Ke MK Siapa Berani

TERJADI perdebatan di satu grup aplikasi pertukaran pesan. Perdebatan berpusat pada mengapa mahasiswa tidak mengambil jalan konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi.

Satu peserta menjawab tidak ada gunanya melayangkan uji materi UU KPK ke MK karena MK sarang korupsi. Peserta tersebut sebelumnya aktivis dan kini menjadi salah satu komisioner penyelenggara pemilu di daerah.

Mengapa sang mantan aktivis itu menggeneralisasi MK sarang korupsi hanya karena dua hakimnya Akil Muchtar dan Patrialis Akbar terlibat korupsi? Bukankah bila ada sengketa pemilu, dia juga beperkara ke MK? Bukankah di lembaga penyelenggara pemilu juga ada korupsi, tetapi rakyat tetap mengohormatinya dengan memilih calon anggota legislatif atau calon kepala daerah atau calon presiden difasilitasi lembaga penyelenggara pemilu itu?

Sang mantan aktivis yang katanya ikut demostrasi 1998 itu setuju dengan demo yang anarkistis sekalipun kelihatannya untuk mendesak presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu. Memang, setelah Presiden Jokowi mempertimbangkan menerbitkan perppu, sang mantan aktivis buruh itu tak terdengar lagi suaranya di grup pertukaran pesan itu.

Di grup pertukaran pesan itu ikut serta pula aktivis gerakan petani. Petani menganggap salah satu RUU yang akan disahkan tempo hari, yakni RUU Agraria, merugikan petani. Petani berunjuk rasa dan diterima Presiden Jokowi. Akan tetapi, dia tetap menyiapkan argumentasi hukum dan ahli untuk mengajukan uji materi ke MK bila RUU Agraria disahkan. “Kami banyak dimenangkan di MK karena kami punya argumentasi dan ahli,” kata sang aktivis petani.

Saya khawatir jawaban mantan aktivis yang kini jadi komisioner KPU di daerah itu, bahwa tak guna mengajukan uji materi ke MK karena MK korupsi, merupakan apologia. Yang sesungguhnya ialah ketidaksiapan argumentasi untuk beperkara di MK.
Jangan-jangan, sikap keengganan melakukan uji materi di MK karena kekhawatiran bakal kalah karena tidak ada revisi UU KPK yang bertentangan dengan konstitusi.

Peserta lain dalam grup pertukaran pesan tersebut mengatakan persoalannya bukanlah melayangkan uji materi ke MK, melainkan mengapa DPR membuat UU kontroversial? Kita setuju dengan pendapat semacam itu. Publik senantiasa mendorong DPR membuat undang-undang berkualitas yang tidak perlu dibawa dan diuji ke MK.

Akan tetapi, undang-undang ialah produk kompromi politik, dialog, negosiasi, bahkan transaksi politik. Sangat mungkin ada yang merasa dirugikan dan keberatan dengan keberadaan satu undang-undang. MK menjadi jalur konstitusional untuk ‘menyampaikan’ keberatan itu. Saya kira kita paham semua itu.

Kita tentu saja menghargai jalur demokrasi yang ditempuh mahasiswa melalui unjuk rasa. Demo mahasiswa plus masukan dari para tokoh bangsa telah membuat Presiden Jokowi mempertimbangkan mengeluarkan perppu.

Perppu ialah hak presiden dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi, perppu langkah politik, bukan langkah konstisional. Bila presiden mengeluarkan perppu, perppu tersebut ‘mengalahkan’ konstitusi. Padahal, kita sepakat hukum menjadi panglima, bukan politik, dalam kehidupan bernegara.

Seorang pakar hukum tata negara mengatakan perppu hanya bersifat menunda, bukan membatalkan undang-undang. Presiden tidak berwenang membatalkan undang-undang. MK yang berwenang membatalkan undang-undang. Prosedur tata negara seperti itu sesuai dengan prinsip hukum adalah panglima.

Sekali lagi, kita mengapresiasi jalur demokrasi yang ditempuh mahasiswa. Kita ucapkan selamat karena perjuangan mahasiswa relatif berhasil.

Akan tetapi, kita membutuhkan keseimbangan antara demokrasi dan konstitusi. Oleh karena itu, kita juga mengapresiasi mahasiswa yang sudah memberanikan diri mengajukan uji materi UU KPK ke MK.