Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG teman mengirimi saya kutipan pernyataan wartawan legendaris Mochtar Lubis tentang kondisi rakyat di negeri ini. Walaupun usia pernyataan bernada autokritik itu sudah amat lama, kata sang teman, itu masih relevan hingga kini.
Kutipan itu berisi tentang watak atau ciri-ciri orang Indonesia. Bila mengutip Mochtar Lubis, sang teman menyebutkan bahwa kebanyakan orang Indonesia tidak rasional. "Mochtar Lubis menyebutkan ciri-ciri manusia Indonesia, yakni (1) hipokrit atau munafik; (2) enggan bertanggung jawab atas perbuatannya; (3) berjiwa feodal; (4) percaya takhayul; (5) artistik; dan (6) watak yang lemah," tulis sang teman.
Kalimat itu sangat pedas dan amat pesimistis. Namun, diam-diam saya lumayan menyetujuinya untuk beberapa hal, terutama terkait dengan sifat irasional yang menonjol. Wajar belaka bila ada yang bilang bahwa ketidakrasionalan sebagian manusia Indonesia itu 'sengaja dipelihara'.
Tujuannya, agar elite politik yang enggan beradu gagasan bisa dengan mudah membalikkan keadaan menjadi pemenang hanya karena mampu mengaduk-aduk emosi mereka. Kandidat tidak dinilai dari kemampuan mempresentasikan ide ke depan atau menunjukkan rekam jejak gemilang dalam visi misinya, tapi justru dilihat dari kelihaiannya memainkan emosional psikologis pemilih.
Padahal, peranan akal budi atau rasionalitas dalam demokrasi amat sangat diperlukan. Saking pentingnya rasionalitas, Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai menganjurkan para pemilik suara untuk memilih pemimpin yang rasional dengan cara rasional. Video ajakan yang disampaikan pada pertengahan tahun lalu itu kini viral kembali di media sosial.
Bagi Sri Mulyani, pemimpin yang rasional itu ialah pemimpin yang mau dan mampu membaca data. Publik yang rasional juga mereka yang mau menggumuli dan menganalisis data-data. Sebaliknya, pemimpin dan pemilih yang enggak rasional itu ialah mereka yang ogah membaca dan menganalisis data. Itulah pemimpin dan pemilih emosional, yang mudah diprovokasi dan gampang dikilik-kilik berdasarkan sentimen (terutama sentimen SARA).
Kehidupan yang toleran dan rukun mendadak berubah tegang dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik horizontal bila rasionalitas ditanggalkan. Maka, nalar atau aspek rasionalitas yang mestinya bisa menemukan momentumnya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat, diganti aspek emosionalitas. Mestinya, nalar bisa kita pahami sebagai manifestasi dari proses berpikir dan bertindak masuk akal dan diterima secara universal.
Dalam negara yang demokratis, penalaran menjadi senjata penting setiap insan di tengah keadaan yang serbakaotis. Kehidupan demokrasi mestinya dijalankan dalam rangka merajut kehidupan kebangsaan secara etis-rasional. Bila aspek irasional lebih dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terjadi ialah kesemerawutan.
Cendekiawan Nurcholish Madjid atau Cak Nur mengajarkan kepada kita tentang demokrasi sebagai proses. Demokrasi, kata Cak Nur, harus mewujud dalam laku kehidupan sehari-hari sebagai cara hidup atau way of life. Tujuannya agar demokrasi termanifestasi dalam laku hidup sehari-hari, berupa pemikiran terbuka, toleran, dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk.
Sejalan dengan pandangan Cak Nur di atas, maka kehidupan demokratis mampu menekan sedikit banyak sikap irasional berupa ujaran kebencian, penyebaran kabar bohong, klaim kebenaran, dan lain sebagainya. Irasionalitas harus diminimalisasi dalam proses demokratisasi.
Sangat disayangkan bila dalam proses demokratisasi, justru semakin menguatkan sikap-sikap irasional. Demokrasi bisa kehilangan makna substansialnya bila rasionalitas ditanggalkan. Makna itu yakni demokrasi bagi tempat berseminya sikap-sikap dan pandangan rasional.
Hulu dari irasionalitas ini ialah kehendak berkuasa yang teramat eksesif dari penguasa. Hilirnya terlihat nyata dari tidak dihargainya lagi kemerdekaan pemilih untuk menilai, membaca, dan menganalisis data-data yang berhamburan di ruang publik. Mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya ini secara eksesif pula menaburkan benih irasionalitas di mana-mana meskipun dulunya mereka kerap bersikap rasional.
Wajar belaka sampai profesor politik Islam global asal Australia, Greg Barton, menilai wajah demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini, dalam beberapa hal, ada pemerosotan demokrasi. Greg mencontohkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, beberapa waktu lalu, itu banyak membuat orang kecewa. Kemudian, hal ini berdampak pada wajah demokrasi di Indonesia yang 'tampak menua, lelah, dan merosot'.
Jadi, apakah masih mau dikilik-kilik emosi Anda, wahai pemilik hak suara? Kalau saya, sih no.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved