Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMBANDINGKAN apel dengan apel perkara masuk akal. Membandingkan apel dengan jeruk urusan tak bernalar. Termasuk perbandingan yang manakah ketika sekjen sebuah partai besar membandingkan SBY dan Jokowi?
Pertanyaan itu dapat diberi bingkai lebih besar, membandingkan presiden 'sekarang' dengan presiden 'kemarin'. Ketika Pak Harto menjadi presiden 'sekarang', Bung Karno ialah presiden 'kemarin'. Pertanyaannya, apakah apel dengan apel membandingkan Bung Karno dengan Pak Harto bahkan dengan presiden yang mana pun?
Kiranya perjalanan panjang perjuangan Bung Karno sebelum kemerdekaan hingga proklamasi kemerdekaan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya tokoh yang memiliki 'anteseden sejarah' dengan 'konsekuensi sejarah' bahwa dirinyalah yang menjadi presiden pertama. Hemat saya, presiden selanjutnya tak punya 'anteseden sejarah' untuk berbuah ‘konsekuensi sejarah’ menjadi presiden.
Pak Harto muncul dari 'keretakan sejarah' akibat kegagalan Bung Karno mengelola kekuatan PKI versus Angkatan Darat. Di keretakan itu yang diperhitungkan ialah Jenderal AH Nasution yang selain tentara, juga memiliki 'hasrat berpolitik praktis' sebagaimana dibuktikan dengan dirinya mendirikan partai politik IPKI.
Mayor Jenderal Soeharto tak pernah 'direken' sebagai pemimpin, baik oleh Bung Karno maupun oleh PKI. Terlebih dirinya tak 'direken' berkemampuan 'mengisolasikan' Bung Karno, 'menghabisi' PKI, bahkan menjadi presiden 32 tahun. Sejarah membuktikan sebaliknya. Sejarah 'memihak' Pak Harto, bukan Pak Nas.
Pak Harto jelas punya keunggulan dan jelas pula punya kelemahan seperti juga Bung Karno punya keunggulan dan kelemahan. Sudah tentu Gus Dur dan Ibu Megawati tak dapat diperbandingkan, apalagi keduanya memimpin negeri ini masing-masing kurang lebih berbagi setengah perjalanan. Inilah contoh membandingkan apel dengan jeruk, bukan apel dengan apel.
Yang paling sering diperbandingkan dewasa ini ialah SBY dan Jokowi. SBY telah menunaikan tugas 10 tahun menjadi presiden, sedangkan Jokowi belum. Dari sisi purnawaktu sebetulnya belum terjadi apel dengan apel.
Tentu ada yang berpandangan apa yang dilakukan Jokowi selama tujuh tahun telah memperlihatkan banyak hal yang dapat diperbandingkan dengan apa yang dilakukan SBY selama 10 tahun. Sebuah pandangan yang mengandung 'ketergesaan' dan 'kesombongan' seakan tahu pasti apa yang bakal terjadi tiga tahun ke depan. Bukankah hujan tiga hari dapat menghapus kemarau tiga minggu dan sebaliknya? Baiklah kita berbuat, berharap, dan berdoa negara ini aman sentosa dipimpin Jokowi seperti sebelumnya dipimpin SBY.
Pengertian itu tak bermaksud mengabaikan sejumlah parameter yang dapat ditegakkan atau disandingkan dalam komparasi ataupun dalam kontras. Kearifan lama mengatakan tiap zaman punya tantangan sendiri, jawaban sendiri, dan pemimpin sendiri. Yang klise ini pun perlu kembali diucapkan disertai pengakuan, 'apel' pada 2004-2014 'rasanya' berbeda dengan 'apel' pada 2014-2024. Kenapa? 'Iklimnya', 'cuacanya' berbeda.
Rakyat memilih langsung SBY dua kali menjadi presiden. Rakyat memercayainya. Semoga beliau cepat sembuh. Jokowi pun dipilih langsung oleh rakyat dua kali. Rakyat memercayainya. Sejarah SBY sebagai presiden boleh dikata 'selesai', sedangkan sejarah Jokowi sebagai presiden 'menuju selesai'. Semoga Jokowi sehat selalu.
Tulisan ini memang bertendensi agar elite partai tidak 'menggoreng' isu keberhasilan atau kegagalan presiden kemarin dan presiden sekarang sebagai komoditas politik. Itu isu menarik, tapi maaf, saat ini kalah penting.
Hal lebih penting ialah kita sedang menghadapi masalah aktual, faktual, esensial pandemi korona. Siapa pun presiden 'kemarin' yang masih hidup kiranya dapat membantu presiden sekarang, pemerintahan sekarang dengan kekuatan dan kontribusi masing-masing agar anak bangsa ini dapat hidup normal bersama korona yang tak bakal lenyap sama sekali.
Pandemi korona ajang hidup atau mati. Yang menang pilpres, pendukung presiden kemarin ataupun presiden sekarang, bahkan presiden mendatang semuanya sama saja bagi covid-19. Semuanya dapat dibuatnya berhenti bernapas.
PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.
HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.
DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved