Kecepatan

BERULANG KALI dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, dalam era persaingan bebas seperti sekarang ini, negara yang akan menjadi pemenang bukanlah negara yang besar atau kecil, tetapi negara yang paling cepat mengambil keputusan. 

Untuk itulah Presiden meminta aparat birokrasi untuk bekerja lebih cepat, tanpa harus meninggalkan kehati-hatian. Sengaja kita cuplik kembali pesan Presiden itu karena sekarang kita dihadapkan pada keharusan untuk cepat mengambil keputusan. 

Di tengah semakin meningkatnya kembali angka penularan covid-19 di antara masyarakat, kita harus cepat bertindak. Kita pantas prihatin kalau melihat kondisi yang tengah terjadi di tengah masyarakat. 

Hari-hari ini kita semakin sering melihat ambulans lalu lalang. Di dalam ambulans kita melihat tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Artinya, mereka yang sedang dilarikan di dalam ambulans ialah pasien covid-19.

Suasana yang terjadi hari-hari ini persis seperti yang kita alami enam bulan lalu. Ketika itu, tenaga kesehatan dipaksa bekerja keras untuk menangani warga yang terinfeksi covid-19. Ambulans nyaris tidak pernah berhenti untuk membawa pasien dari rumah penduduk ke rumah sakit.

Dalam situasi mencekam seperti itu, yang kita butuhkan ialah tindakan cepat. Bahkan kita tidak boleh lagi mengenal hari libur sebab penularan covid-19 tidak pernah mengenal libur. 

Dengan jumlah penularan di atas 3.000 orang setiap hari, bahkan lebih dari 1.000 di antaranya terjadi di Jakarta, kita berada dalam kondisi krisis. Sekarang kita tidak merasakan kegentingan itu. 

Kegiatan masyarakat tetap berjalan normal. Karena penerapan ganjil-genap yang tidak kunjung dievaluasi, penularan di kendaraan umum terus terjadi. Bahkan pendaftaran pemilihan kepala daerah yang tidak mengindahkan protokol kesehatan sama sekali, tinggal menunggu waktu saja menimbulkan klaster pilkada.

Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan ialah komandan lapangan yang jelas. Berulang kali kita ingatkan, penanganan covid-19 membutuhkan komandan yang memiliki komitmen yang jelas dan harus siap 7/24, tujuh hari seminggu bekerja dan 24 jam untuk selalu alert.

Kalau Sabtu dan Minggu dianggap sebagai hari libur, situasi seperti sekaranglah yang kita hadapi. Para kepala daerah merasa tidak lagi ada yang mengawasi dirinya setiap hari. 

Tidak usah heran apabila pengendalian di lapangan pun menjadi kendur. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang membubarkan gugus tugas dan menggantinya dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional membuat ada kekosongan pengendalian wabah virus korona. 

Sudah lebih 40 hari dibentuk, satuan tugas yang ada belum bisa beroperasi secara penuh. Padahal kita tahu pandemi covid-19 tidak ada di dalam buku teks. Literatur yang tersedia, pandemi itu hanya bisa mengacu pada kasus flu spanyol yang terjadi 102 tahun lalu. 

Kita harus memecahkan dengan pendekatan baru karena kondisi yang terjadi pada masa itu berbeda dengan kondisi sekarang. Kita sedang hidup di era yang disebut Thomas Friedman sebagai the world is flat karena mobilitas manusia yang tinggi.

Penularan semakin menjadi-jadi karena manusialah yang menjadi sumber penularan itu. Orang diminta untuk tidak banyak bepergian dulu agar kita bisa menekan penularan. Kalau keluar rumah, kita wajib memakai masker dan menjaga jarak. 

Bahkan ketika kembali ke rumah, kita harus mengganti pakaian, mencuci tangan, dan bahkan kalau perlu mandi agar kita tidak menulari saudara kita di rumah. Presiden benar untuk mengingatkan agar kita sekarang ini segera menginjak rem. 

Angka penularan yang sedang terjadi sudah dalam taraf membahayakan. Tenaga kesehatan mulai kewalahan lagi menerima pasien. Kita tidak boleh membuat tenaga kesehatan kelelahan karena bisa fatal.

Kita ingin mengingatkan Presiden untuk mendobrak komite yang belum sepenuhnya berfungsi. Pekerjaan utama komite bukan hanya memikirkan pengadaan vaksin. Bukan pula berfokus kepada pemulihan ekonomi hanya karena takut resesi.

Sekarang ini kita harus takut kondisi kesehatan tidak tertangani. Oleh karena itu, penanganan covid-19 harus kembali diutamakan. Bukan hanya pada penanganan medisnya, tetapi yang lebih utama lagi ialah kampanye gencar untuk perubahan perilaku.

Kita harus ingat bahwa waktu itu tidak pernah bisa menunggu. Jarum jam terus berputar dan tidak peduli kita bisa segera membereskan atau tidak bisa membereskan urusan organisasi maupun anggaran komite. 

Dari waktu lima bulan sejak pembentukan komite untuk menyelesaikan tugas di 2020 ini, sekarang waktunya tinggal tersisa 3,5 bulan. Lalu kapan kita akan benar-benar mengendalikan penyebaran covid agar ekonomi bisa bergerak kembali?