Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
HARI pencoblosan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Namun, langit cerah menyongsong pemimpin baru Indonesia tak juga tampak, bahkan diselimuti langit mendung yang semakin gelap.
Kondisi berbangsa dan bernegara mengalami titik nadir. Sesama anak bangsa bukannya bersatu menggelar pesta demokrasi yang penuh kegembiraan, melainkan terjadi gelombang protes, penuh kecemasan.
Petisi demi petisi bergulir dari kampus. Terus bergulir seperti bola salju yang dimotori para guru besar. Puluhan kampus, baik negeri maupun swasta, menyelenggarakan mimbar akademik.
Selain guru besar, hadir dosen dan mahasiswa. Mereka memiliki kegelisahan yang sama tentang kondisi teranyar di republik ini yang mengancam kehidupan demokrasi. Sistem kedaulatan rakyat yang direbut dengan susah payah hingga mengorbankan nyawa mahasiswa pada 1998.
Mereka mencemaskan pemilu saat ini seperti mengulang praktik politik Orde Baru yang menggusur etika dan hukum. Salah satunya ialah rekayasa hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.
Suara lantang dari kampus yang selama ini kerap dituding berada di menara gading juga mengenyam cawe-cawe Presiden Jokowi yang diduga menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Belum lagi dugaan keberpihakan aparatur negara dan politisasi bansos yang menguntungkan paslon tersebut.
Genderang perlawanan kampus pertama kali ditabuh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi, Rabu (31/1), kampus tempat Presiden Jokowi yang merupakan salah satu alumnusnya.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM," kata Prof Koentjoro Soeparno, dosen senior di Fakultas Psikologi UGM, saat membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM.
Setali tiga uang, sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersuara nyaring. Setidaknya 18 guru besar turun gunung dalam pernyataan sikap alumnus dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bertajuk Seruan Ciputat.
Mereka mendesak Presiden Jokowi bersungguh-sungguh mengelola pemerintahan. "Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok," kata Prof Saiful Mujani saat membacakan seruan di Taman Landmark UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, kemarin.
Menurut Saiful, aktivitas Presiden Jokowi akhir-akhir ini terlihat lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon. "Itu bukanlah sikap negarawan," tandasnya.
Namun, gelombang manifesto dari kampus ditanggapi miring oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai ada upaya orkestrasi narasi politik untuk kepentingan elektoral. Gerakan sivitas akademika, lanjutnya, ialah politik partisan yang ditunggangi kepentingan politik.
Manifesto sivitas akademika patut diapresiasi. Mereka berani ‘pasang badan’ mempertaruhkan status dan jabatan di kampus. Tak sedikit di antara mereka ‘balik kanan’ ketimbang mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Aksi sivitas Universitas Sriwijaya (Unsri) yang bertajuk Deklarasi Kebangsaan Forum Dosen Unsri untuk Konstitusi dan Demokrasi Beradab dan Bermartabat yang sedianya dilaksanakan kemarin, mendadak batal, karena tidak mendapat lampu hijau dari Rektorat Kampus Unsri.
Padahal, aksi sivitas akademika senapas dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perlawanan kampus tidak bermaksud melengserkan Presiden Jokowi. Mereka hanya ingin mengingatkan Jokowi agar kembali ke jalan yang benar sesuai dengan konstitusi.
Meluasnya mosi tidak percaya dari kampus, lembaga sipil, dan tokoh-tokoh masyarakat tak bisa dianggap enteng karena akan menggerus legitimasi moral Presiden Jokowi. Apalagi, pelanggaran etika di bawah rezim Jokowi terjadi bertubi-tubi.
Setelah pelanggaran etika di MK, kini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya melanggar kode etik karena menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden terkait dengan pendaftaran paslon nomor urut 2.
Perlawanan kampus ialah gerakan moral. Kedalaman ilmu, ketajaman pikiran, dan keluhuran budi kalangan sivitas akademika, lebih-lebih guru besar, seyogianya mampu membuat Presiden Jokowi kembali ke tujuan bernegara seperti alinea keempat Pembukaan UUD 1945, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Setiap orang, kata Abraham Lincoln, mampu menghadapi kesengsaraan. "Namun, kalau ingin mengujinya, beri dia kekuasaan," kata Presiden ke-16 Amerika Serikat itu. Tabik!
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved