Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
BEBERAPA waktu lalu saya tergelitik dengan tulisan di bagian punggung kaus seseorang yang kebetulan saya temui di sebuah minimarket. Saya sedang antre persis di belakang orang itu sehingga mau tidak mau tulisan itu terpampang jelas di depan mata. Bunyinya begini, 'Kabar buruk setiap hari dikirim oleh negara'.
Menarik, bukan? Sedikitnya ada dua hal yang bagi saya menarik untuk ditelaah. Yang pertama bahwa ini menunjukkan eksistensi kaus oblong sebagai medium untuk mengekspresikan pendapat atau alat kampanye terkait dengan sikap seseorang atau kelompok memang masih kuat. Yang kedua, tentu saja, tentang substansi tulisan yang menggambarkan aura keresahan yang amat kuat dari warga negara tentang situasi negaranya.
Mari kita bahas dari yang pertama. Kaus memang sudah sejak lama menjadi media untuk menunjukkan identitas, ekspresi, bahkan ideologi seseorang. Ia tak sekadar bagian dari fesyen dan gaya hidup. Melalui desain, gambar, kata-kata, sampai pilihan warnanya, kaus telah berkembang menjadi penyampai pesan, humor, sekaligus kritik.
"I speak through my cloth," kata filsuf dan novelis Italia, Umberto Eco. "Aku berbicara melalui bajuku." Dimensi berbicara lewat baju (kaus), tentu saja, bermacam-macam. Boleh jadi hanya berisi kalimat-kalimat guyon atau humor seperti tren yang puluhan tahun silam pernah diinisiasi produsen kaus Joger di Bali dan Dagadu di Yogyakarta.
Bisa pula bahasa humor digabung dengan pesan moral. Contohnya, saya pernah membaca kaus bertuliskan 'Kata Mama, jangan ngobat kalo ga sakit'. Pesan dari kalimat itu tentu ingin mengajak orang agar menjauhi atau tidak menggunakan narkoba. Namun, kalimatnya dibikin ringan dan berbau humor biar menarik buat kalangan anak muda.
Dalam tingkatan yang lebih tinggi, kaus juga bisa berbicara dengan bahasa dan kalimat kritik, dari yang bernada sindiran halus, sarkas, hingga yang to the point alias tanpa tedeng aling-aling. Kritiknya pun beragam level, mulai yang lembut sampai yang paling nyelekit sekalipun.
Pada titik itu, kaus tak ubahnya seperti mural di dinding-dinding kota yang sangat mangkus sebagai ekspresi kritik sosial. Senyap, tapi menohok. Kaus tidak lagi sekadar menjadi media komunikasi visual atau representasi kebudayaan, tetapi juga bisa menjadi simbol perlawanan sosial. Seperti mural pula, kaus dengan sindiran dan kritiknya pun bisa bikin baper dan senewen penguasa.
Anda mungkin masih ingat kejadian pada Agustus 2021 silam, ketika Riswan, desainer kaus di Tuban, Jawa Timur, sempat berurusan dengan polisi gara-gara mengunggah kaus dagangan di akun Twitter (sekarang X) bergambar atau bertuliskan '404:Not Found'. Ketika itu, tulisan tersebut dinilai menyindir Presiden Joko Widodo. Riswan akhirnya dianggap melecehkan simbol negara dan dihukum meminta maaf kepada publik. Ada-ada saja.
Oke, sekarang kita kupas hal kedua, yaitu soal substansi dari kalimat 'Kabar buruk setiap hari dikirim oleh negara'. Secara riil apakah memang sudah sebegitu banyaknya negeri ini dijejali kabar buruk? Saya sebetulnya pengin mengatakan tidak, tetapi makin ke sini, apa yang tertulis di kaus itu rasanya justru makin mendekati fakta. Meskipun tidak datang setiap hari, kabar buruk dari negara betul-betul akrab dengan kita beberapa waktu terakhir ini.
Sebut saja mau mulai dari mana? Soal korupsi, misalnya, nyaris tak ada kabar baik. Yang ada justru berita-berita 'mengerikan' tentang kian murahnya integritas para pejabat pemerintah dan BUMN. Juga tentang makin entengnya mereka mengembat uang negara yang notabene berasal dari rakyat. Satuannya tak lagi juta atau miliar, tapi triliun. Bahkan kini makin banyak korupsi dengan nilai kerugian sampai ratusan triliun.
Soal tata kelola pemerintahan pun sama, isinya lebih banyak kabar buruk ketimbang kabar baik. Ada ketimpangan yang masih menganga antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Ada gap yang terlampau jauh antara das sollen (yang seharusnya) dan das sein (yang nyata, yang terjadi). Pemerintah dan rakyatnya enggak nyambung, bukankah itu kabar buruk?
Dalam konteks itu, kebijakan distribusi elpiji yang amburadul beberapa waktu lalu pasti akan selalu menjadi contoh ketidakbecusan tata kelola pemerintahan. Minimal dalam hal komunikasi. Amsal terbaru ialah polemik penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) yang menimbulkan ketidakpastian dan menyebabkan keresahan luar biasa buat para CASN.
Pada saat yang bersamaan, justru ada kementerian, yang menterinya merupakan kader PSI, dengan seenaknya dan tanpa malu-malu memasukkan teman-temannya di partai ke tim Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use Net Sink 2030. Nepotisme sudah demikian telanjang. Apakah seperti itu kabar baik buat rakyat dari negara? Tentu tidak. Sekali lagi, tulisan di kaus itu tidak salah.
Sektor ekonomi juga penuh dengan kabar buruk. Terlebih ketika ribuan buruh PT Sritex mesti menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaannya pailit. Kabar buruk itu akan berlanjut kalau pemerintah tak segera mengambil kebijakan tepat untuk mencegah hal yang sama merembet ke pabrik-pabrik lain, bahkan ke sektor industri yang lain.
Itu semua bukti bahwa keresahan publik yang ditumpahkan lewat kaus itu sesungguhnya tulus. Mereka tak punya 'speaker' yang gelegarnya bisa menjangkau penguasa maka jalan satu-satunya agar suara mereka didengar ialah menuangkannya dalam kalimat di kaus mereka.
Jadi, biarkanlah kaus berbicara. Negara seharusnya dengan senang hati membacanya, tak perlu baper, tak usah alergi.
JIKA melintasi Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia-Afrika, Jakarta Pusat, Anda akan menemukan tiang beton. Terdapat 90 tiang beton yang dibangun sejak 2004.
SAYA tak bermaksud pesimistis tentang soal yang satu ini. Saya cuma ingin bersikap realistis.
'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.
VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.
BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima
IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.
MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka?
PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.
SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).
Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.
TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved