Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGIAN publik boleh merasa lega akhirnya program makan siang gratis (yang dimodifikasi menjadi makan bergizi gratis) masuk dalam rencana anggaran negara mulai tahun 2025. Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan rancangan anggaran di APBN sebesar Rp71 triliun agar makan bergizi gratis itu terealisasi.
Angka itu muncul, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, setelah pemerintah bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya untuk membahas kondisi perekonomian terkini dan RAPBN 2025. Kata Airlangga, pada prinsipnya Prabowo dan timnya menyetujui hal-hal yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pihak yang lega menganggap 'deklarasi' Rp71 triliun itu bagus. Menenangkan secara psikologis. Sebab, sebelumnya mereka waswas. Banyaknya program yang mesti langsung dikerjakan Prabowo-Gibran di tahun pertama pemerintahan mereka, terutama makan siang gratis (namanya jadi makan bergizi gratis), bakal membebani anggaran. Defisit bakal menganga.
Maka, parade waswas itulah yang diyakini kian memengaruhi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada dua penjelasan mengapa rupiah terus melemah dalam beberapa pekan terakhir. Pertama, karena memang dolar AS sedang menguat terhadap berbagai mata uang, termasuk rupiah.
Kedua, dalam kasus Indonesia, pelemahan rupiah juga dipicu karena adanya kekhawatiran pasar mengenai nasib kesinambungan fiskal Indonesia. Sejumlah analis mengkhawatirkan defisit fiskal bakal meningkat untuk mengakomodasi program-program pemerintah baru. Kekhawatiran itu akhirnya memicu pelemahan rupiah.
Pasar khawatir fiskal Indonesia menjadi tidak sustainable, berkelanjutan untuk jangka menengah maupun panjang. Karena itu, penjelasan Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dianggap bisa menenangkan. Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani menyampaikan bahwa defisit anggaran akan dijaga dalam rentang 2,29%-2,82% dari produk domestik bruto (PDB).
Para menteri juga memastikan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun pada 2025 itu sudah masuk dalam rentang defisit.
Mereka yang plong dengan penjelasan itu menganggap bahwa 'deklarasi' itu mencerminkan kebijakan fiskal yang berhati-hati akan dilanjutkan. Pemerintah saat ini dan ke depan akan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah 3%.
Dengan rentang defisit di angka itu, diperkirakan rasio utang terhadap PDB 2025 akan berada pada kisaran 37%-38%. Angka itu lebih rendah daripada rasio utang terhadap PDB pada 2023 yang sebesar 39%. Angka tersebut juga jelas jauh lebih rendah daripada spekulasi pasar bahwa rasio utang terhadap PDB yang dijalankan pemerintahan baru akan menjadi 50%. Itu selaras dengan jawaban Prabowo dalam debat capres tempo hari yang menyebutkan bahwa rasio utang terhadap PDB sebesar 50% masih masuk akal.
Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, disiplin menjaga fiskal itu kunci. Ekonomi dunia tetap dalam ketidakpastian saat tingkat bunga di Amerika Serikat diperkirakan masih bertahan tinggi dalam setahun ke depan. Penjelasan bahwa fiskal yang disiplin akan terus dijaga merupakan sinyal penting bahwa pemerintahan ke depan tidak akan ugal-ugalan di tengah ketidakpastian.
Tapi, sebagian yang kadung skeptis belum 'tertarik' untuk mengubah sikap menjadi lega. Mereka belum yakin dengan frasa 'kehati-hatian dan disiplin fiskal' yang diyakini oleh kaum yang sudah plong. Mereka terus mengkritisi kebijakan fiskal itu sembari terus bertanya melalui grup percakapan pesan: 'di mana letak kehati-hatian kebijakan fiskal kita selama ini?'
Apakah bisa disebut disiplin kalau kredonya 'yang penting defisit fiskal di bawah 3% dari PDB'? Tak masalah hilirisasi sepi distribusi, infrastruktur penuh prestise meski malafungsi, bansos boleh salah sasaran dan boros yang penting happy, asal defisit fiskal tidak lewat dari 3%. Hati-hati cemmana? Disiplin model apa?
Kaum skeptis ini akan terus 'menyalak'. Mereka menjadi watch dog bagi jalannya pemerintahan ke depan. Tidak mengapa. Mestinya sikap seperti itu patut disambut gembira agar ada yang mengawasi, supaya kebijakan ekonomi di bidang fiskal tidak menyimpang dari peta jalan disiplin dan hati-hati.
Kekuasaan mesti sabar menerima skeptisisme berapa pun dosisnya, termasuk sabar menerima kritik tentang makan siang gratis (yang bersalin rupa makan bergizi gratis) sesengit apa pun. Kehilangan kesabaran, kata Mahatma Gandhi, berarti kalah dalam pertempuran.
LIMA tahun lalu (21 Januari 2021), di forum Podium ini saya menulis tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
ADA sejumlah pertanyaan terkait dengan peristiwa bunuh diri anak SD berumur 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, dua pekan lalu.
DI negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat.
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
TANGIS Hector Souto pecah saat lagu Tanah Airku bergemuruh membelah Indonesia Arena.
LEDAKAN ekonomi digital yang selama ini digadang sebagai mesin pertumbuhan justru menyisakan ironi.
'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti) Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)
JUDI online (judol) sejatinya bukanlah sebuah permainan keberuntungan. Ia barangkali salah satu mesin penipu paling canggih yang pernah diciptakan.
PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.
HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.
DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved