Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PARA kandidat menteri kabinet mendatang sudah mulai diperkenalkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kepada pers, di sela-sela memanggil para calon menteri itu, Prabowo menyatakan para kandidat menteri yang ia panggil siap memanggul tugas penuh tantangan lima tahun ke depan.
Saya ingin mengulik frasa 'penuh tantangan' itu. Benar belaka kata Prabowo bahwa tantangan hari ini dan hari-hari ke depan, khususnya di bidang ekonomi, sungguh berat. Prabowo memang tidak mewarisi 'hal-hal kosong' yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Namun, membuat yang 'sudah terisi' itu menuju penuh bak meniti di jalur licin nan mendaki.
Betul bahwa di tengah gejolak ekonomi global, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Dengan laju pertumbuhan seperti itu selama satu dekade, ukuran perekonomian kita pun meningkat, dari US$890 miliar pada 2014 ke US$1,37 triliun pada 2024.
Dengan begitu, Indonesia bisa masuk ke klub perekonomian negara-negara dengan pendapatan US$1 triliun. Level Indonesia juga meningkat menjadi negara dengan skala perekonomian terbesar nomor 16 di dunia pada 2023 dari sebelumnya nomor 18 pada 2014. Indonesia pun naik menjadi negara upper middle income berdasarkan klasifikasi Bank Dunia.
Pertumbuhan ekonomi kita di triwulan II 2024 yang sebesar 5,05% juga lebih tinggi daripada negara-negara maju atau berkembang lainnya seperti Meksiko (2,24%), Korea Selatan (2,3%), dan Singapura (2,9%). Jadi, ibarat gelas, ekonomi kita bukanlah gelas yang nyaris kosong, apalagi benar-benar kosong. Prabowo-Gibran Rakabuming Raka tentu tidak memulainya dari nol, apalagi minus.
Namun, mimpi kita tidak sekadar mengisi gelas itu menuju dua pertiga penuh. Baik Jokowi maupun Prabowo memimpikan Indonesia maju, Indonesia unggul, dan Indonesia dengan skala ekonomi lima besar di antara negara-negara besar di dunia. Itu berarti mengisi gelas penuh.
Sepuluh tahun lalu, saat pertama kali memerintah, Jokowi berjanji membuat rata-rata perekonomian kita tumbuh 7% pada akhir masa jabatan (2024). Faktanya, pertumbuhan ekonomi kita stagnan di seputar 5%. Presiden Joko Widodo mengawali kepemimpinannnya dengan pertumbuhan ekonomi 4,79% pada 2015.
Jika diukur dengan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, skala ekonomi saat itu mencapai Rp11.540,8 triliun. Pada tahun itu, PDB per kapita mencapai US$3.370 atau sekitar Rp45,2 juta. Kini, Jokowi menutup masa kepemimpinannya dengan PDB atas harga berlaku mencapai Rp21 ribu triliun, dengan PDB per kapita sekitar US$5.000 atau sekitar Rp75 juta.
Dalam kondisi seperti itu, banyak yang khawatir Indonesia masuk jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Apalagi bila pertumbuhan ekonomi behenti di angka 5%. Sejumlah kajian menunjukkan negeri ini butuh rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6% hingga 2041 bila ingin keluar dari situasi jebakan negara berpendapatan menengah.
Hal tak kalah penting ialah kualitas pertumbuhan ekonomi kita selama ini masih patut dipertanyakan. Dampak pertumbuhan pada kualitas pembangunan, mengatasi kemiskinan, dan membereskan tingkat ketimpangan belum terlalu dirasakan. Angka kemiskinan, misalnya, memang turun. Namun, masyarakat yang ada di posisi rentan miskin juga tinggi, yakni 32,28%.
Tingkat ketimpangan yang tecermin pada rasio Gini juga masih butuh tenaga ekstra untuk dibereskan. Dalam kurun sembilan tahun terakhir, rasio Gini cuma beringsut 0,02, dari 0,40 di 2015 menjadi 0,38 pada 2024. Masih lebarnya ketimpangan sekaligus membuktikan pertumbuhan ekonomi 5% belum cukup dan belum inklusif.
Karena itu, mimpi presiden terpilih Prabowo Subianto agar ekenomi negeri ini tumbuh 8% jelas membutuhkan energi ekstra. Memang tidak mustahil untuk mewujudkan impian itu dalam kurun lima tahun. Namun, itu jelas butuh keringat lebih bercucuran dan langkah-langkah tidak biasa.
Kalau cara kerja tim kabinet masih model business as usual, jangankan meraih pertumbuhan 8% dengan kualitas prima, mempertahankan 5% pun jangan-jangan gagal. Karena itu, bila hari ini ada yang bergembira karena dipanggil merapat ke Kertanegara, silakan saja, tapi sewajarnya saja. Setelah ini, daftar pekerjaan sudah menumpuk.
Bergembiralah, tapi jangan lama-lama. Segeralah kerutkan keningmu, tekuk lengan baju, masukkan kaki ke sepatu, lalu melaju.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved