Terukur dan Akuntabel

PENJELASAN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkaitan kondisi ekonomi dan keuangan yang kita hadapi pada masa wabah covid-19 sangatlah jelas dan gamblang. Kita sedang menghadapi situasi di mana persoalan kesehatan telah bertransmisi menjadi persoalan sosial dan juga ekonomi serta keuangan.

Dalam acara webinar bertajuk “Indonesia Moving Forward” yang diselenggarakan iD.M, Menkeu mengatakan, upaya penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit yang diperjuangkan dalam waktu delapan tahun, sirna dalam waktu empat bulan. Angka kemiskinan di Indonesia tiba-tiba kembali seperti 2011 akibat wabah covid-19 ini. 

Demikian juga angka pengangguran. Dalam skenario berat diperkirakan angka pengangguran akan bertambah mendekati 3 juta orang. Apabila yang terjadi skenario sangat berat bahkan bisa mendekati angka 6 juta orang.
         
Kondisi seperti ini bukan hanya dialami oleh Indonesia saja. Semua negara di dunia dihadapkan kepada kondisi antara kecepatan mengendalikan wabah covid-19 dan kemampuan untuk mencegah terjadi pemburukan kondisi sosial, ekonomi, dan juga keuangan yang lebih dalam.

Respons yang ditempuh setiap negara memang berbeda. Namun ada satu yang sama yakni, jaring pengaman sosial menjadi langkah yang pertama dan utama. Semua berupaya menghindari terjadinya krisis sosial untuk mencegah komplikasi persoalan.
     
Tidak usah heran apabila sekarang ini lebih banyak warga yang mendapatkan bantuan sosial. Kelompok masyarakat yang nyaris miskin, kini juga harus diberikan bantuan. Bahkan pemerintah mempersiapkan bantuan sampai Desember. Dalam bentuk dana tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan pun, sejak Rabu sudah disalurkan melalui kantor pos.
         
Menkeu tidak menutup mata, masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu partisipasi masyarakat dibutuhkan guna ikut mengawasi. Dengan perbaikan yang dilakukan sambil berjalan, maka bantuan jaring pengaman sosial bisa lebih tepat sasaran.
         
Bagaimana dengan dunia usaha yang ikut mengalami kesulitan? Langkah pemerintah untuk memberikan keringanan pajak dan bahkan untuk mereka yang nilai usahanya di bawah Rp 10 miliar mendapatkan keringanan membayar cicilan kredit, sangatlah berarti. Tetapi masalah yang lebih berat dilakukan pengusaha saat ini adalah tidak adanya arus kas bahkan untuk membayar pajak.
         
Menkeu mengatakan, semua persoalan tidak mungkin ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun pemerintah terus mengikuti perkembangan dan melakukan berbagai penyesuaian untuk mencegah jangan sampai persoalan kesehatan mengimbas ke persoalan ekonomi apalagi keuangan.
         
Langkah yang ditempuh pemerintah diupayakan untuk tetap terukur dan akuntabel. Apalagi Sri Mulyani belum bisa memperkirakan sampai kapan wabah covid-19 ini akan berlangsung. Karena itu pemerintah tidak ingin bertindak gegabah dan terburu-buru agar jangan sampai ketika wabah covid-19 berakhir muncul pertanyaan mengapa langkah seperti itu diambil.
         
Sri Mulyani sangat tahu bahwa bangsa Indonesia ingatannya pendek. Sekarang semua memang menyadari kegentingan yang dihadapi sehingga banyak langkah terobosan berani yang diusulkan. Namun ketika krisis berlaku, banyak orang lupa akan kegentingan yang dulu dihadapi dan cenderung menyalahkan kebijakan yang diambil pada saat kegentingan karena bertumpu pada kondisi yang sudah normal.
         
Undang-undang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dalam menangani pandemi Covid-19 yang baru disetujui Dewan Perwakilan Rakyat menjadi pegangan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak yang akan terjadi di depan. Dengan sisi penerimaan yang tertekan dalam akibat geliat ekonomi yang mandek, sedangkan kebutuhan pengeluaran untuk penanganan covid-19, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi akan sangat besar, maka dibutuhkan keleluasaan untuk penanganan kebijakan fiskal maupun moneter.
         
Memang mustahil untuk menggunakan UU APBN yang membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari produk domestik bruto. Banyak negara bahkan sudah mengambil pilihan memberikan stimulus ekonomi di atas 10% dari PDB mereka. Dengan besaran kerusakan yang diakibatkan wabah covid-19, memang dibutuhkan biaya penanganan dan pemulihan yang sangat mahal.
         
Ibarat orang sedang bertinju, semua negara sekarang ini hanya bisa bertahan dari gempuran pukulan covid-19. Yang diupayakan adalah jangan sampai mengalami knock-down karena itu akan menyebabkan punch drunk serta sulit untuk bisa bangkit dan berdiri apalagi melanjutkan pertarungan.
       
Kita akan terus berupaya untuk bisa berdiri dan bangkit meraih kemenangan. Segala daya dan upaya terbaik harus kita kerahkan. Yang kita perlukan sekarang adalah bersatu dan memikul beban ini bersama. Jangan sampai ada yang hanya menjadi penumpang bebas dan kemudian bahkan mencoba mengambil untung bagi dirinya sendiri. Akuntabilitas menjadi penting agar kita bisa saling mengawasi untuk kebaikan.