Headline

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Otak Udang

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
23/12/2019 05:30
Otak Udang
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

OTAK udang ialah sebutan kiasan untuk orang yang sukar mengerti atau bodoh maksimal. Kata otak selalu dikaitkan dengan kepala. Bisa jadi, karena ada otak, kepala selalu dibuang saat pengolahan udang. Khawatir bodoh makan kepala udang.

Nyatanya, menurut Prof Purwantiningsih dari IPB, kepala dan kulit udang mengandung senyawa kimia, yaitu kitin yang bisa diubah menjadi kitosan. Manfaat kitosan di bidang biomedis ialah sebagai material untuk pengantar obat ke target atau mengendalikan pelepasan obat sesampainya ke target.

Limbah kepala dan kulit udang memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi sesuatu yang sangat berharga. Butuh waktu dan kesabaran. Berharga bagi mereka yang menghormati proses, sukar dimengerti oleh mereka yang berotak udang.

Persoalan proses itulah sesungguhnya yang menyertai polemik lobster, sebutan udang yang hidup di laut. Polemik di dunia internasional terkait keadaban, teknik memasak lobster didahului dengan proses perebusan hidup-hidup.

Pemerintah Swiss melarang merebus lobster hidup-hidup. Lobster mesti dibunuh dahulu, disarankan dengan cara disetrum. Peraturan ini efektif berlaku per 1 Mei 2018 di Selandia Baru, Norwegia, dan Austria. Beberapa negera seperti Jerman, Australia, dan Italia sudah lebih dulu membuat peraturan yang sama.

Polemik soal lobster di negeri ini tidak terkait dengan keadaban, tapi soal ‘udang di balik batu’ benih lobster. Pada mulanya dilarang menangkap dan mengekspor benih lobster. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/2015 jo Nomor 56/2016.

Pertimbangan utama yang menjadi latar belakang hadirnya dua peraturan itu, sebagaimana diungkapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ialah melindungi mata pencaharian manusia, mata pencaharian nelayan dengan menjaga sumber daya lobster cukup, dan lestari. Jadi, prioritasnya manusia, bukan hewannya.

Atas nama kepentingan manusia pula, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengumumkan bakal membuka keran ekspor benih lobster. Susi dan Edhy pun terlibat polemik terbuka yang kiranya tak elok dari sisi etika. Keduanya ngotot-ngototan, merasa paling benar di ruang publik.

Soal etika, elok kiranya belajar dari Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Mendikbud Anies Baswedan. Ia secara sadar memilih tak ikut mengomentari kebijakan penghapusan ujian nasional oleh Mendikbud Nadiem Makarim. “Saya menghormati Menteri Pendidikan. Sebagai mantan menteri pendidikan, saya tidak ikut mengomentari. Kan etikanya begitu,” ujar Anies.

Pemegang kekuasaan pemerintahan ialah presiden. Menteri yang ialah pembantu presiden itu sesungguhnya hanya menjalankan kebijakan bosnya. Dengan demikian, melarang atau membolehkan mengekspor benih lobster pada dasarnya kebijakan presiden.

Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait benih lobster sangat jelas, yaitu negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak.

Daripada polemik terbuka menerabas etika, sebaiknya Susi menemui Edhy untuk berdiskusi atau Edhy mengundang Susi untuk berdialog. Apalagi, saat serah terima jabatan, Edhy mengatakan kepada Susi, “Rumah (Kementerian KKP) ini ialah rumahnya Ibu. Bagi saya, menteri KKP tetap Ibu Susi, saya ialah pengganti Ibu." Pujian itu ternyata pemanis bibir.

Benarkah melarang atau membolehkan menangkap dan mengekspor benih lobster menguntungkan nelayan? Penelitian Furqan dkk dari IPB bisa menjadi rujukan. Penelitian dilakukan di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Hasil penelitian itu dimuat di jurnal IPB Oktober 2017.

Fokus penelitian ialah dukungan nelayan benih lobster terhadap kebijakan Permen KKP 01/2015 jo Permen KKP 56/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 93% nelayan sangat tidak mendukung adanya pelarangan penangkapan benih lobster dan sebanyak 7% nelayan menjawab tidak mendukung.

