SEORANG kawan di sebuah grup percakapan pesan Whatsapp (WA) yang saya ikuti tiba-tiba mengirimkan gambar berupa grafi k angka-angka. Isi grafik itu tentang daftar 10 negara dengan utang luar negeri terbesar di dunia.
Ia memberi tanda tebal untuk negara di peringkat ketujuh dalam daftar itu. Di situ tertera Indonesia, dengan jumlah utang US$402,08 miliar. Angka itu bila dikonversi dalam rupiah setara dengan Rp5.940 triliun, dengan kurs Rp14.775 per dolar Amerika Serikat.
Yang membuat grup WA lebih riuh ialah keterangan teks gambar yang ia bubuhkan di bawah grafi k tersebut. Ia menulis, ‘Eeng... iing... eeng... Wah anak cucu hingga cicit bakal nanggung utang nih.’ Lalu, ada yang menyambar dengan menulis, ‘Bisa enggak, ya, mbayar utang segunung? Wah, benar-benar rezim utang nih.’
Bank Dunia memang merilis total utang Indonesia hingga akhir 2019, pekan ini. Jumlahnya membuat mata terbelalak: sebesar US$402,08 miliar atau sekitar Rp5.940 triliun. Namun, sejatinya jumlah tersebut bukan hanya utang pemerintah, melainkan juga akumulasi utang badan usaha milik negara (BUMN) serta swasta. Utang luar negeri pemerintah hanya 29,8% dari keseluruhan utang yang tercantum.
Kendati demikian, isu utang tetaplah seksi untuk digoreng. Ia akan selalu diberi ‘makna’ minor oleh sebagian orang tanpa sudi melihatnya dalam bingkai besar. Yang kerap ditonjolkan ialah jumlahnya yang ribuan triliun rupiah. Amat jarang yang mau secara adil melihat, jumlah utang sebesar itu berapa persen dari ukuran total ekonomi Indonesia. Belum lagi kalau diajak buka-bukaan, misalnya, apakah utang itu dikelola secara benar, untuk hal produktif, transparan, akuntabel, atau sebaliknya.
Keseksian isu utang ini bisa kita lihat jejaknya sejak 2018 hingga menjelang pemilu dan pilpres. Isu utang terus digelindingkan bak bola salju yang diharapkan terus menggumpal dan kian membesar. Sebagian dari kita berpandangan utang kita tetap aman dan terkendali. Sebagian lainnya menilai kondisi utang membahayakan.
Beragam penilaian itu sah-sah saja sepanjang dilengkapi dengan argumen, bukan dilatarbelakangi sentimen. Polemik tentang utang akan bermanfaat bila ia ditarik dalam sebuah diskusi dengan mengedepankan prinsip rasionalitas, objektivitas, dan pendekatan yang menyeluruh. Ia harus bisa menjawab pertanyaan: bagaimana memaknai utang, kenapa kita perlu utang, dan bagaimana posisi utang kita saat ini?
Secara umum, utang itu seperti pisau bermata dua. Ia bisa menjadi potensi, tetapi juga bakal jadi risiko jika tidak dimitigasi. Bila bersumber dari pembiayaan yang efi sien, risiko dan biaya utang (cost of borrowing) rendah, jangka waktunya fl eksibel, serta untuk kegiatan produktif, utang bisa menjadi potensi percepatan menuju kesejahteraan. Sebaliknya, jika bersumber dari pembiayaan yang ketat, cost of borrowing-nya tidak efisien, dan pemanfaatannya kurang produktif, utang bisa menjadi risiko. Yang merasakan risiko bukan hanya generasi saat ini, melainkan juga bisa jadi beban di masa mendatang.
Mari kita lihat di posisi mana utang Indonesia berada. Berdasarkan data di Kementerian Keuangan ataupun data dari berbagai lembaga tepercaya lainnya, total utang sebesar Rp5.940 triliun itu sekitar 30% dari produk domestik bruto (PDB) kita yang sudah lebih dari Rp17 ribu triliun. Republik ini memang pernah terguncang akibat rasio utang terhadap PDB yang sangat besar. Itulah yang terjadi pada 2000, saat rasio utang terhadap PDB saat itu sudah 80%.
Dengan fakta tersebut, sudah terlihat bahwa utang kita masih sangat aman. Bahkan, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang size ekonominya setara dengan Indonesia di G-20 lainnya. Menurut data tradingeconomics, rasio utang pemerintah RI jauh di bawah Argentina yang mencapai 86%, Brasil 76,5%, India 68,3%, Afrika Selatan 56,7%, Tiongkok 46,8%, dan Thailand 41,2%. Padahal secara jumlah, total utang Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand masih di bawah Indonesia. Secara umum, utang masih dikategorikan aman jika rasio terhadap PDB-nya di bawah 60%.
Selain persentase utang terhadap PDB yang rendah, sebagian besar (88,4%) utang luar negeri Indonesia merupakan utang jangka panjang. Itu artinya, risiko fiskal Indonesia dalam jangka panjang juga masih terjaga. Dengan porsi seperti itu, pemerintah masih bisa bernapas lega karena tidak dikejar-kejar utang bertenor pendek yang jatuh tempo.
Dari sisi penggunaan, sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahwa utang digunakan secara ugal-ugalan untuk hal-hal tidak produktif. Sebelum pandemi covid-19, penarikan utang dilakukan untuk menambal biaya proyek-proyek strategis dengan tujuan meningkatkan dan memeratakan pertumbuhan di seluruh pelosok Tanah Air. Ada yang untuk infrastruktur jalan, membangun pasar, irigasi, pusat-pusat kesehatan, ada juga untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Itu artinya, utang dipakai untuk melakukan reformasi struktural ekonomi guna memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Jika hal-hal produktif nan strategis tadi dilakukan, itu akan menjadi ‘tabungan investasi’ untuk jangka panjang. Jika tabungan investasi itu terus membesar melebihi biaya pinjaman dan bunga utang, tak usah terlalu risau bahwa kita bakal tidak sanggup membayar utang.
Lagi-lagi, dalam ekonomi modern memang tersedia rumus: defi sit dan utang merupakan ‘kejahatan yang diperlukan’. Namun, jangan pernah lengah saat mengelola utang hari ini karena tidak ada kepastian tentang apa yang bakal terjadi esok, lusa, atau nanti. Kata penyair latin Horace, carpe diem, rebutlah hari ini, percayalah sedikit tentang hari esok.
