Bukan Menteri Agama Islam

AGAMA bukanlah kisah yang harus dibuktikan benar atau salahnya, melainkan disiplin serupa musik atau seni yang menjawab kebutuhan terdalam manusia dan yang mengajarkan manusia menemukan kapasitas baru bagi batin dan hati.

Begitu kata Karen Amstrong, pemikir keagamaan, dalam buku terbarunya Religion (2019). Amstrong tersohor berkat buku The History of God. Amstrong hendak mengatakan bahwa agama sesungguhnya perkara privat, urusan pribadi. Lalu, untuk apa negara mengurus agama melalui kementerian agama?

Negara di kolong langit ini yang punya kementerian agama cuma dua, yakni Indonesia dan Israel. Malaysia yang Indeks Negara Islaminya pada 2018 melampaui Indonesia saja tidak punya Kementerian Agama, tetapi semacam badan di bawah perdana menteri bernama Hal Ehwal Agama Islam.

Meski negara bukan-bukan, bukan negara agama, bukan negara sekuler, Indonesia punya kementerian agama. Mungkin karena kita negara Berketuhanan Yang Maha Esa, kita perlu punya kementerian agama. Kita menganggap agama perkara besar dan sensitif sehingga negara perlu turun tangan mengurusnya.

Akan tetapi, Kementerian Agama terkesan cuma mengurus agama Islam. Kementerian Agama mengurus haji, Alquran, atau kanwil kementerian agama. Bukan cuma mengurus, tetapi juga mengorupsinya.

Menteri agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Suryadharma Ali, mengurus dan mengorupsi perhelatan haji. Sebelumnya, Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Ahmad Jauhari mengurus pengadaan Alquran sekaligus mengorupsinya.

Menteri agama di Pemerintahan Jokowi, Lukman Hakim Saifuddin, disebut-sebut namanya dalam perkara suap untuk penempatan pejabat Kanwil Kementerian Agama yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy. Lukman ialah menteri agama dari PPP.

Gara-gara korupsi di Kementerian Agama itu pernah ada suara-suara yang meminta kementerian agama dibubarkan saja. Kementerian yang semestinya memuliakan agama, kok malah mence­derai agama dengan mengorupsi urusan haji dan kitab suci?

Namun, siapa berani membubarkan Kementerian Agama. Bisa kualat pula dunia akhirat. Kementerian Agama pun tetap eksis.

Pada 2014, menjelang pembentukan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla pernah pula ada wacana untuk membubarkan Kementerian Agama. Sebagai gantinya diusulkan dibentuk Kementerian Urusan Haji, Wakaf, dan Zakat. Toh, sebagian besar energi Kementerian Agama terkuras untuk mengurus hal-hal tersebut, terutama haji.

Namun, itu sebatas wacana, urung atau mungkin tak akan diterapkan. Sekali lagi, siapa pula berani membubarkan Kementerian Agama? Bisa dituduh menistakan agama. Bisa kena demo berjilid-jilid.

Kementerian Agama tetap eksis hingga kini. Kementerian Agama tetap ada, mungkin sampai kiamat tiba. Karena Kementerian Agama masih ada, kita cuma berharap kementerian ini memperbaiki diri. Harapan itu ada di depan mata ketika Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan dirinya bukan menteri agama Islam.

Pak Menag ingin mengatakan di bawah kepemimpinan dia, Kementerian Agama bukan cuma mengurus Islam, melainkan juga agama-agama lain. Dari pernyataan Fachrul Razi itu kesan selama ini bahwa Kementerian Agama hanya mengurus Islam benar adanya.

Kita mesti mengapresiasi dan menunggu Fachrul Razi membuktikan ucapannya. Kita, sebagaimana Presiden Jokowi, cuma ingin mengingatkan jangan ada lagi korupsi di Kementerian Agama. Jangan sampai, misalnya, karena Kementerian Agama juga mengurus agama Kristen, terjadi korupsi dalam pencetakan Alkitab pula.

Kita juga hendak mengingatkan Pak Menag bahwa agama di Indonesia bukan cuma agama impor seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, melainkan juga agama asli, seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalim, dan Tolotang.

Kemenag harus juga mengurus agama-agama asli tersebut. Pindahkan urusan agama-agama lokal itu dari Kemendikbud ke Kemenag.