Fakta lain ialah Serikat Nelayan Indonesia menyatakan kebijakan ekspor benih lobster bisa merugikan nelayan kecil dan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Karena itu, Serikat Nelayan Indonesia menolak wacana ekspor benih lobster.

Nelayan itu ibarat pelanduk mati di tengah-tengah polemik Susi dan Edhy. Saatnya suara nelayan didengar pemerintah. Mereka memang berprofesi sebagai penangkap lobster, tetapi yakinlah mereka bukan orang yang dikiaskan otak udang. Nelayan paham bahwa menjual lobster lebih menguntungkan daripada menjual benihnya. Itulah kearifan yang bersemai dalam jiwa nelayan yang tidak dipunyai elite.

 



Berita Lainnya
  • Kontroversi para Wakil

    29/8/2025 05:00

    ADA fakta menarik jika kita tarik benang merah dari dua laku kontroversial yang belakangan menjadi perbincangan panas di ruang-ruang publik.

  • Penghargaan Banting Harga

    28/8/2025 05:00

    TAK cuma agak, negeri ini kiranya benar-benar laen. Ada banyak kelainan di sini, termasuk yang terkini, yakni ihwal bagi-bagi penghargaan kepada ratusan tokoh oleh Presiden Prabowo Subianto.

  • Rojali-Rohana Jadi Rosela

    27/8/2025 05:00

    AKHIR Juli lalu, dua kali saya menulis fenomena rojali dan rohana di rubrik Podium ini. Tulisan pertama, di edisi 26 Juli 2025, saya beri judul Rojali dan Rohana.

  • Dramaturgi Noel

    26/8/2025 05:00

    IBARAT penggalan lirik 'Kau yang mulai, kau yang mengakhiri' yang sangat populer dalam lagu Kegagalan Cinta karya Rhoma Irama (2005)

  • Noel Tabola-bale Sidak, Pemerasan

    25/8/2025 05:00

    CERDAS atau dungu seseorang bisa dilihat dari kesalahan yang dibuatnya. Orang cerdas membuat kesalahan baru, sedangkan orang dungu melakukan kesalahan itu-itu saja,

  • Noel dan Raya

    23/8/2025 05:00

    MUNGKIN Anda menganggap saya berlebihan menyandingkan dua nama itu dalam judul: Noel dan Raya. Tidak apa-apa.

  • Semrawut Rumah Rakyat

    22/8/2025 05:00

    SEBETULNYA, siapa sih yang lebih membu­tuhkan rumah, rakyat atau wakil rakyat di parlemen?

  • Kado Pahit Bernama Remisi

    21/8/2025 05:00

    TEMAN saya geram bukan kepalang.

  • Waspada Utang Negara

    20/8/2025 05:00

    UTANG sepertinya masih akan menjadi salah satu tulang punggung anggaran negara tahun depan. 

  • Mengakhiri Anomali

    19/8/2025 05:00

    BANGSA Indonesia baru saja merayakan 80 tahun usia kemerdekaan.

  • Topeng Arogansi Bopeng Kewarasan

    18/8/2025 05:00

    ADA persoalan serius, sangat serius, yang melilit sebagian kepala daerah. Persoalan yang dimaksud ialah topeng arogansi kekuasaan dipakai untuk menutupi buruknya akal sehat.

  • Ibadah bukan Ladang Rasuah

    16/8/2025 05:00

    LADANG ibadah malah dijadikan ladang korupsi.

  • Maaf

    14/8/2025 05:00

    KATA maaf jadi jualan dalam beberapa waktu belakangan. Ia diucapkan banyak pejabat dan bekas pejabat dengan beragam alasan dan tujuan.

  • Maksud Baik untuk Siapa?

    13/8/2025 05:00

    ADA pejabat yang meremehkan komunikasi. Karena itu, tindakan komunikasinya pun sembarangan, bahkan ada yang menganggap asal niatnya baik, hasilnya akan baik.

  • Ambalat dalam Sekam

    12/8/2025 05:00

    BERBICARA penuh semangat, menggebu-gebu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

  • Blokir Rekening di Ujung Lidah

    11/8/2025 05:00

    KEGUNDAHAN Ustaz Das’ad Latif bisa dipahami. Ia gundah karena rekeningnya diblokir.