Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
APA hal yang paling mencemari lingkungan belakangan ini? Seorang kawan tiba-tiba menodong saya dengan pertanyaan sembari memasang mimik serius dan terlihat jengkel. Karena dia tampak serius, saya pun coba memikirkan jawabannya dengan tak kalah serius.
Namun, sebelum saya sempat menjawab, dia sudah nyeletuk duluan. "Jawabannya itu," kata dia sambil menunjuk ke arah jajaran spanduk, bendera, dan baliho kampanye yang terpasang di pinggir jalan, di tengah pembatas jalur jalan, dan bahkan di sisi-sisi luar jembatan penyeberangan orang (JPO).
Rupanya si kawan tadi tak sungguh-sungguh berniat bertanya. Dia cuma ingin memuntahkan kemuakannya melihat pemandangan tak sedap yang terpampang di depan mata kami. Saat itu kami sedang ngopi di sebuah kedai kopi di sisi jalan lumayan besar di bilangan Jakarta Selatan. Di sepanjang ruas jalan itu, ratusan, bahkan mungkin ribuan alat peraga kampanye (APK) terpasang tak beraturan.
Ada bendera parpol dengan bambu yang diikat seadanya di pagar pembatas jalan. Ada poster calon anggota legislatif yang dipaku di batang pohon, ada pula baliho capres-cawapres yang posisinya sudah agak doyong karena bambu penyangganya tak kuat menahan beban.
Sama sekali enggak ada indah-indahnya. Berantakan. Asal pasang, asal tempel, asal paku saja, yang penting wajahnya terpampang. Jadi, bohong kalau ada yang mengatakan pemasangan alat-alat peraga para peserta pemilu itu tidak membuat mata sepet dan hati dongkol. Malah, saking jengkelnya ada yang memelesetkan kepanjangan APK menjadi alat perusak keindahan.
Selain itu, karena pemasangannya yang tidak proper akibat ketiadaan standar teknis, deretan APK itu membahayakan pengguna jalan. Kisah dua pengendara sepeda motor di Kebumen, Jawa Tengah, yang mesti menanggung celaka gara-gara tertimpa baliho kampanye yang roboh, beberapa waktu lalu, hanya salah satu contoh.
Sesungguhnya teramat aneh, di era digital seperti sekarang, di zaman ketika kecerdasan buatan (artificial intelligence) sudah begitu merasuk ke kehidupan manusia, pola kampanye model kuno seperti itu ternyata masih ada. Terlebih untuk Pemilu 2024 yang sebagian besar pemilihnya nanti generasi muda, terutama milenial dan gen Z, yang diasosiasikan sebagai generasi melek teknologi, generasi kreatif; masak, sih, cara-cara lama nan usang bin norak seperti itu masih saja dipakai?
Alat peraga kampanye sejatinya memiliki peranan penting dalam menyosialisasikan parpol dan kontestan pemilu. Sejujurnya, tidak banyak kontestan pemilu, terutama caleg, yang baik nama maupun wajahnya dikenal publik. Dengan alat peraga itulah sebetulnya mereka punya wadah untuk mengenalkan diri sekaligus 'menjual diri'.
Namun, coba kita ambil analogi pemasaran produk. Kalau dalam kampanye pemasaran produk itu yang dipakai ialah cara dan alat peraga yang enggak up to date, apalagi yang norak dan malah bikin konsumen geram dan muak, apakah kira-kira produk itu bakal laku? Tentu saja tidak. Yang terjadi justru bisa sebaliknya, konsumen akan menandai produk yang dikampanyekan dengan serampangan itu untuk tidak dibeli.
Kiranya benar kata pakar politik dari Amerika Serikat, Roger Berkowitz, "Pada kesuksesan setiap kampanye selalu hadir para perancang pesan yang sensitif dan kreatif." Itu bisa diartikan, nihilnya kreativitas dan sensitivitas dalam kampanye akan menyebabkan pesannya tidak tersampaikan, malah mungkin tercampakkan.
Karena itu, semestinya semua kontestan pemilu sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini, menjual diri dengan membombardir area-area publik dengan APK model usang itu, tidak akan efektif. Justru bisa menjadi blunder karena menciptakan kebencian pada sebagian publik.
Akan tetapi, yang lucu sebetulnya bukan cuma kontestan pemilu. Respons pemerintah kadang-kadang juga tak kalah melawak. Bayangkan saja ketika keindahan satu wilayah dirusak sebaran APK yang tak beraturan, pemerintah daerah malah terkesan mendiamkan. Tak ada teguran, apalagi sanksi.
Lebih aneh lagi ketika APK yang merusak dibiarkan, pada saat yang sama ada APK yang kreatif, tampilannya menarik, dan tidak menimbulkan kerusakan malah diturunkan alias disetop. Kasus penghentian kampanye capres Anies Baswedan melalui videotron di Jakarta dan Bekasi, tempo hari, kian mengonfirmasi kelucuan dan keanehan itu.
Betul, langkah dan pergerakan di papan catur politik memang sering kali mengejutkan dan aneh. Namun, mbok, ya, jangan begitu-begitu amat. Ada APK yang lebih pantas untuk dicopot, ada kontestan pemilu yang layak disanksi karena melanggar aturan pemasangan, lha ini, kok, APK yang jelas-jelas tak bermasalah dan tak menimbulkan masalah malah di-take down. Ajaib.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved