Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Pemimpin Pemarah

Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group
19/1/2024 05:00
Pemimpin Pemarah
Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

BOLEHKAH pemimpin marah? Sebagai manusia, lumrah jika dia marah. Bolehkah seorang pemimpin suka marah-marah, pemarah? Apa pun, sesuatu yang berlebihan tak baik dilakukan, apalagi soal marah.

Marah ialah kodrat manusia. Ia bagian dari perasaan yang dimiliki oleh setiap orang. Karena itu, setiap orang wajar, normal, marah. Tak cuma berakibat buruk, marah juga bisa berimbas baik. Ada sisi positif. Marah dianggap sebagai ekspresi perlawanan atas kemandekan. Aktivis hak asasi manusia Amerika, Malcolm X, pun pernah bilang, ''Ketika mereka marah, mereka tengah membuat perubahan.''

Bagi pemimpin, marah boleh, bahkan perlu. Pemimpin harus marah ketika menghadapi hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang buruk. Dia mesti marah di saat kinerja anak buahnya tidak benar, tatkala pelayanan kepada masyarakat tak beres.

Namun, marah ada porsinya, ada batasnya. Orang bisa marah, tapi jangan pemarah. Apalagi, pemimpin, terlebih yang sedang punya banyak kuasa. Celaka dua belas jika pemimpin darting, darah tinggi.

Ada banyak contoh pemimpin pemarah. Siapa yang tak tahu Hitler? Dia temperampental, emosional, bahkan psikopat. Dia memicu Perang Dunia II yang memakan korban jutaan manusia.

Di negara kita tercinta, Indonesia, juga ada pemimpin pemarah, setidaknya suka marah. Ali Sadikin salah satunya. Gubernur DKI Jakarta 1966-1977 ini dikenal sebagai kepala daerah yang pembawaannya meledak-ledak, suka marah-marah.

Kata-kata makian seperti 'sontoloyo', 'monyet', 'goblok' tak jarang disemprotkan kepada siapa saja yang dinilai merusak imej Jakarta yang tengah melangkah dari big village ke kota metropolitan. Karena itu, 'Gubernur Monyet' menjadi salah satu julukannya. Baiknya, setelah marah, Bang Ali meminta maaf.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok contoh lain. Saat memimpin Jakarta 2014-2017, dia juga kerap mengumbar amarah. Tak cuma kepada anak buah, wartawan, rakyat biasa, bahkan ibu-ibu, jadi sasaran amarahnya.

Ada pula Tri Rismaharini. Baik kala menjabat wali kota Surabaya, Jawa Timur, maupun menteri sosial, Bu Risma tak jarang lepas kontrol, marah-marah, di depan publik. Di mana pun, kapan pun, dia marah ketika anak buahnya atau orang lain memantik amarah.

Kini, label pemimpin pemarah dilekatkan ke Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 itu dipersepsikan emosional, temperampental. Banyak cerita yang menarasikannya sebagai orang yang doyan marah.

Persepsi itu pun menguat lagi akhir-akhir ini. Di panggung debat capres edisi pertama, dia dinilai tak bisa mengontrol emosi. Selepas debat kedua, dia menjadi-jadi. Kata-kata kasar, umpatan, meluncur dari mulutnya. Prabowo, umpamanya, menyasar seseorang dengan kalimat 'pinter atau goblok'. "Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok, sih?" begitu katanya dalam kampanye di Riau.

Simak juga kalimat ini. ''Ada yang mengatakan, maaf, karena saya ini juga pelihara hewan, kita kasih makan ke hewan, hewan itu baik sama kita, tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya, yang dibalas ialah kedengkian.''

Kalimat-kalimat itu jelas dan pasti ekspresi emosi. Goblok ialah umpatan tingkat tinggi. Mengatribusi seseorang dengan manusia ialah makian kasar. Kalau di Jawa ada yang menyebut orang lain sebagai menungso (manusia), bukan wong (orang), berarti dia marah besar. Siapa yang dituju Prabowo? Tak sulit untuk menebak, dia ialah Anies Baswedan yang menyerangnya habis-habisan di panggung debat.

Benarkah Prabowo pemarah? Sang adik, Hashim Djojohadikusumo, pernah memberikan jawaban. Dia mengakui kakaknya itu bertemperamen tinggi. Dia bilang paling sering dimarahi. ''Dia ibarat gunung merapi, meletus lalu sejuk. Dia selalu minta maaf,'' tuturnya pada suatu waktu.

Kata para bijak, pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi, seorang presiden, harus piawai mengontrol diri karena dalam dirinya melekat kekuasaan luar biasa, bahkan kekuatan senjata. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menganalogikan pemimpin bak sopir bus. Jika sopir suka marah-marah dan emosian, dia bisa menyebabkan kecelakaan.

Saya lebih suka mengibaratkan presiden dengan nakhoda yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal untuk bisa sampai pelabuhan yang dituju. Dalam kisah Flying Dutchman, ada nakhoda asal Belanda bernama Hendrik van der Decken. Sebagai kapten kapal, dia andal sehingga dipercaya VOC meski temperamental, suka bertingkah aneh, bahkan pemabuk.

Pada 1641, Van der Decken menakhodai kapal dagang berlayar dari Batavia menuju Belanda. Di perairan Cape of Good Hope (Tanjung Harapan), Afrika Selatan, badai besar melanda. Demi keselamatan kapal dan anah buahnya, dia semestinya tak nekat menerjang badai, tapi temperamennya lebih berkuasa. Dia bersumpah, ''I will round this Cape, even if I have to keep sailing until doomsday!“ (Aku akan selalu mengarungi semenanjung ini walaupun harus berlayar sampai kiamat).

Singkat cerita, kapal itu tak pernah kembali ke Belanda atau bersandar di dermaga mana pun di dunia. Ia diyakini tenggelam, lalu menjadi kapal hantu. Nakhoda kiranya harus sehat jiwa dan raga, termasuk tentu saja nakhoda kapal besar bernama Indonesia.



Berita Lainnya
  • Mudarat Paling Kecil

    27/1/2026 05:00

    RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.

  • Pengawas Mati, Korupsi Tumbuh

    26/1/2026 05:00

    KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.

  • Rupiah Vs IHSG

    23/1/2026 05:00

    ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.

  • OTT Tepat Waktu

    22/1/2026 05:00

    BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.

  • Pesta Elite, Nestapa Rakyat

    21/1/2026 05:00

    REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk. 

  • Vietnam Melaju Kencang

    20/1/2026 05:00

    KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.

  • Suara Profesor 15 Januari

    19/1/2026 05:00

    SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.

  • Setan pun Minder

    15/1/2026 05:00

    INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.

  • Regenerasi Koruptor

    14/1/2026 05:00

    Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.

  • Angka Tiga

    13/1/2026 05:00

    PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).

  • Burung Diadili, Bencana Dibiarkan

    12/1/2026 05:00

    PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah

  • Kutukan Ekonomi Ekstraktif

    09/1/2026 05:00

    VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai

  • Maduro dan Silfester

    08/1/2026 05:00

    APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.

  • Negara Bahagia

    07/1/2026 05:00

    INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.

  • Angka Lima

    06/1/2026 05:00

    ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.

  • Demokrasi Donat Pilkada tanpa Rakyat

    05/1/2026 05:00

    SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.