Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
SIAPA yang seharusnya memenangi kontestasi demokrasi bernama pemilihan umum (pemilu)? Kalau ini ditanyakan kepada para pendukung garis keras parpol atau capres-cawapres, jawabannya sudah pasti: yang harus menang ialah parpol atau capres-cawapres yang mereka dukung. Jangan ditanya alasannya, karena terkadang mereka bahkan tidak perlu alasan untuk urusan dukung mendukung itu.
Akan tetapi, kalau kita bicara pada tataran ideal, dengan mengacu pada prinsip demokrasi secara konseptual, semestinya yang menjadi pemenang dari sebuah proses pemilu ialah rakyat. Pemilu seharusnya merupakan perwujudan daulat rakyat. Maka, produk yang dihasilkan pemilu, entah itu eksekutif ataupun legislatif, haruslah menjadi cerminan kemenangan rakyat.
Warren G Harris, seorang politikus Amerika Serikat sekaligus veteran Perang Dunia II, pernah mendefinisikan pemilu adalah sebuah seruan ketika warga negara memilih pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan. Dalam pengambilan keputusan ini, warga negara menentukan hak apa yang ingin mereka miliki dan pertahankan.
Jelas, kalau merujuk pada pengertian itu, esensi pemilu adalah kemenangan rakyat. Pemilu bukan sekadar hitung-hitungan elektoral sehingga seolah-olah seseorang atau kelompok yang unggul dalam penghitungan suara pemilu boleh menjalankan kekuasaan tanpa memedulikan kepentingan dan suara rakyat.
Namun, tentu, untuk bisa sampai tahap ideal itu butuh prasyarat yang tidak mudah. Dua yang utama dari sejumlah syarat tersebut ialah birokrasi pemerintahan yang netral dan penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas.
Sayangnya, pada Pemilu 2024 yang kemarin sudah memasuki tahap pemungutan suara, dua syarat itu gagal ditunaikan. Sedari awal, publik dipertontonkan betapa mudahnya penyelenggara negara menerabas netralitas. Birokrasi pemerintah secara semena-mena dilibatkan, bahkan secara terang-terangan, dalam proses pemenangan peserta pemilu tertentu.
Hulunya tentu ada di pucuk pimpinan pemerintahan, yakni Presiden Joko Widodo, yang sepanjang proses pemilu kali ini tak henti-hentinya menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada salah satu kandidat. Serupa jargon hilirisasi yang terus ia dengung-dengungkan, Jokowi menghilirkan ketidaknetralannya itu ke jajaran di bawahnya.
Diawali dengan ketidakpeduliannya terhadap etika demokrasi dengan hobi cawe-cawenya, terciptalah gerakan-gerakan senyap yang diinisiasi pucuk penguasa dan dieksekusi dengan masif oleh aparat-aparat di bawahnya. Tidak jarang Pak Presiden pun turun langsung sebagai eksekutor. Tujuannya jelas, untuk menggiring suara dan dukungan masyarakat kepada kandidat yang disokong Presiden.
Celakanya, di saat yang sama, syarat utama yang kedua juga tidak terengkuh. Kompetensi dan integritas penyelenggara pemilu kerap dipertanyakan. Terlebih setelah ada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan beberapa anggota KPU melakukan pelanggaran etika dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dalam Pemilu 2024.
Lalu, lihatlah kemarin, ketika sejumlah modus kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS) terkuak melalui partisipasi aktif publik melaporkan berbagai keanehan dan tindakan kecurangan itu ke kanal-kanal pelaporan pemilu maupun ke akun media sosial masing-masing. Bukankah itu membuktikan bahwa kompetensi KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu patut kita pertanyakan?
Dengan prosesnya yang penuh kecurangan dan pelanggaran itu, tidak sedikit pakar yang menilai pemilu kali ini cacat dan hasilnya tidak legitimate. Benar tidaknya penilaian itu tentu saja masih bisa diperdebatkan. Namun, jangan lupa, demokrasi kita pun pernah dinilai cacat (flawed democracy) oleh riset Economist Intelligence Unit (EIU) yang dilakukan tahun lalu. Pemilu sebagai salah satu variabelnya tentu punya andil dalam kecacatan demokrasi tersebut.
Lantas, dengan kondisi seperti itu, apakah rakyat tetap menjadi pemenang pemilu? Ketika hanya keinginan meraih kekuasaan yang ada dalam pikiran mereka, apakah kepentingan rakyat menjadi variabel penting dalam laku mereka menjalani proses pemilu dan demokrasi? Di saat yang mereka kejar hanya perolehan elektoral sembari meminggirkan adab dan etika, apakah ada jaminan mereka tidak akan membungkam suara rakyat ketika berkuasa?
Pertanyaan-pertanyaan tadi semoga hanya menjadi kekhawatiran saya yang tak beralasan. Sekadar kecemasan yang mengada-ada. Sebab, kalau itu benar, tidak terbayangkan berbahayanya. Rakyat, sekali lagi, akan menjadi pihak yang kalah. Dan pemenangnya, lagi-lagi, sekelompok kecil nan kuat yang selama ini orang banyak menyebut mereka sebagai oligarki.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.
ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam
SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.
NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.
APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved