Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
AGAMA bukanlah kisah yang harus dibuktikan benar atau salahnya, melainkan disiplin serupa musik atau seni yang menjawab kebutuhan terdalam manusia dan yang mengajarkan manusia menemukan kapasitas baru bagi batin dan hati.
Begitu kata Karen Amstrong, pemikir keagamaan, dalam buku terbarunya Religion (2019). Amstrong tersohor berkat buku The History of God. Amstrong hendak mengatakan bahwa agama sesungguhnya perkara privat, urusan pribadi. Lalu, untuk apa negara mengurus agama melalui kementerian agama?
Negara di kolong langit ini yang punya kementerian agama cuma dua, yakni Indonesia dan Israel. Malaysia yang Indeks Negara Islaminya pada 2018 melampaui Indonesia saja tidak punya Kementerian Agama, tetapi semacam badan di bawah perdana menteri bernama Hal Ehwal Agama Islam.
Meski negara bukan-bukan, bukan negara agama, bukan negara sekuler, Indonesia punya kementerian agama. Mungkin karena kita negara Berketuhanan Yang Maha Esa, kita perlu punya kementerian agama. Kita menganggap agama perkara besar dan sensitif sehingga negara perlu turun tangan mengurusnya.
Akan tetapi, Kementerian Agama terkesan cuma mengurus agama Islam. Kementerian Agama mengurus haji, Alquran, atau kanwil kementerian agama. Bukan cuma mengurus, tetapi juga mengorupsinya.
Menteri agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Suryadharma Ali, mengurus dan mengorupsi perhelatan haji. Sebelumnya, Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Ahmad Jauhari mengurus pengadaan Alquran sekaligus mengorupsinya.
Menteri agama di Pemerintahan Jokowi, Lukman Hakim Saifuddin, disebut-sebut namanya dalam perkara suap untuk penempatan pejabat Kanwil Kementerian Agama yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy. Lukman ialah menteri agama dari PPP.
Gara-gara korupsi di Kementerian Agama itu pernah ada suara-suara yang meminta kementerian agama dibubarkan saja. Kementerian yang semestinya memuliakan agama, kok malah mencederai agama dengan mengorupsi urusan haji dan kitab suci?
Namun, siapa berani membubarkan Kementerian Agama. Bisa kualat pula dunia akhirat. Kementerian Agama pun tetap eksis.
Pada 2014, menjelang pembentukan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla pernah pula ada wacana untuk membubarkan Kementerian Agama. Sebagai gantinya diusulkan dibentuk Kementerian Urusan Haji, Wakaf, dan Zakat. Toh, sebagian besar energi Kementerian Agama terkuras untuk mengurus hal-hal tersebut, terutama haji.
Namun, itu sebatas wacana, urung atau mungkin tak akan diterapkan. Sekali lagi, siapa pula berani membubarkan Kementerian Agama? Bisa dituduh menistakan agama. Bisa kena demo berjilid-jilid.
Kementerian Agama tetap eksis hingga kini. Kementerian Agama tetap ada, mungkin sampai kiamat tiba. Karena Kementerian Agama masih ada, kita cuma berharap kementerian ini memperbaiki diri. Harapan itu ada di depan mata ketika Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan dirinya bukan menteri agama Islam.
Pak Menag ingin mengatakan di bawah kepemimpinan dia, Kementerian Agama bukan cuma mengurus Islam, melainkan juga agama-agama lain. Dari pernyataan Fachrul Razi itu kesan selama ini bahwa Kementerian Agama hanya mengurus Islam benar adanya.
Kita mesti mengapresiasi dan menunggu Fachrul Razi membuktikan ucapannya. Kita, sebagaimana Presiden Jokowi, cuma ingin mengingatkan jangan ada lagi korupsi di Kementerian Agama. Jangan sampai, misalnya, karena Kementerian Agama juga mengurus agama Kristen, terjadi korupsi dalam pencetakan Alkitab pula.
Kita juga hendak mengingatkan Pak Menag bahwa agama di Indonesia bukan cuma agama impor seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, melainkan juga agama asli, seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalim, dan Tolotang.
Kemenag harus juga mengurus agama-agama asli tersebut. Pindahkan urusan agama-agama lokal itu dari Kemendikbud ke Kemenag.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved