Kredibilitas Prabowo

KATA bapak Afrika Selatan, mendiang Nelson Mandela, kepercayaan ialah fondasi bagi kepemimpinan yang efektif. Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew bilang, kepercayaan ialah modal utama seorang pemimpin. Sayangnya, tak semua pemimpin kuasa menjaga kepercayaan.

Kepercayaan penting, bahkan vital. Ia, ujar seorang penulis Amerika dan ahli kepemimpinan John C Maxwell, kunci untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Bagi seorang pemimpin negara, presiden, kepercayaan ialah keniscayaan untuk menjalin hubungan dengan rakyat.

Ihwal kepercayaan, Presiden Prabowo Subianto boleh menepuk dada. Dia pemimpin yang paling tinggi mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Itulah yang dapat dibaca dari sejumlah hasil survei 100 hari kinerjanya memimpin negeri ini. Versi Lembaga Survei Indonesia, misalnya, tingkat kepuasan publik terhadapnya 81,4%. Sigi Kompas tak jauh beda, 80,9%. Angka The Republic Institute (TRI) lebih wah lagi, 82,2%. Adapun survei Kedai KOPI mencatat 72,5% masyarakat puas.

Puas berarti percaya. Kalau rakyat puas dengan kinerja Prabowo, berarti mereka percaya kepemimpinannya. Benarkah rakyat memang puas dan percaya? Ada yang meragukan.

Tingkat kepuasan tersebut pun dipotret pada Januari lalu. Saya tak tahu apakah sekarang tetap setinggi itu. Yang saya tahu, belakangan justru banyak hal yang berpotensi menggerus kepercayaan terhadap Prabowo-Gibran. Yang saya tahu, teramat banyak ekspresi kekecewaan, kejengkelan, kemarahan, dan ketidakyakinan terhadap kepemimpinannya.

Sulit untuk dilupakan bagaimana mak-mak dan penjual gorengan, seblak, mi ayam, dan bakso dibuat geram gegara larangan warung-warung dan pengecer menjual gas melon hingga untuk mendapatkannya sulitnya minta ampun. Antrean panjang terpampang di mana-mana. Sumpah serapah membahana lantaran kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menata penjualan elpiji 3 kg, tapi kiranya tak matang dalam persiapan. Itu tentu tak baik untuk merawat kepercayaan rakyat kepada Pak Prabowo.

Masih tebal dalam ingatan bagaimana seorang wakil menteri menjamin bahwa pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex, tidak akan tutup dan tak akan ada PHK. Dia, Immanuel Ebenezer, bahkan dengan lantang menyatakan lebih baik kehilangan jabatan ketimbang melihat banyak pekerja Sritex kehilangan pekerjaan.

Heroik betul. Faktanya? Per 1 Maret 2025, Sritex resmi tutup, sekitar 10 ribu orang di-PHK. Realitasnya? Sang wakil menteri tetap saja menjabat. Itu tentu buruk terhadap kredibilitas pemerintahan Prabowo.

Masih ada contoh lain yang bisa menggoyang kepercayaan rakyat. Ini bahkan terkait langsung dengan Prabowo. Ketika dia dengan lantang meneriakkan 'Hidup Jokowi.... Hidup Jokowi.... Hidup Jokowi', di situlah ketidakpercayaan bahwa dia mampu menjadi presiden seutuhnya kian menggejala. Di situ pula harapan sebagian publik agar kasus dugaan penyimpangan kekuasaan dan korupsi yang menyangkut keluarga Jokowi diadili bak menunggu godot.

Keraguan bahwa Prabowo akan tampil beda sebagai pemimpin negara kiranya semakin mengemuka. Terlebih dalam sejumlah kasus, dia belum satu kata dan tindakan. Dalam perkara judi online, amsalnya. Berulang kali dia berorasi bahwa judol adalah salah satu prioritas penindakan. Kerap kali dia memerintahkan penegak hukum untuk memberantas judol. Faktanya? Belum satu pun bandar besar yang ditangkap. Kelanjutan pemeriksaan terhadap eks Menteri Komunikasi dan Informatika (kini Komdigi) Budi Arie Setiadi juga tak jelas.

Pun dengan perkara pagar laut. Dulu, Prabowo unjuk ketegasan dengan menginstruksikan untuk bongkar dan usut kerakusan tak bertepi itu. Namun, kini? Cuma sekelas kepala desa dan jajarannya yang dikenai perkara. Cuma sejumlah pegawai BPN yang dicopot dari jabatan mereka. Sebaliknya, sang dalang, yang punya uang sehingga bisa mengendalikan kekuasaan? Ah, rasanya akan tetap melenggang.

Soal korupsi menjadi catatan tersendiri. Untuk yang satu ini, Prabowo berkali-kali umbar janji untuk memerangi. Dia bahkan menyebut koruptor sebagai 'monyet-monyet, maling-maling'. Dia bersumpah di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak ada yang kebal hukum. Dia tak akan ragu memburu pelaku hingga Antartika sekalipun. Rakyat, termasuk saya, tentu senang dengan semangat luar biasa itu. Akan tetapi, kenyatannya?

Sulit untuk percaya Prabowo total dalam perang melawan korupsi jika masih terus memercayakan kursi kabinet ke orang-orang yang tersangkut dalam perkara korupsi? Sulit kiranya meyakini bahwa Pak Prabowo serius memberangus korupsi jika untuk menyegerakan pengesahan UU Perampasan Aset Tindak Pidana dan mengembalikan kekuatan KPK seperti dulu saja tak mau, padahal mampu.

Bukankah sebagai pemimpin koalisi pemerintah yang menguasai 80% lebih kursi di parlemen dia bisa melakukan itu? Kalau DPR memang dablek, bukankah dia bisa mengeluarkan perppu?

Kepercayaan ibarat uang di ATM. Saldonya bisa dijaga, bahkan ditambah dengan rajin menyetor, tapi jika terus ditarik, akan terkikis habis. Kepercayaan bisa dijaga dengan kebijakan prorakyat, dengan gebrakan-gebrakan yang bermanfaat, dengan menyatukan kata dan perbuatan.

Adanya distrust terhadap pemerintah tak bisa dinafikan. Tagar #KaburAjaDulu mengonfirmasi hal itu. Gerakan Indonesia Gelap adalah penegasan. Kasus dugaan megakorupsi dan aksi tipu-tipu pertamax oplosan oleh para bos anak perusahaan PT Pertamina dan komplotannya menyempurnakan ketidakpercayaan itu.

Semua itu tak boleh dipandang ringan, pantang disikapi dengan candaan dan penyangkalan. Tentu, tak bisa pula hanya dengan omon-omon.