Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu gaya berkampanye calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan belakangan viral di sejumlah platform media sosial. Desak Anies, tajuk kegiatan kampanye itu, beberapa kali memuncaki trending topic di platform X. Potongan maupun video utuh dari agenda Desak Anies di sejumlah daerah juga ditonton jutaan pemirsa di Youtube.
Orang banyak tertarik sekaligus mengapresiasi Desak Anies karena menganggap itu sebagai model kampanye tatap muka yang memang sudah seharusnya dilakukan calon pemimpin. Ada tanya jawab aktif. Ada dialog yang intens dan langsung antara publik dan kandidat pemimpin. Bukan sekadar model cerdas cermat dengan daftar pertanyaan yang normatif.
Desak Anies juga banyak dipuji karena konsep kampanyenya yang bersifat inklusif. Peserta kampanye tidak eksklusif hanya pendukung atau simpatisan. Semua orang boleh ikut bergabung. Bahkan mereka juga bisa ikut mengajukan pertanyaan secara terbuka kepada narasumber. Pendeknya, siapa pun boleh tanya apa pun.
Dalam salah satu episode Desak Anies yang berlangsung di Mataram, NTB, misalnya, salah seorang penanya bahkan wisatawan bule. Ia bertanya soal gagasan Anies tentang pengembangan pariwisata Indonesia selain hanya berfokus ke Bali. Lalu, saat Desak Anies di Lampung, ada satu peserta yang mengenakan kaus bergambar capres lain, entah dia pendukung capres tersebut atau sekadar memakai kausnya, juga diberi kesempatan untuk bertanya.
Tidak cuma yang sulit, pertanyaan yang sensitif--anak sekarang menyebutnya pertanyaan 'pinggir jurang'--juga bebas dilontarkan, dan mesti dijawab saat itu pula oleh Anies sebagai narasumber tunggal.
Pada episode Total Politik X Desak Anies di Jakarta, yang sebagian besar pesertanya anak muda yang belum menentukan pilihan dan berpotensi golput, pertanyaan yang muncul lebih ‘ngeri-ngeri’ lagi. Anies ditanya tentang sikap dan pandangannya antara lain terkait dengan SKB 2 menteri tentang pendirian rumah ibadah, soal komunitas LGBT, soal ganja untuk kebutuhan medis, dan bagaimana dia bakal menyusun kabinet saat berkuasa nanti.
Dengan begitu, rasanya tidak ada yang bakal menyanggah bahwa kampanye model seperti ini punya risiko tinggi. Si kandidat harus siap dikuliti. Ia mesti siap didesak, dicecar pertanyaan apa saja. Salah jawab sedikit saja, boleh jadi akan berbalik menjadi serangan, dijadikan sasaran tembak oleh lawan-lawan politiknya.
Risiko lainnya ialah bila si narasumber sedari awal memang tak punya bekal pemikiran dan gagasan yang kuat untuk menjawab rupa-rupa pertanyaan yang muncul. Zonk. Bila itu terjadi, publik serta-merta bakal mempermalukannya. Barangkali, faktor risiko tinggi inilah yang membuat capres-capres lain di Pemilu 2024 maupun pemilu-pemilu sebelumnya tak berani melakukannya.
Namun, di antara yang memuji dan mengapresiasi, tidak sedikit pula yang skeptis memandang Desak Anies. Bagi mereka, konsep kampanye yang diklaim mencerdaskan dan substantif seperti ini tidak cocok untuk menggaet suara dari akar rumput yang sehari-hari masih disibukkan dengan urusan perut dan gampang terbuai jogetan biduan dangdut.
Ada pula yang nyinyir, kampanye dialogis terbuka semacam ini hanya cocok dilakukan oleh capres yang cuma pandai berkata-kata tapi tak cakap bekerja. Pada akhirnya kampanye model apa pun, kata mereka, hanya menjadi wadah menumpuk janji yang belum tentu dapat terealisasi.
Terlepas dari pendapat siapa yang paling benar, munculnya Desak Anies telah menjadi fenomena baru dalam jagat demokrasi Indonesia. Dengan pemilih Pemilu 2024 yang bakal didominasi anak muda, pendekatan kampanye dialogis yang membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik memang menjadi keniscayaan.
Anak-anak muda yang semakin kritis, yang memiliki kegelisahan tinggi terhadap isu-isu kebangsaan, butuh alasan sebelum menentukan pilihan. Orang muda tak mau mengandalkan kultus individu. Mereka juga sudah terlalu jijik dengan gaya kampanye gimik. Yang dibutuhkan ialah gagasan yang mampu menjawab keresahan sebagai anak bangsa.
Kiranya Republik ini akan tercerahkan bila di tahap kampanye pemilu seperti ini, publik dibukakan pintu lebar-lebar untuk mendesak para capres. Pada hakikatnya, capres memang harus didesak. Jangan biarkan mereka mendapat cek kosong. Publiklah yang mestinya mengisi cek itu.
Saya jadi membayangkan, sepertinya bakal seru kalau Desak Anies atau Slepet Imin pada ujungnya memancing program serupa dari paslon lain. Namanya bisa apa saja. Mungkin Pepet Prabowo, Hajar Ganjar, Tekan Gibran, Nyundul Mahfud, atau apa pun. Yang penting spiritnya sama: gelorakan kampanye dialogis yang substantif dan mencerdaskan. Bukan kampanye yang sekadar orasi dan joget-joget sambil bagi-bagi fulus.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved