Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
IBARAT pasukan yang akan menyergap musuh, ratusan ribu orang bergerak menjelang subuh ke Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (11/2). Mereka bergerak dari berbagai wilayah di Indonesia.
Namun, tak mudah akses ke stadion megah bertaraf internasional itu. Mereka berjalan kaki 2-4 kilometer di tengah kondisi jalan yang becek sehabis diguyur hujan malam harinya. Mereka melakukan berbagai cara agar bisa mencapai lokasi. Ada pula yang naik sepeda dari Jawa Tengah.
Target mereka ialah bisa masuk ke stadion untuk menyaksikan perhelatan bersejarah menyambut Pemilu 2024. Mereka tak memerlukan seragam, nasi bungkus, dan bayaran mobilisasi. Perbekalan mereka siapkan dari rumah masing-masing. Alhasil, lautan massa sebelum pukul 07.00 WIB sudah menyemut di stadion tersebut.
Meski massa tak menggunakan kaus yang seragam, tekad mereka sama ingin menjadi bagian dari sejarah. "Di sisa usia, saya ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk negeri ini. Saya ingin adanya perubahan, sama dengan harapan warga yang lain," ujar seorang wiraswasta dari Magelang.
Massa menyampaikan berbagai pesan melaui spanduk, poster, dan kaus.
Dalam serombongan anak muda yang menggunakan kaus hitam ada tulisan yang menarik di bagian punggungnya. ‘Perjuangan ini milik kita dan kemenangan milik yang Maha Kuasa, bukan penguasa’, tulisnya.
Ada pula spanduk yang senada pesannya, "Di atas penguasa, masih ada yang Maha Kuasa." Ada pula pesan bergaya pantun dan ala candaan di media sosial, seperti "Capek-capek kuliah jurusan teknik, eh milihnya pelanggar etik."
Semangat untuk memperbaiki negeri dalam momentum Pemilu 2024 bergelora di seantero negeri. Sejumlah elemen masyarakat mulai tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, non-government organization, hingga sivitas akademika plus guru besar, angkat bicara. Mereka merasakan kegundahan. "Indonesia sedang tidak baik-baik saja," seru mereka.
Padahal, rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Yang namanya pesta harus menggembirakan, penuh sukacita, dan tidak ada yang terpaksa atau mengalami tekanan. Namun, kerisauan di kalangan anak bangsa menguar. Kerisauan yang bukan mengada-ada, melainkan fakta yang bisa dilihat masyarakat.
Sederet fakta yang membuat miris Indonesia sebagai negara hukum ialah rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran etik juga terjadi pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari hingga tiga kali. Krisis kenegarawanan Presiden Joko Widodo yang terindikasi ingin memperjuangkan kemenangan salah satu paslon, yakni putra sulungnya menjadi cawapres.
Dampak Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pilpres terlihat pada aparaturnya. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, sebanyak 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara di seluruh Indonesia sebelum dan selama masa kampanye Pemilu 2024.
Temuan kasus-kasus itu mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level dan tingkatan mulai presiden hingga kepala desa, termasuk penjabat kepala daerah.
Terdapat tiga jenis pelanggaran dalam kasus penyimpangan state apparatus, yaitu kecurangan pemilu, pelanggaran netralitas, dan pelanggaran profesionalitas. Belum lagi politisasi bantuan sosial.
Seiring dengan merebaknya petisi keprihatinan kampus yang dimotori guru besar, aparat kepolisian bergerak cepat mendekati pimpinan perguruan tinggi di Jawa Tengah untuk membuat rekaman yang berisi puja dan puji kepada Jokowi. Sejumlah rektor manut, tetapi ada juga yang menolak. Mahasiswa pun mulai turun ke jalan, di Jakarta, Yogyakarta, dan daerah lain.
Yang menyedot perhatian publik ialah film Dirty Vote yang berisi bibit-bibit kecurangan Pemilu 2024. Film yang dirilis di akun Youtube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Indonesia pada Minggu (11/2) hingga pukul 17.00 WIB kemarin sudah ditonton 4,4 juta orang.
Energi perlawanan terus berkobar untuk Indonesia lebih baik. Perlawanan tak hanya bermodal semangat, tetapi juga harus menggunakan ilmu agar tidak tersesat. Orang yang berilmu, kata Plato, mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh. "Sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu," tandasnya. Tabik! (X-1)
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved