Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
SELAMA enam kali pemilihan umum selama Orde Baru, kampung saya di Karawang, Jawa Barat, dikenal pendukung fanatik Partai Persatuan Pembangunan. Bujukan, pembagian sembako, hingga intimidasi dari penguasa, Partai Golongan Karya dan ormas-ormas yang mendukungnya tak menggoyahkan warga berpaling dari partai Kabah itu.
Soliditas warga untuk mendukung partai Kabah bukan perkara mudah, penuh perjuangan. Kekerasan tak pelak menghampiri. Jangankan memasang bendera di lokasi-lokasi strategi sekitar Kecamatan Cikampek, memasang bendera PPP di depan rumah pun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bernyali tinggi.
Bendera akan dicopot setelah sebelumnya diancam untuk tidak pasang bendera lagi oleh aparatur (ABRI), perangkat desa, dan ormas. Alhasil, bendera berkibar hanya sekejap menyapa warga. Akhirnya, saya dan beberapa anak kampung memasang diam-diam bendera di tempat-tempat yang sulit untuk dicopot, seperti di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Melihat bendera berkibar betapa bahagianya warga karena bendera kesayangan dan kebanggaan mereka berkibar. Namun, lagi-lagi
saya harus gigit jari karena bendera itu tak bertahan lama karena ABG (anak buah Golkar) menurunkannya.
Suatu hari tragedi menimpa keluarga saya. Paman saya, salah satu tokoh masyarakat, pada dini hari saat Pemilu 1987, rumahnya diserang orang tak dikenal. Menurut kesaksian warga, pelakunya ialah ormas berbaju loreng merah yang sangat dikenal di Jabar. Pendukung garis keras Golkar.
Rumah paman dilempari batu dan kaca depan dipecahkan. Setelah melakukan aksinya, pelaku kabur. Tuhan masih melindungi keluarga paman. Batu sebesar kepalan tangan jatuh di atas kasur dekat anak paman, bayi yang baru lahir.
Itulah sekelumit kekejaman politik pada era Orba. Sekuat-kuatnya Jenderal Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya lengser juga. Dijatuhkan oleh gerakan rakyat (people power) yang dimotori mahasiswa setelah Soeharto terpilih sebagai presiden untuk periode ketujuh dalam Sidang Umum MPR pada 10 Maret 1998 untuk masa bakti 1998-2003
Negara dalam krisis menjelang kejatuhan Soeharto. Krisis moneter dan politik berkelindan sehingga membuat kepercayaan kepada pemerintah terjun bebas. Krisis moneter diawali dengan lumpuhnya perekonomian negara sejak awal Juli 1997. Pemicu utamanya ialah menurunnya nilai mata uang rupiah sehingga kondisi perekonomian limbung dan tidak terkendalikan oleh pemerintah.
Di tahun yang sama, krisis politik juga semakin menghangat setelah mahasiswa di berbagai daerah sudah turun ke jalan. Jauh sebelumnya pemerintah merasa terancam dengan popularitas Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia sehingga terjadi aksi penyerbuan ke kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang dikenal dengan ‘Sabtu Kelabu’ pada 27 Juli 1996.
Meski Golkar selalu menang dalam pesta demokrasi lima tahunan, dan terakhir Pemilu 1997, Soeharto tidak percaya diri melihat perkembangan partai yang dinakhodai putri Bung Karno itu. Berbagai jurus dilakukan untuk mengempiskan partai berlambang banteng itu, di antaranya membentuk kepengurusan tandingan PDI di bawah Soerjadi hingga terjadi penyerbuan ke markas PDI yang dikuasai massa PDI Megawati.
Upaya rezim Orba menekan aktivitas pro-demokrasi menemui puncaknya pada 1997. Serangkaian penculikan dilakukan oleh Tim Mawar, tim khusus dari Kopassus yang saat itu dipimpin Prabowo Subianto.
Gerakan reformasi pun bergulir. Sejumlah tuntutan menguar, di antaranya penghapusan Dwifungsi ABRI, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen pemberantasan KKN tertuang dalam Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Selain itu diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
Dua payung hukum terkait pemberantasan KKN sangat relevan sampai kapan pun selama NKRI berdiri, termasuk pemberantasan nepotisme, yakni isu tersebut mencuat lagi ketika putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, berlaga pada Pilpres 2024 sebagai pendamping capres Prabowo Subianto.
Berdasarkan UU No 28 Tahun 1999, definisi nepotisme ialah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Jalan Wali Kota Solo itu menuju kontestasi dengan bantuan sang paman, Anwar Usman yang menjabat ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan kontroversial MK tentang batas usia capres berujung pemecatan sang paman sebagai Ketua MK oleh Mahkamah Kehormatan MK.
Masalahya, bukan karena politik kekerabatan atau anak muda di bawah 40 tahun, tetapi upaya rekayasa hukum yang penuh cacat moral dan etika di lembaga yang disebut penjaga konstitusi itu. Didapuknya sang anak ke puncak kekuasaan dilandasi Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan penerusnya dalam suksesi kepemimpinan pada 2024.
Pesta demokrasi sejatinya harus didasari politik riang gembira. Jika yang dilakukan elite menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan, jalan politik itu bukan riang gembira, melainkan teror yang harus dilawan. Kata bijak menegaskan inde datae leges be fortior omnia posset, hukum dibuat agar orang yang kuat punya kekuasaan yang terbatas. Tabik!
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.
ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam
SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.
NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved