Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Republik Bocor

Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group
02/7/2024 05:00
Republik Bocor
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(Ebet)

MENJELANG usia ke-79 tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, problem yang dihadapi bangsa ini masih belum juga beringsut dari tata kelola pemerintahan yang buruk. 

Tak hanya pada ranah eksekutif, dua lembaga negara lainnya dalam bingkai trias politika, yakni legislatif dan yudikatif sami mawon. Tata kelola yang buruk dalam konteks kinerja kedua cabang kekuasaan ini masih jauh dari harapan publik sesuai tugas pokok dan fungsi mereka. 

Tak heran istilah 'kebocoran' masih menyeruak. Kebocoran di sana-sini terjadi dalam segala aspek berbangsa dan bernegara. Kebocoran pada ranah eksekutif ialah ketidakefisienan pengelolaan anggaran negara.

Setidaknya dua hal yang menyebabkan kebocoran anggaran negara. Pertama, ketidakmampuan dalam perancangan anggaran. Kedua, perilaku koruptif dalam penyusunan dan penggunaan anggaran, seperti mark up (penggelembungan), penyalahgunaan anggaran, penyunatan anggaran, proyek fiktif, dan perdagangan pengaruh (trading in influence). 

Dari dua penyebab kebocoran anggaran negara tersebut, faktor kedua lebih mengemuka dari faktor pertama. Prinsip-prinsip pengelolaan anggaran negara yang terwujud dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebenarnya sudah diperkukuh dengan sejumlah regulasi dan aturan, seperti Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, landasannya ialah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan UU tersebut, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara ialah akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Namun, faktanya jauh panggang dari api. APBN atau APBD yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan masih menjadi pesta bancakan para elite. Korupsi keuangan negara dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dari hulu sampai hilir. 

Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyebutkan bahwa kebocoran anggaran negara sudah terjadi sejak 10 tahun Indonesia merdeka, kebocoran anggaran hingga 30%-40% sejak Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikusumo. 

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022). ICW mengambil data itu dari putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. 

Anggaran sebesar itu yang dicuri sebenarnya bisa untuk mengatasi sejumlah masalah di negeri ini, seperti krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah (backlog) sebesar 12,7 juta, stunting, menggratiskan pendidikan tinggi negeri yang masih dibelit uang kuliah tunggal, membangun puskemas, membangun jembatan di daerah terpencil agar anak-anak sekolah yang menyeberang sungai tidak lagi seperti adegan film Indiana Jones and the Temple of Doom, dan proyek lain yang memiliki kemaslahan untuk rakyat. 

Setelah APBN dan APBD, kebocoran yang tak kalah dahsyatnya menyasar Pusat Data Nasional. Peretas menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Sebanyak 44 tenant instansi pusat hingga daerah terdampak serangan siber tersebut, termasuk sistem imigrasi.

Akses data ke 282 data kementerian, lembaga, dan daerah dikunci peretas. Si peretas meminta uang 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar sebagai tebusan.

Dua lembaga yang bertangung jawab atas serangan ransomware brain cipher (perangkat lunak perusak) itu tampak mengalami kegagapan, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Mereka pun emoh minta maaf. 

Ibarat perang, musuh sudah menembus jantung pertahanan lawan. Pembangunan PDN yang menelan biaya sebesar Rp700 miliar itu ialah jantung pertahanan data Indonesia. Sebelumnya, dalam lima tahun terakhir kasus pembobolan data pada sejumlah kementerian/lembaga dan perbankan berlangsung masif. 

Puncaknya ialah peretasan yang dilakukan oleh anonim Bjorka pada 2022 yang mengaku telah mengantongi dokumen rahasia kepresidenan serta memublikasikan sejumlah data pribadi milik pejabat publik, termasuk Ketua DPR Puan Maharani. Pemerintah pun membentuk satuan tugas perlindungan data, tetapi hingga kini tak ada juntrungannya. 

Berbagai kebocoran yang terjadi di negeri ini memiliki benang merah yang sama bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masih rendah dalam pengelolaan negara. Keamanan siber yang rapuh menunjukkan Indonesia ialah negara yang terbelakang dalam pertahanan siber. 

Rakyat pun harus gigit jari karena pemerintah tak menjamin keamanan data pribadi mereka. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi masih belum bermakna karena aturan turunannya tak kunjung tiba. 

Kebocoran demi kebocoran terjadi hingga di penghujung kekuasaan Presiden Jokowi. Tema Nusantara baru, Indonesia maju pada peringatan HUT ke-79 RI tetap hampa. Hari ini tak pasti, apalagi esok. Tabik!



Berita Lainnya
  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

  • Ukuran Kemiskinan\

    11/6/2025 05:00

    BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan

  • Bahlul di Raja Ampat

    10/6/2025 05:00

    PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.

  • Maling Uang Rakyat masih Berkeliaran

    09/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.

  • Menyembelih Ketamakan

    07/6/2025 05:00

    ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.

  • Uji Ketegasan Prabowo

    05/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam

  • APBN Surplus?

    04/6/2025 05:00

    SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.

  • Pancasila, sudah tapi Belum

    03/6/2025 05:00

    NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.

  • Arti Sebuah Nama dari Putusan MK

    02/6/2025 05:00

    APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.

  • Para Pemburu Pekerjaan

    31/5/2025 05:00

    MENGAPA pameran bursa kerja atau job fair di negeri ini selalu diserbu ribuan, bahkan belasan ribu, orang? Tidak membutuhkan kecerdasan unggul untuk menjawab pertanyaan itu.

  • Banyak Libur tak Selalu Asyik

    30/5/2025 05:00

    "LIBUR telah tiba. Hore!" Pasti akan seperti itu reaksi orang, terutama anak sekolah, ketika mendengar kata libur. Yang muncul ialah rasa lega, sukacita, dan gembira.

  • Apa Kabar Masyarakat Madani?

    28/5/2025 05:00

    SAYA lega membaca berita bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan.

  • Basa-basi Meritokrasi

    27/5/2025 05:00

    HARAP-HARAP cemas masih dirasakan masyarakat saat melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia, baik di pusat ataupun di daerah.