Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEDEKAH atau politik uang? Pertanyaan ini sedang mengemuka di tengah makin memanasnya situasi kompetisi demokrasi. Keduanya dikomparasikan karena ada sejumlah pihak yang bagi-bagi uang, dinilai telah melakukan politik uang, tapi berdalih melakukan sedekah.
Sedekah dan politik uang jelas berbeda. Diametral, bertolak belakang. Yang satu perbuatan mulia, satunya lagi amat tercela. Sedekah sangat dianjurkan setiap agama. Ia bagian dari ibadah. Ia tak cuma baik bagi yang bersedekah, tetapi juga bagus buat para penerimanya. Ada keikhlasan, ketulusan, di sini.
Sebaliknya, dengan politik uang yang dalam Islam bisa disebut dengan risywah. Bahasa hukumnya suap. Agama apa pun melarang perbuatan ini. Mereka yang berpolitik uang sekilas bak dermawan, tetapi sejatinya penipu, perusak hidup mereka yang menerima, bahkan negara. Fatwa ulama menegaskan, ia haram, dosa jika dilakukan.
Akan tetapi, dua hal yang berbeda itu tak jarang disama-samakan. Sedekah yang penuh berkah dijadikan kemasan berpolitik uang penyebab musibah. Ketika seseorang dituding melakukan politik uang, ia membantah dengan alasan sedang bersedekah.
Fenomena itulah yang mewarnai perhelatan Pemilu 2024 ini. Dulu, Ganjar Pranowo disorot miring karena terekam memberikan sesuatu ke orang-orang saat lari pagi. Videonya viral, banyak yang menuduh mantan Gubernur Jawa Tengah yang kini menjadi calon presiden nomor urut 3 itu melakukan money politics. Tentu saja Ganjar menyangkal.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga pernah dipersoalkan. Dalam video yang luas tersebar, dia membagikan uang Rp50 ribu kepada masyarakat. PAN pun menepis tuduhan bahwa itu politik uang. Kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Zulhas berniat bersedekah. Sedekah itu, menurutnya, dilakukan di setiap waktu dan kesempatan, di lapangan olahraga, di masjid, di rumah saban pagi.
Tak hanya uang, sedekah bisa pula berupa barang. Politik uang begitu pula. Nah, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terjerat masalah itu karena bagi-bagi susu di arena car free day Jakarta. Tentu, dia dan timnya berkelit telah melakukan money politics.
Yang paling ramai ialah Agus Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Pendiri Ponpes Ora Aji di Dusun Tundan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY, ini menjadi sasaran kritik dan kecaman. Medsos menyebarkan video dirinya tengah memegang uang segepok dan memberikan lembar demi lembar ke masyarakat yang antre panjang.
Kejadian itu di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Tampak dalam video, seseorang membentangkan kaus bergambar capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Dalam petikan video yang lain, masih dengan baju dan ikat kepala yang sama, Gus Miftah terang-terangan mengampanyekan Prabowo-Gibran.
Benarkah Gus Miftah melakukan politik uang? Dia jelas, tentu, dan pasti membantah. Menurutnya, saat itu dia diminta ikut membagikan sedekah dari pengusaha sukses Pamekasan. Namanya Haji Her. Percaya? Terserah pembaca.
Tim Prabowo-Gibran juga jelas, tentu, dan pasti membela diri. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyebut kegiatan bagi-bagi uang dilakukan Gus Miftah sebagai aktivitas pribadi. Dia bilang, Gus Miftah bukan pengurus partai, bukan bagian dari TKN, bukan caleg, bukan relawan, melainkan warga biasa sehingga tak terikat UU Pemilu.
Percaya? Sebuah satir di Jerman menyebutkan politisi punya dua kerongkongan, satu menyuarakan kebenaran satu lagi membunyikan kebohongan. Masalahnya, kita tak pernah tahu dari kerongkongan mana suara itu berasal.
Yang sudah pasti benar ialah politik uang ialah pangkal dari korupsi. Yang tidak salah, politik uang ialah masalah laten yang terus menjadi ancaman bagi pesta demokrasi hingga kini. Yang tak mungkin diragukan, praktiknya justru kian telanjang, terang-terangan, seakan tiada lagi yang ditakutkan.
Modus politik uang juga beragam. Salah satunya, ya itu tadi, dengan menjadikan sedekah sebagai kedok, sebagai tameng. Maka muncullah istilah sedekah politik. Kalau sedekah murni untuk mendapatkan pahala, sedekah politik berharap suara.
Jika sedekah urusannya dengan Tuhan, lain halnya dengan risywah, politik uang, sedekah politik. Selain haram menurut hukum agama, ia juga dilarang hukum negara. Karena itu, negara tidak boleh diam. Bawaslu wajib menunjukkan ketegasan, keberanian.
Sedekah ialah kebaikan, politik uang ialah keburukan. Agama mengajarkan, kita harus tolong menolong dalam kebaikan. Karena itu, apes betul negeri ini jika orang-orang pintar, apalagi pandai agama, malah mencontohkan tolong menolong dalam keburukan.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved