Paris

CONFERENCE of Parties (COP) 21 yang berlangsung di Paris berakhir Selasa (8/12). Pertemuan yang sempat dihadiri Presiden Joko Widodo itu terus berupaya mencari jalan mencapai kemajuan pembangunan tanpa harus mengorbankan lingkungan. Berbagai inovasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dicoba didorong.

Baik negara, korporasi, maupun masyarakat diharapkan ikut berkontribusi menjaga lingkungan. Semua pihak diharapkan meminimalkan pelepasan emisi gas buang agar suhu Bumi yang kini meningkat 2 derajat celsius dalam satu dekade bisa diturunkan. Bumi yang kian panas membahayakan semua makhluk.

Semua menyadari, pembangunan meminta biaya mahal. Terutama biaya sosial jauh lebih mahal daripada biaya ekonomi. Untuk itulah, banyak negara memperhitungkan biaya sosial dalam biaya pembangunan. Dalam pengadaan energi, misalnya, banyak negara mulai meninggalkan penggunaan bahan bakar penghasil emisi gas buang tinggi. Tiongkok yang agresif membangun pembangkit listrik bertenaga batu bara kini beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, termasuk nuklir.

Presiden Xi Jinping bahkan sudah menggariskan untuk secara bertahap menutup pembangkit listrik tenaga batu bara. Xi merasakan biaya lebih mahal harus dikeluarkan Tiongkok untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Kini lebih baik Tiongkok mengurangi target pertumbuhan agar tercipta keseimbangan laju pembangunan dan kondisi lingkungan.

Langkah Tiongkok diapresiasi banyak negara. Ketika sebuah negara sudah mencapai tingkat kemajuan, mereka harus memikirkan kualitas hidup masyarakat mereka. Kita tidak boleh serakah karena keinginan itu kerap tidak ada batasnya. Indonesia sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan target ambisius dalam pengurangan emisi gas buang. Kita menjanjikan mengurangi emisi gas buang hingga 26%. Namun, implementasi kebijakannya berbeda jauh dengan janji.

Pembangunan pembangkit listrik 10 ribu Mw pada masa itu hampir semuanya menggunakan batu bara. Kini, pembangunan 35 ribu Mw juga masih berbasis batu bara. Begitu banyak alternatif energi lain, tetapi inovasinya relatif rendah. Kalau pemerintah komit memenuhi janji pengurangan emisi gas buang, seharusnya bisa diterapkan sistem insentif dan disinsentif. Pemerintah menetapkan harga beli listrik yang rendah untuk pembangkit beremisi gas buang tinggi, sebaliknya menetapkan harga beli yang tinggi untuk pembangkit ramah lingkungan. Dengan kebijakan seperti itu, pengusaha akan ikut arah besar pembangunan berkelanjutan.

Sepanjang sistemnya seperti sekarang, orang akan cenderung mencari yang mudah dan murah. Pembangkit listrik batu bara pasti lebih murah daripada panas bumi, sinar matahari, atau angin. Namun, biaya lingkungan yang harus dikeluarkan pemerintah pasti lebih mahal. Belum lagi energi fosil itu pasti akan habis, sedangkan panas bumi, sinar matahari, atau angin selalu diperbarui.

Ke depan kita membutuhkan langkah-langkah inovatif. Dunia usaha juga harus mulai berorientasi ke lingkungan. Produk-produk yang dihasilkan paling tidak harus bisa didaur ulang. Dengan menerapkan teknologi, produk itu tidak menghasilkan atau melalui proses emisi gas buang tinggi. Arah perkembangan ekonomi akan menuju ke sana. Produk ramah lingkungan bukan hanya diterima pasar, tetapi harganya lebih tinggi. Perusahaan dan negara yang tak peduli lingkungan akan terkucilkan. Indonesia tak boleh jadi negara seperti itu.