Inggris yang Pancasilais

IN UK, a Christian king, a Hindu prime minister, a Jewish home secretary, and a muslim mayor of London, let's hope for the best...

Narasi itu bertebaran di media sosial akhir-akhir ini. Sang pembuat tampak bersemangat menulis dan mengunggahnya. Saking bersemangatnya, saking senangnya, dia mengakhiri kalimat dengan tiga finger heart. Emoji dengan menyilangkan ibu jari dan telunjuk hingga membentuk simbol hati. Dia tengah berbunga-bunga. Begitu juga mereka yang menyebarkannya.

Narasi tersebut kira-kira artinya begini: Di Inggris, raja Kristen, perdana menteri Hindu, menteri dalam negeri Yahudi, dan wali kota London muslim, semoga menjadi yang terbaik... Di bawahnya, terpampang foto PM terpilih Inggris Rishi Sunak menghadap dan bersalaman dengan Raja Charles III.

Sebagaimana negara-negara Eropa lain, kebanyakan penduduk Inggris penganut kristiani. Dari jumlah populasi Inggris dan Wales per Juni 2022 sebanyak 68.557.382 jiwa, 51% di antaranya beragama Kristen. Mereka banyak, lebih banyak ketimbang pemaham ateis sebanyak 38,4%, Islam 5,7%, Hindu 1,7%, dan agama lainnya.

Sebagaimana negara-negara Eropa lain, mayoritas penduduk Inggris ialah bule. Lebih dari 80% berkulit putih. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada etnik-etnik lainnya dari Asia Selatan, kulit hitam, ras campuran, dan Tionghoa.

Namun, di Inggris, mayoritas bukan berarti segalanya. Tak berarti pula kelompok minoritas lantas menjadi warga kelas dua, apalagi kelas tiga. Hak mereka relatif sama, tidak ada pembedaan yang berarti, juga tak ada sekat tebal bagi setiap masyarakat untuk unjuk eksistensi.

Narasi di media sosial setelah Sunak terpilih menjadi perdana menteri, Senin (24/10), mengonfirmasi hal itu. Sunak bukanlah orang asli Inggris. Triliuner berusia 42 tahun itu warga keturunan berdarah India. Istrinya, Akshata Murty, bahkan masih warga negara India.

Sunak baru saja menggoreskan sejarah sebagai PM Inggris pertama dari kulit berwarna dan termuda dalam 200 tahun. Dia mengakhiri dominasi kalangan mayoritas di Downing Street 10 selama dua abad lebih. Lama, lama sekali. Terakhir, PM dari minoritas ialah Benjamin Disraeli pada 1868. Disraeli berasal dari keluarga Italia yang awalnya beragama Yahudi lalu pindah ke Kristen.

Dengan terpilihnya Sunak menggantikan Liz Truss yang mengundurkan diri setelah menjabat hanya selama 44 hari, panggung kepemimpinan di Inggris betul-betul berwarna. Seperti dalam narasi di atas, Inggris kini dipimpin Raja Charles III yang beragama Kristen dan Sunak yang beragama Hindu sebagai pengendali pemerintahan.

Lalu, ada Grant Shapps, menteri dalam negeri yang berasal dari keluarga Yahudi. Shapps belum lama menggantikan Suella Braverman, penganut Buddha, yang mundur hanya gara-gara salah kirim e-mail.

Inggris juga punya Sadiq Khan. Muslim keturunan Pakistan itu menjadi orang nomor satu di London untuk masa jabatan keduanya. Sejak 2000, wali kota London dipilih langsung oleh warga kota. Boleh dibilang legitimasinya lebih kuat, lebih mengakar. Berbeda dengan perdana menteri yang menjadi jatah partai penguasa di parlemen.

Inggris kiranya sedang memamerkan diri sebagai taman sari keberagaman. Taman akan cantik jika dihiasi banyak tanaman dan bunga beraneka warna. Pun, kebinekaan di sebuah negara akan indah jika semua kalangan diberi kesempatan mempertontonkan daya pikatnya. Tak peduli dari etnik mana, agamanya apa, warna kulitnya apa. Yang penting mereka punya kapasitas, memiliki kemampuan, untuk memimpin negara.

Tak berlebihan kalau kita sebut Inggris kini layak menjadi teladan bagaimana mengelola keberagaman dan perbedaan. Kalau dulu Amerika Serikat kita anggap sebagai embahnya demokrasi, bolehlah kita sejenak mengalihkan pandangan.

Inggris tidak punya dasar negara yang namanya Pancasila laiknya kita. Mereka tak memiliki lambang negara semacam Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, realitasnya, mereka lebih serius mengamalkan nilai-nilai seperti yang ada di Pancasila.

Sementara itu, kita sebagai negara pemilik Pancasila? Harus kita katakan, kita terkadang masih jauh dari paham Pancasila, kerap gagap menyikapi prinsip mulia Bhinneka Tunggal Ika. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita akui kita sulit lepas dari jerat politik identitas yang jahat.

Dulu, dalam kompetisi kepala daerah di sebuah daerah, ada tokoh yang habis-habisan diserang karena garis keturunan dan agamanya. Dulu, banyak yang menuduh ada kontestan menggunakan politik identitas. Tuduhan itu, stigma itu, terus dipelihara hingga sekarang dan entah sampai kapan.

Namun, kini, para penuduh itu justru menyoal identitas yang dulu dituduh menggunakan politik identitas. Soal etniklah, soal silsilah keturunanlah, semua dikapitalisasi demi tujuan politik, demi memuaskan libido kekuasaan. Gilanya lagi, di pemilihan ketua OSIS pun agama masih dipermasalahkan.

Inggris sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi bangsa besar, kubur dalam-dalam pertengkaran identitas. Ajaran itu kian relevan tatkala rivalitas jelang Pemilu 2024 mulai panas. Inggris memang tak mengenal Pancasila, tetapi soal memanage perbedaan, menyikapi kemajemukan, mereka kiranya lebih Pancasilais daripada kita.