Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SELASA, 2 Juli 2024, Mark Rutte resmi menyerahkan jabatannya sebagai perdana menteri Belanda kepada Dick Schoof. Sirkulasi kekuasaan bukan sesuatu yang aneh. Yang aneh, seusai meneken dokumen serah terima, Rutte meninggalkan kantor dengan menaiki sepeda.
Bagi banyak orang, buat para pemimpin dunia lainnya, mengakhiri jabatan penting di sebuah negara seperti itu bisa jadi tak normal, tapi tidak buat Rutte. Tak hanya meninggalkan kantor dengan bersepeda, Rutte yang masih mengenakan jas lengkap bahkan pergi tanpa pengawalan atau rombongan yang mengantar. Laporan media Belanda, NRC Handelsblad, juga menyebutkan Rutte menolak diberi kado apa pun. Baginya, menjadi PM Belanda selama 14 tahun tak mesti ditukar dengan imbalan spesial.
Rutte memang terbiasa dengan hidup apa adanya. Saat masih menjabat, dia tidak menggunakan fasilitas negara. Dia memilih tetap tinggal di apartemen sederhana dan pergi pulang ke kantor dengan bersepeda. Setelah tak lagi menjabat, dia tetap hidup biasa, di tempat biasa, bukan di rumah atau apartemen mewah pemberian negara. Semua itu dilakukan dari hati, bukan demi citra diri.
Presiden Uruguay 2010-2015, Jose Mujica, juga hidup amat sederhana. Dia bahkan dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Satu-satunya harta berharga yang dimiliki ialah mobil Volkswagen Beetle keluaran 1987. Saat memerintah, dia menyumbangkan sebagian gajinya untuk amal. Bahkan, setelah mundur dari posisi senator selepas mengakhiri jabatan sebagai presiden, dia menolak uang pensiun.
Mujica tak berubah. Bersama istrinya, dia tinggal di sebuah perkebunan sederhana di pinggiran Montevideo. Sebagai mantan presiden, dia tidak lantas menjalani sisa hidupnya di rumah megah pemberian negara.
Rutte dan Mujica ialah dua contoh pemimpin dunia yang saat berkuasa dan setelahnya hidup bersahaja. Bagaimana dengan di negeri ini, Indonesia? Bolehlah kita bersyukur karena juga punya pemimpin berintegritas tinggi semacam itu. Ambil contoh Bung Hatta.
Wakil Presiden Pertama RI itu dikenal sederhana, juga jujur. Tidak ada mentang-mentang dalam kamus hidupnya. Sebagai pejabat tinggi, tentu sangat mudah baginya untuk berangkat haji diongkosi, tapi dia tak melakukannya. Hatta ke Tanah Suci dengan biaya hasil menabung dari honor menulis. Saking sederhananya, Hatta tidak ingin dimakamkan di taman makam pahlawan saat meninggal.
Mohammad Natsir sama saja. Dia perdana menteri 1960-1951. Tokoh politik berbahasa santun itu juga pernah menjadi menteri penerangan 1946-1947 dan 1948-1949. Namun, semua itu tak membuatnya lupa diri.
Natsir pernah menolak hadiah mobil mewah. Bahkan, negarawan kelahiran Alahan Panjang, Sumatra Barat, 1908, itu beberapa kali terlihat memakai jas tambalan. 'Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan dia seorang menteri dalam pemerintahan', begitu tulis Guru Besar Universitas Cornell, George McTurnan Kahin, dalam buku Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan.
Kalau Mujica dijuluki presiden termiskin di dunia, Ir Sutami ialah menteri paling miskin di Indonesia, bahkan mungkin sejagat. Padahal, ia menyandang jabatan basah sebagai menteri pekerjaan umum di era Presiden Sukarno dan Pak Harto. Akan tetapi, Sutami tetap membumi, tetap sederhana. Atap rumahnya di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, yang dicicil dan baru lunas menjelang pensiun, bocor. Karena ia telat membayar, aliran listrik di kediamannya pernah dicabut. Bahkan, lantaran tak punya uang, Sutami tidak kuasa berobat ke rumah sakit saat jatuh sakit.
Kita patut bangga punya pemimpin sumber keteladanan. Mereka rela hidup sederhana, bahkan menderita, sama seperti kebanyakan rakyat mereka. Namun, itu dulu, dulu sekali. Kalau sekarang? Kisahnya berkebalikan.
Baik pada saat maupun setelah menjabat, kebanyakan pemimpin saat ini hidup enak. Ketika masih berkuasa, presiden Republik ini bergemilang fasilitas, setelah tak lagi berkuasa hadiah luar biasa terus membanjiri mereka. Ketika masih menjadi kepala negara, mereka tinggal di istana milik negara. Setelah lengser, mereka tetap hidup di istana pemberian negara.
Kecuali Bung Karno, semua mantan presiden mendapatkan rumah atau uang atau lahan. Pak Harto mendapatkan uang Rp20 miliar, BJ Habibie memperoleh rumah di Kuningan, Jakarta Selatan, Gus Dur mendapatkan lahan 2.000 m2 di Mega Kuningan, Megawati dapat rumah di Teuku Umar, Menteng, dan SBY diberi rumah di Mega Kuningan.
Jokowi ogah ketinggalan. Dia memilih lokasi di luar Jakarta, tepatnya di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, dengan luas lahan mencapai 12 ribu m2. Kebayang, kan, betapa luasnya?
Proses pembangunan rumah Jokowi bahkan sudah dimulai, sama seperti jatah untuk Wapres Ma'ruf Amin di Cimanggis, Depok. Kalau mantan-mantan presiden sebelumnya mendapat rumah setelah pensiun, Jokowi beda. Rumah itu sudah disiapkan saat dia masih berkuasa.
Tentu saja harga rumah atau lahan untuk mereka tersebut mahal tak terkira. Bisa ratusan miliar rupiah. Tentu pula, rumah itu, lahan itu, bukan buah dari Tapera, bukan hasil potongan gaji berpuluh-puluh tahun.
Pemberian rumah bagi mantan presiden dan wapres memang sah. Ada UU-nya, ada keppresnya, ada perpresnya, ada peraturan menkeunya. Pertanyaannya, patutkah mereka mendapatkannya sementara masih ada berjuta-juta rakyat untuk memiliki rumah paling sederhana pun tak bisa? Ah, seandainya kita punya Rutte, Mujica, atau Hatta, Natsir, Sutami hidup kembali, beruntunglah negeri ini.
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved