Menggantung Mimpi

PEKAN ini menjadi pekan terakhir tahun 2023. Pekan depan, kita semua memasuki tahun 2024. Ada isu penting, khususnya di bidang ekonomi, yang perlu mendapat catatan tebal, yakni peta jalan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menjadi negara maju berpendapatan tinggi.

Tonggak itu sudah dipancangkan pada pertengahan 2023 ini oleh Presiden Jokowi. Mimpinya, Indonesia Emas 2045 bisa diraih. Saat itu, dalam perayaan satu abad kemerdekaan, negeri ini sudah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Bahkan, harapannya Indonesia menjadi negara maju sudah tergapai sebelum 100 tahun kemerdekaan.

Tonggak itu ditandai dengan langkah Presiden Jokowi meluncurkan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pada pertengahan tahun ini. Mimpi itu berjudul Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Dokumen itu berisi berbagai langkah yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk menaikkan pendapatan per kapita Indonesia yang setara negara maju. Bila saat ini pendapatan per kapita penduduk masih hampir US$5 ribu, pada 2045 ditargetkan sudah menyentuh lebih dari US$30 ribu per kapita. Itu artinya naik lebih dari enam kali lipat dalam kurun 22 tahun.

Apakah mimpi itu bisa dicapai? Inilah pertanyaan besar yang membutuhkan jawaban benar karena langkah yang benar. Sejauh ini, mimpi menjadi Indonesia maju diletakkan sebagai branding politik. Seolah-olah untuk meraih masa depan Indonesia yang maju hanya ada satu jalan: melanjutkan seluruhnya apa yang dipancangkan oleh pemerintah saat ini.

Mimpi menjadikan Indonesia negara maju didefinisikan secara amat sempit, yakni pilihan politik pada orang tertentu dengan jalan yang sudah ditentukan. Ibarat cek, legalitas Indonesia menjadi negara maju sudah ditentukan dan diisi saat ini, oleh pemerintahan Jokowi, dan harus diteruskan oleh yang bersedia melanjutkan semua apa pun yang menjadi legasi Jokowi.

Maka, publik pun kerap ditakut-takuti dengan kata-kata, "Hati-hati dengan memilih pemimpin di 2024, 2029, bahkan 2034." Kalimat itu diembel-embeli lagi dengan 'ancaman', "Salah pilih pemimpin, bisa runyam akibatnya. Bisa ambyar cita-cita menjadi negara maju."

Mestinya, harapan menjadikan Indonesia sebagai negara maju disejajarkan dengan upaya meraih kemakmuran sekaligus keadilan. Tanpa itu, kemajuan hanya tetap dirasakan segelintir orang. Pendapatan tinggi cuma masuk ke kantong-kantong terbatas yang bersifat eksklusif, tidak inklusif.

Belum lagi peringatan akan potensi Indonesia gagal keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sudah kerap disampaikan berbagai analis dan lembaga ekonomi. Analisis itu umumnya mengingatkan agar upaya mencapai negara maju didasarkan atas jejak-jejak dan ikhtiar yang lebih membumi dan masuk akal serta melibatkan banyak kalangan.

Dari segi mimpi menaikkan pendapatan per kapita enam kali lipat dalam rentang dua dekade lagi, misalnya, sejumlah kalangan meragukan itu bisa terjadi. Apalagi, instrumen daya ungkit perekonomian kita masih bertumpu pada ekonomi ekstraktif yang mengandalkan sumber daya alam. Kondisi ini, selain pesimisme bisa mencapai kondisi bangsa berpendapatan per kapita tinggi, juga bisa menimbulkan komplikasi karena kian keroposnya daya dukung lingkungan dan tingginya ketimpangan.

Belum lagi jika kita melihat riwayat pertumbuhan pendapatan per kapita kita dalam dua puluh tahun terakhir yang kenaikannya cuma 4,5 kali lipat. Pada 2003 lalu, pendapatan per kapita kita di kisaran US$1.100. Tahun ini, atau dua puluh tahun kemudian, pendapatan per kapita kita belum menyentuh US$5 ribu alias belum sampai 6,5 kali.

Selain itu, syarat agar pendapatan per kapita naik 6,5 kali lipat ialah rata-rata pertumbuhan ekonomi kita 20 tahun ke depan harus 7%. Ini jelas raihan yang amat sangat berat, kalau tidak boleh dikatakan mustahil, karena kondisi perekonomian di dalam negeri dan di dunia berada dalam kelesuan atau stagnan.

Level pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2014 hingga kini stagnan di kisaran 5%. Ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi di Tanah Air tidak mengalami perkembangan pesat sehingga sulit untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh seolah-olah sudah mentok di angka 5%. Padahal, kita belum menjadi negara maju.

Kita patut mencontoh India, yang membuat road map ekonominya dengan memutar haluan dari bertumpu pada sektor ekstraktif ke adaptasi teknologi yang mengandalkan riset untuk menemukan ceruk-ceruk baru. Industri manufaktur pun tumbuh pesat. Hasilnya, India mampu menghela pertumbuhan negaranya ke kisaran 7%.

Sebaliknya, pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia turun sangat drastis sejak 2001. Pada 2001, manufaktur Indonesia masih tumbuh 29,1%. Namun, kini cuma 18,3%. Padahal, negara lain mampu menggapai puncak pertumbuhan manufaktur di level 40,1% (Tiongkok), dan 31% (Malaysia dan Thailand).

Bung Karno memang pernah bilang, 'Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit agar bila jatuh berada di antara bintang-bintang'. Namun, itu butuh kerja ekstra, bukan bualan belaka. Jangan pula jadi seperti lagu Iwan Fals: Mimpi tak Terbeli.