Local Pride

ADA kado indah bagi pencinta sepak bola Tanah Air, pekan ini. Komisi X DPR akhirnya merestui naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Satu pemain lagi, Shayne Pattynama, masuk daftar tunggu.

Jordi, campuran Indonesia-Spanyol, kini merumput di klub Johor Darul Takzim Malaysia setelah lebih dari satu dekade bermain untuk klub-klub besar Eropa. Sandy, keturunan Indonesia-Belanda, masih setia dengan klub KV Mechelen, tim elite liga utama Belgia. Keduanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi dan mengucapkan sumpah, lalu sah menjadi WNI.

Naturalisasi keduanya cukup berliku. Bahkan, muncul pro dan kontra. Bulan lalu, pihak yang kontra bahkan mendengungkan slogan local pride. Mereka mengamplifikasi celetukan asisten pelatih timnas U-16 Markus Haris Maulana sesaat setelah timnya menjuarai AFF U-16 setelah mengalahkan Vietnam di final.

Pernyataan Markus seperti diamini Fakhri Husaini, mantan pelatih timnas U-16 yang menjuarai turnamen serupa pada 2018. Banyak yang menghubungkan pernyataan keduanya dengan sindiran kepada timnas senior dan U-20 yang dibesut Shin Tae-yong, pelatih asing asal Korea Selatan, yang mengusulkan naturalisasi Jordi, Sandy, Shayne. Kebetulan, STY (sapaan akrab Shin) gagal menjuarai AFF Cup tim senior dan U-19 yang ia latih.

Mereka yang pronaturalisasi langsung menyerbu media sosial Markus dan Fakhri. Kedua mantan pemain nasional itu dianggap terlalu picik. 'Apa salahnya naturalisasi? Bukankah dalam tubuh nama-nama yang diusulkan STY itu mengalir darah Indonesia? Naif sekali Anda'. Begitu rata-rata tanggapan mereka.

Bahkan, banyak yang marah dengan memelesetkan ucapan local pride (kebanggaan lokal) dengan 'lokal prettt'. Mereka percaya STY karena punggawa timnas Korsel di Piala Dunia 2002 itu berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Asia setelah lebih dari satu setengah dekade absen.

Selain itu, STY tegas menyatakan bahwa ia hanya mau pemain naturalisasi keturunan Indonesia. Kalimat 'mengalir darah Indonesia dalam tubuh pemain' itulah kata kuncinya. Bagi mereka, siapa pun keturunan Indonesia punya hak menjadi WNI dan ikut berikhtiar membawa nama harum bangsa.

Soal naturalisasi itu lalu mengingatkan saya pada pemilahan ekstrem tentang 'pribumi' dan 'nonpribumi'. Hingga kini, pemerian berdasarkan identitas itu masih hidup dan dihidupkan. Masih ada sebagian masyarakat yang melanggengkan identitas yang amat membingungkan itu.

Tengah pekan lalu, dalam diskusi di Forum Denpasar 12, seorang peneliti budaya Tionghoa-Indonesia Udaya Halim kembali menekankan agar penggunaan kata pribumi dan nonpribumi dihapus dalam pergaulan sosial bangsa sebab kata tersebut membuat garis demarkasi dan diskriminasi di masyarakat kian meruncing.

Saya sepenuhnya sepakat dengan Pak Udaya. Terlebih lagi, cap pri dan nonpri tidak jelas merujuk ke siapa dan untuk apa. Ia sepenuhnya diskriminatif dan amat tidak adil. Bahkan, kepada orang yang lahirnya pun di Indonesia, asal etnik Tionghoa, Arab, atau India, tetap disebut nonpri.

Kebencian terhadap asing pun melahirkan slogan 'anti Cina', 'gue pribumi', 'anti asing' dan slogan semacamnya. Bahkan hal itu menjadi bahan 'gorengan' politisi medioker yang tengah bersaing dalam kontestasi pemilihan umum. Istilah pribumi dan nonpribumi pada dasarnya digunakan untuk mengidentifikasi etnik yang merupakan penduduk asli (inlander) dengan etnik pendatang, seperti orang Tionghoa, Arab, atau India di Nusantara.

Kata pribumi yang digunakan untuk menyebut penduduk lokal, belakangan malah menjadi suatu istilah politik yang digunakan secara negatif untuk mengukuhkan superioritas satu etnik terhadap etnik lainnya yang dianggap lebih rendah.

Memang benar bahwa munculnya rasa kebencian terhadap orang asing dan sebutan nonpribumi karena kolonialisme bangsa Eropa. Pemerintah kolonial Belanda dahulu juga menerapkan hierarki ras atau etnik. Ras Eropa merupakan ras kelas satu; etnik Tionghoa, Arab, dan India menduduki posisi kedua; dan ketiga ialah orang-orang inlander atau penduduk lokal.

Diskriminasi terhadap penduduk lokal itulah yang kemudian membakar rasa kebencian terhadap orang-orang asing. Dengan dasar kesejarahan itu, banyak orang menggeneralisasi bahwa yang serbaasing itu buruk dan berpikir akan lebih baik jika politik ataupun ekonomi dikuasai 'golongan pribumi'. Itu kemudian dibungkus dengan jargon local pride yang salah kaprah.

Mestinya kita musnahkan saja jargon-jargon kolonial yang memelihara diskriminasi dan ketidakadilan seperti itu. Ingat, pada 1920, koran mingguan Tionghoa bernama Sin Po sudah mengenalkan dan selalu memakai nama Indonesia ketimbang Hindia Belanda. Di 1925, koran itu juga menjadi media pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya karya WR Soepratman. Kurang local pride apa lagi?