunda ke Oktober, pemerintah memutuskan mengangkat para calon ASN itu paling lambat pada Juni mendatang.

Apakah kebijakan itu tepat disebut sebagai kebijakan yoyo? Saya tidak tahu pasti. Namun, yang jelas, di media sosial berseliweran kritik tentang kebijakan yang bersifat 'lempar tarik' itu dengan dinamainya sebagai kebijakan yoyo.

Kini, ketika ada gonjang-ganjing indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia yang terus-terusan anjlok, bahkan kemarin sempat dihentikan karena anjloknya lebih dari 5%, di media sosial mulai muncul narasi yang mengaitkannya dengan kebijakan yoyo. 'Inilah yang terjadi, kalau pemerintah berkali-kali membuat kebijakan yoyo', tulis beberapa netizen.

Saya hanya bisa berharap, semoga semua kebijakan ditelurkan lewat perencanaan yang matang, riset mendalam, kajian lengkap, meski tetap dalam proses yang cepat. Itulah birokrasi yang agile, yang lincah nan gesit.