Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Merayakan UMKM

07/1/2025 05:05
Merayakan UMKM
Ade Alawi, Dewan Redaksi Media Group(MI/EBET)

SEORANG menteri mengisahkan perjalanan dinasnya ke India. Menteri yang berasal dari Partai Golkar ini mengaku takjub dengan kemajuan di negara tersebut, terutama di bidang industri. 

Bukan hanya kemajuan industri yang dikaguminya, melainkan juga keberpihakan pemerintah India terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Dalam suatu pertemuan dengan pejabat 'Negara Anak Benua' itu, kursi tempat dia duduki tampak sudah lusuh, bahkan kursinya sedikit oglek (bergoyang) yang menunjukkan kursinya telah lama dipakai di ruangan tersebut. 

"Mereka menggunakan produk lokal, bukan impor. Kursi yang kita duduki ini lebih bagus, tetapi barang impor. Kita perlu meniru India, keberpihakan terhadap UMKM benar-benar nyata," ungkap sang menteri dalam suatu pertemuan beberapa waktu silam. 

Menurut politikus senior yang kini berstatus mantan menteri itu, cinta produk dalam negeri tak perlu banyak seremoni karena akan menghabiskan biaya. "Kita kebanyakan seremoni. Hidup banyak gaya, tidak fungsional," ujarnya melontarkan autokritik. 

Keberpihakan terhadap UMKM yang merupakan sokoguru perekonomian nasional memberikan kontribusi sebesar 61% atau Rp9.580 triliun kepada produk domestik bruto (PDB), harus dilakukan dari hulu sampai hilir. 

Salah satu langkah berani pemerintahan Prabowo Subianto terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ialah menghapus kredit macet atau utang bagi satu juta pelaku sektor usaha yang menciptakan 97% lapangan kerja di Tanah Air ini. 

Sebanyak satu juta pelaku UMKM itu menghadapi lilitan utang senilai Rp10 triliun di bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Bank yang tergabung dalam Himbara ialah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pada tahap pertama, pekan depan, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 70 ribuan pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp2,4 triliun. 

"Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1). 

Adapun payung hukum pemutihan utang UMKM itu ialah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penghapusan piutang dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya.  

Berdasarkan regulasi yang diteken pada 5 November 2024 itu, ada empat langkah terkait dengan pemutihan utang UMKM, yakni penghapusbukuan, penghapustagihan, penghapusan secara bersyarat, dan penghapusan secara mutlak piutang macet.

Pemerintah harus hati-hati mengeksekusi program penghapusan utang UMKM yang akan berjalan dalam waktu relatif singkat, selama enam bulan hingga April 2025. Nilai kredit macet yang akan dihapuskan sangat signifikan, maksimal Rp500 juta per debitur atau nasabah. 

Kehati-hatian sangat penting untuk mencegah terjadinya moral hazard (penyimpangan moral). Penyebab kredit macet UMKM bukan karena praktik lancung pelakunya, melainkan faktor-faktor lain di luar kuasa mereka, seperti bencana alam. 

Penghapusan kredit macet UMKM bisa menimbulkan kecemburuan pelaku usaha lainnya yang bekerja keras, membanting tulang siang dan malam, untuk membayar kewajiban mereka kepada bank. Di sisi lain, perlu dipertimbangkan faktor kerugian yang akan dialami oleh pihak bank.

Penghapusan kredit macet pelaku UMKM ibarat 'maju kena mundur kena'. Walakin, pemerintahan Prabowo harus  mengambil keputusan politik untuk menghadapi dilema mangkraknya utang UMKM.  

Keputusan politik ini dimaksudkan bukan pencitraan, melainkan untuk menata ulang kehidupan UMKM yang lebih sehat, akuntabel, produktif, dan kompetitif. 

Jurus pemerintah untuk menggairahkan kehidupan UMKM melalui upaya afirmatif, yakni belanja kementerian dan lembaga pemerintah harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, kualitas, dan kuantitas produk UMKM. 

Dengan demikian, Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang mengalokasikan belanja K/L sebanyak 40% dari UMKM dan koperasi bukan 'macan kertas', melainkan bermakna untuk mengerek sektor ini agar bisa 'naik kelas'. 

UMKM memerlukan permodalan, bahan baku, inovasi, manajemen, jaringan, literasi digital, regulasi, aksesibilitas, dan pemasaran. Karena itu, mereka memerlukan pendampingan dari pemerintah sampai mereka mandiri sehingga bangsa ini bisa 'merayakan' ekonomi domestik yang digawangi  UMKM. 

Sungguh fenomena yang menyedihkan dan menyesakkan dada apabila kita berkunjung ke supermarket atau minimarket melihat barang 'remeh-temeh' yang seharusnya bisa dibikin pengusaha lokal malah dibanjiri produk impor.

Belum lagi produk-produk impor dari Tiongkok, misalnya, yang dijual secara online melenggang 'tak ada obat' menguasai pasar domestik dan mengempaskan produk lokal. 

Pesan menarik bagi pengusaha UMKM dari pujangga William Shakespeare, yakni 'tiga kalimat untuk menjadi sukses: lebih tahu dari orang lain, kerja lebih dari orang lain, dan berharap kurang dari orang lain'. Tabik!

 



Berita Lainnya
  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik