Piagam Temasek

'ONE of the tragic illusions that many countries of the third world entertain is the notion that politicians and civil servants can successfully perform entrepreneurial functions' (Goh Keng Swee, menkeu pertama Singapura).

Kutipan pernyataan Tuan Goh Keng Swee di atas menjadi prinsip dasar pembentukan Temasek Holdings Singapura, sebuah institusi yang sukses mengelola aset negara hingga lebih dari lima dekade. Temasek jadi rujukan dunia. Ia salah satu institusi bentukan negara yang sangat sukses di kancah global.

Kutipan pernyataan menteri keuangan pertama Singapura itu bisa diterjemahkan secara bebas: 'Salah satu ilusi tragis yang dimiliki banyak negara di dunia ketiga ialah anggapan bahwa politikus dan pegawai (aparatur) negara dapat berhasil menjalankan fungsi kewirausahaan'.

Prinsip itu diterapkan secara konsisten saat Singapura mendirikan Temasek. Institusi itu jauh (dijauhkan) dari tangan politikus dan pemerintahan sejak pendiriannya hingga kini. Tujuannya Temasek tidak masuk 'ilusi besar sukses kewirausahaan di tangan politikus dan aparat negara'. Buah dari mempertahankan prinsip itu nyata: Temasek sehat dan sukses.

Ada sejumlah prinsip dasar yang dijadikan semacam 'Piagam Temasek' yang dipeluk teguh dan erat. Isi nilai-nilai pada 'piagam' itu: memberikan keuntungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang, melibatkan perusahaan portofolio untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mendukung praktik tata kelola yang baik, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tempat beroperasi.

Selain itu, berinvestasi pada potensi manusia, membangun dengan keberanian, dan menjadi katalisator solusi secara keberlanjutan. Dalam menjalankan semua hal itu, Temasek menjalankan prinsip berusaha untuk bersetia pada tata kelola, berbuat benar, dan berbuat baik. Mereka juga punya tekad, 'melakukan hal-hal hari ini dengan memikirkan hari esok'.

Saya sengaja menuliskan nilai-nilai baik dan terbukti dari Temasek itu dengan maksud 'siapa tahu bisa ditiru Danantara'. Akhir bulan lalu, Indonesia punya lembaga investasi negara baru: Danantara. Modal awalnya tembus Rp1.000 triliun dan diproyeksikan bakal mengelola aset lebih dari Rp14.700 triliun. Ambisinya besar, yakni menjadi mesin penggerak ekonomi, sebagaimana Temasek di Singapura.

Namun, optimisme besar itu ditanggapi secara hati-hati oleh publik. Bahkan ada yang ragu-ragu, skeptis, Danantara bisa sebesar, bahkan melampaui, mimpinya. Skeptisisme sebagian kalangan terutama didorong masih lekatnya persinggungan aparatus negara, juga politikus, dengan lembaga pengelola aset dan investasi BUMN itu.

Lembaga dengan komposisi 'kepengurusan' seperti itu, demikian dugaan mereka yang skeptis, bisa jadi malapetaka. Sejarah menunjukkan lembaga yang tidak dijauhkan dari tangan-tangan politik dan kepentingan kekuasaan akan jadi bancakan, lalu tersungkur. Salah satunya 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Malaysia bikin 1MDB dengan dalih memajukan ekonomi.

Hasilnya? Miliaran dolar malah nyelonong ke rekening pribadi pejabat tinggi, dipakai untuk membeli properti mewah, lukisan mahal, sampai memproduksi film Hollywood. Akhirnya skandal itu terbongkar, rakyat Malaysia pula yang harus menomboki. Mengapa? Transparansi tidak terjadi, sekelompok elite politik dan pemerintahan memegang kendali, akuntabilitas rendah.

Itu jauh berbeda dari Temasek. Pada 1974, Singapura melahirkan Temasek Holdings. Banyak yang skeptis saat itu dengan mengapungkan pertanyaan, "Apa iya, negara sekecil itu mau mengelola dana triliunan?" Namun, lima dekade kemudian, skeptisisme itu terbukti salah. Temasek kini jadi raksasa investasi dengan portofolio global lebih dari S$400 miliar (sekitar Rp4.600 triliun).

Apa rahasianya? Profesionalisme dan disiplin bisnis, sebagaimana 'manifesto' yang dicetuskan Goh Keng Swee, menteri keuangan pertama Singapura. Temasek enggak diganggu tangan-tangan politik. Mereka investasi di perusahaan yang memang layak. Kalau BUMN yang mereka pegang lelet, ya dilepas. Enggak ada cerita perusahaan merugi terus disubsidi demi menjaga gengsi atau kepentingan kongsi.

Jangan cuma awalnya yang terlihat menjanjikan. Lalu, seiring dengan berjalannya waktu, akibat terlalu banyak intervensi pemerintah, misalnya, membuat lembaga itu kehilangan efektivitasnya. Alih-alih menguntungkan, malah jadi beban negara.

Karena itu, pertanyaannya, apakah Danantara bisa meniru cara yang ditelurkan dalam 'Piagam Temasek'? Apakah ada nyali untuk bilang 'tidak' pada kepentingan politik dan kepentingan kekuasaan yang sempit? Saya, sih, berharap prinsip-prinsip bersetia pada tata kelola yang baik, berusaha yang baik, dan berbuat baik dengan cara-cara yang baik bisa ditegakkan. Semoga.