Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
ADA rumus yang dipahami umum, membangun jauh lebih sulit daripada merusak. Itu berlaku di bidang apa pun. Baik bangunan fisik maupun nonfisik. Usaha yang mesti dikeluarkan untuk merusak atau menghancurkan sebuah bangunan barangkali tidak sampai sepersepuluh dari kerja keras saat membangunnya.
Rumus itu juga berlaku ketika kita bicara tentang bangunan demokrasi. Untuk membangunnya butuh waktu yang sangat panjang, berkelok, pun penuh pergulatan dan perjuangan. Demokrasi di negeri ini melewati banyak transformasi, mulai sistem demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga demokrasi yang berkembang belakangan sebagai hasil reformasi.
Proses pergantian atau transisi di setiap perubahan sistem demokrasi itu selalu tidak mudah. Banyak hal dipertaruhkan. Tidak sebatas memunculkan gejolak politik, sosial, dan ekonomi; di setiap transisi itu juga kerap memakan korban jiwa.
Sampai saat ini pun sistem demokrasi di Indonesia belumlah final karena, harus diakui, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi tatatan demokrasi yang dikehendaki reformasi. Artinya, pembangunan demokrasi di Indonesia sesungguhnya masih berproses dan terus berjalan. Publik menjadi pengawal sekaligus pengawas proses tersebut.
Kalau kita ibaratkan bangunan rumah, konstruksinya sudah berdiri, tetapi baru konstruksi utamanya. Masih perlu diperkuat dengan konstruksi-konstruksi tambahan dan penyempurnaan di sana-sini. Mungkin belum seindah dan semegah yang diinginkan, tapi sudah cukup permanen untuk ditinggali.
Namun, di dalam proses itu, datanglah malapetaka. Bangunan yang dibangun dengan susah payah, dengan pengorbanan yang tak terhitung, itu tiba-tiba didatangi sekumpulan perusak yang ingin berlama-lama menguasai bangunan tersebut. Keserakahan kiranya telah menggelapkan mata dan hati mereka sehingga tega merusak rumah besar yang sejatinya merupakan tempat mereka lahir dan bertumbuh bersama.
Seperti itulah yang kini menimpa bangunan demokrasi Indonesia. Upaya-upaya merusak demokrasi sudah kian nyata dipampangkan di depan mata. Berderet-deret tindakan antidemokrasi kian sering dipertontonkan, tanpa rasa takut, sungkan, atau malu. Secara terstruktur, sistematis, dan masif, bangunan demokrasi terus-menerus digerus.
Salah satu puncaknya ialah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap UU Pemilu terkait dengan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan tersebut membuka jalan lebar bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto.
Mengapa itu disebut salah satu puncak upaya kerusakan? Karena tidak bisa dimungkiri di belakang putusan MK itu ada peran sentral Ketua MK Anwar Usman yang notabene ialah ipar Presiden Jokowi. Konflik kepentingan antara paman, ipar, dan keponakan terlalu kentara untuk ditampik. Pelanggaran etikanya terlampau blak-blakan dan sulit untuk dibantah.
Demi kepentingan mereka, modifikasi melalui cara-cara yang di luar nalar hukum dan etika demokrasi pun tidak sungkan mereka lakukan. Hukum ditanggalkan, etika dipinggirkan, nalar dikesampingkan. Alih-alih membangun demokrasi, rezim ini malah membangun dinasti politik dan menghidupkan lagi nepotisme yang sejatinya merupakan benalu demokrasi.
Dengan berpangkal pada itu, upaya perusakan demokrasi semakin menjadi-jadi. Ketidaknetralan penyelenggara negara menjadi isu besar, terlebih ketika Presiden Jokowi semakin terang-terangan menunjukkan ketidaknetralannya sebagai kepala negara. Mulutnya berkali-kali menjanjikan sikap netral, tapi faktanya dia tidak mampu menutupi keberpihakannya untuk mendukung sang putra mahkota.
Belakangan Jokowi bahkan tak kuasa lagi menahan nafsunya untuk berucap bahwa pejabat publik termasuk presiden boleh memihak dan berkampanye. Ia juga tiba-tiba rajin melakukan kunjungan kerja ke daerah, membagi-bagikan bantuan sosial, mempromosikan program dan proyek pemerintah, seolah-olah sedang berkampanye demi kemenangan anaknya.
Benar belaka kata pakar kebinekaan Sukidi yang menyitir kalimat penutup pidato Bung Hatta bertajuk Indonesia Merdeka. Kalimat itu menyiratkan pesan kepada Jokowi bahwa keberpihakan presiden boleh digunakan semata-mata untuk kemenangan bangsa dan Tanah Air tercinta. Bukan untuk kemenangan dirinya atau putranya sekalipun.
Kiranya Jokowi lupa bahwa ia anak kandung demokrasi. Ia dilahirkan melalui proses kontestasi demokrasi yang sehat, bukan demokrasi yang dipenuhi ketidaknetralan kepala negara, bukan pula demokrasi yang mengunggulkan dinasti dan nepotisme.
Namun, tindakan-tindakannya justru melawan demokrasi. Ia bahkan memimpin gerbong yang ingin mengkhianati dan merusak demokrasi. Barangkali inilah yang dinamakan durhaka demokrasi.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved