Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DALAM pertandingan apa pun, yang namanya wasit atau lembaga pengadil pasti selalu ada. Keberadaannya wajib. Ia komponen penting untuk mengawal pertandingan berjalan lancar dan, yang terpenting, menjunjung fair play.
Pemilihan umum (pemilu) juga bisa diibaratkan pertandingan. Pemilu ialah arena kontestasi, kompetisi memperebutkan suara rakyat dengan batasan dan aturan ketat. Pemilu bukan pertarungan bebas yang apa pun mungkin dilakukan demi meraup kemenangan. Oleh karena itu, wasit dalam urusan pemilu juga merupakan faktor penting.
Di Indonesia, wasit 'pertandingan' pemilu ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Merekalah pemegang kuasa penuh di lapangan pemilu. Bawaslu tidak sekadar mengawal dan mengawasi jalannya pertandingan, tapi sekaligus punya wewenang untuk menyemprit dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Dengan kuasa yang dimilikinya itu, wasit tentu harus netral, tidak berat sebelah, pun tidak tebang pilih. Wasit mesti imparsial, tidak memihak, juga tidak berkongsi dengan kepentingan pihak yang sedang bertanding. Sepatutnya wasit juga punya nyali dan keberanian tinggi untuk menjatuhkan hukuman bagi siapa pun yang dinilai melanggar aturan main. Itu pakemnya.
Jadi, secantik-cantiknya para pemain memainkan pertandingan di lapangan, kalau wasitnya tidak kredibel, tidak netral, tidak punya nyali, jangan harap pertandingan bakal berjalan apik. Boleh jadi yang muncul keributan-keributan yang malah merusak permainan. Sehebat apa pun pelatih tim yang bertanding menyusun strategi, irama pertandingan bakal tetap rusak bila wasitnya menyimpang dari pakem.
Isu perihal wasit pemilu alias Bawaslu ini belakangan kian banyak disorot. Bawaslu dinilai lembek sekaligus tidak punya ketegasan menindak sejumlah pelanggaran yang nyata-nyata terjadi di lapangan. Jangankan menindak, untuk sekadar menyemprit mereka tampak malas, ogah-ogahan. Bawaslu bagaikan wasit yang kehilangan peluit dan kartu-kartu hukumannya.
Bawaslu juga dianggap lambat karena kurang responsif terhadap kejadian-kejadian yang berpotensi menjadi sebuah pelanggaran. Sejatinya sudah banyak indikasi pelanggaran pemilu yang ditemukan masyarakat umum dan masyarakat pemantau pemilu. Akan tetapi, ya itu tadi, entah lantaran peluitnya hilang entah memang Bawaslu tak punya cukup nyali, penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran itu minim.
Mereka lebih banyak menunggu laporan. Setelah laporan masuk pun tak selalu mereka cepat bertindak. Memang ada yang ditindaklanjuti, tapi lebih banyak yang dicuekin, seperti sengaja dibiarkan sampai isu dari laporan itu mereda dengan sendirinya. Hari-hari ini publik menyaksikan Bawaslu lebih banyak diam membeku.
Kebekuan Bawaslu itu pada akhirnya membuat masyarakat hanya disuguhi beragam dugaan kecurangan dan ketidaknetralan tanpa ada kepastian melalui uji kebenaran melalui proses hukum. Orang mulai menduga-duga soal ketidaknetralan itu ketika kerap kali peluit sang wasit hanya kencang kepada satu kelompok tertentu, tapi melempem kepada kelompok lain.
Satu hal lagi yang hilang dari Bawaslu ialah kreativitas dan inovasi pengawasan. Bentuk pelanggaran semakin canggih, tapi Bawaslu sepertinya masih bertahan dengan gaya pengawasan lawas. Akibatnya, sering kali mereka luput mendeteksi gejala-gejala awal pelanggaran. Ketika banyak yang tidak terdeteksi, pelanggaran pada akhirnya menumpuk dan pada satu titik nanti akan menjadi bom waktu.
Sesungguhnya sudah banyak yang mengingatkan, jika sang wasit pemilu itu terus-terusan melakukan pembiaran, trust atau kepercayaan publik kepada Bawaslu bakal semakin luntur. Bahkan tidak cuma itu, kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu bisa terjerembap apabila Bawaslu tak kunjung tegas dan cepat menindak pelanggar kompetisi.
Mari kita ambil analogi dari sebuah pertandingan sepak bola. Ketika wasit tidak tegas, pelit meniup peluit, atau mencla-mencle, yang akan terjadi ialah kekacauan. Ketika kinerja wasitnya buruk, lambat, apalagi tidak menghormati asas keadilan dan kesetaraan dalam setiap keputusannya, risiko terberatnya ialah akan memicu perkelahian bukan saja antarpemain, melainkan juga antarsuporter.
Sekrusial itulah peran dan fungsi wasit. Baik di pertandingan sepak bola maupun pertandingan pemilu. Wasit memang tak mesti lebih hebat daripada pemain, tetapi soal integritas dan ketegasan kiranya tak bisa ditawar-tawar. Dengan integritas dan ketegasan itulah wasit bisa memegang kendali pertandingan, bukan sebaliknya, mereka yang dikendalikan pemain dan permainan.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved