TIDAK perlu heran Megawati ketemuan dengan Prabowo. Tidak pula perlu publik bercuriga membaca makna pertemuan itu. Sejarah dapat terulang kembali walau dengan pengertian yang tidak persis sama.
Dari sudut sejarah, Megawati-Prabowo pernah berpasangan, berjuang bersama untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Fakta sejarah itu sedikit atau banyak menunjukkan bahwa mereka pernah punya visi dan misi yang sama ke mana Indonesia hendak mereka bawa jika terpilih menjadi presiden-wakil presiden.
Faktanya, pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo kalah. Mereka tidak dipilih rakyat. Fakta sejarah lainnya ialah Prabowo tidak pernah terpilih menjadi wakil presiden, apalagi menjadi presiden.
Bagaimana dengan Megawati? Dia pun tidak pernah menjadi presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
Megawati menjadi presiden karena 'diangkat' MPR. Jangan lupa dia menjadi presiden dari kedudukannya sebagai wakil presiden gara-gara Gus Dur sebagai presiden ditumbangkan MPR yang dipimpin Amien Rais. Karena itu, sebutan yang pas bagi Megawati 'diangkat' menjadi presiden, bukan 'dipilih' MPR.
Catatan sejarah lainnya ialah Ketua Umum PPP Hamzah Haz yang dipilih MPR menjadi wapres mendampingi Presiden Megawati.
Masuk akal Kabinet Gotong Royong yang dibentuk Presiden Megawati ialah kabinet pelangi yang menampung praktis semua partai hasil Pemilu 1999 yang punya kursi di MPR.
Termasuk dari Fraksi ABRI/TNI, yakni Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono dan Jenderal Hari Sabarno. Bahkan juga Matori Abdul Djalil dari PKB, sekalipun pendirinya, Gus Dur, ditumbangkan MPR.
Keliru besar pendapat bahwa di masa Megawati presiden ada menteri dari partai oposisi. Di kala itu sesungguhnya tidak ada oposisi, semua mendapat kursi di kabinet.
Bila pertemuan Megawati dan Prabowo bermaksud membawa Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi jilid II, kiranya sejarah Kabinet Gotong Royong tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Bukan saja situasi berbeda, tetapi juga tidak benar bahwa kala itu partai oposisi ada di dalam kabinet.
Tentu saja sebaiknya orang membuka cakrawala bahwa para pemimpin bertemu banyaklah maslahatnya daripada mudaratnya. Pilpres telah usai, siapa pun yang terpilih ialah presiden bersama.
Tidak tertutup kemungkinan orang membaca pertemuan Megawati-Prabowo sebagai pertanda awal PDIP kembali berkoalisi dengan Gerindra dalam Pilpres 2024 seperti di Pilpres 2009. Perbedaannya ialah dulu capresnya Megawati dan cawapresnya Prabowo, kelak capresnya Prabowo dan cawapresnya Puan Maharani.
Spekulasi politik macam itu pun tidak usah ditampik karena PDIP dan Gerindra cukup kursi di DPR untuk berdua mengusung capres-cawapres pada 2024. Pula tidak perlu ditampik karena memang pada Pilpres 2024 Jokowi tidak bisa lagi dicalonkan menjadi presiden.
Pintu capres-cawapres 2024 terbuka lebar untuk macam-macam kemungkinan, termasuk kemungkinan terulangnya sejarah koalisi PDIP-Gerindra. Siapa yang melarang jika perkawinan itu dirintis kembali sejak sekarang?
Jika Gerindra dibawa PDIP masuk ke pemerintahan Jokowi jilid II, dan Jokowi menggunakan hak prerogatif menyetujuinya, semua itu sah secara konstitusional. Bahkan, keabsahannya pun dapat dicari. Katakan saja atas nama rekonsiliasi, demi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
Bila itu yang terjadi, kiranya juga bagus bagi demokrasi, bagi tegaknya checks and balances, bila ada partai pengusung Jokowi yang berada di luar kabinet. Inilah kawan sejati yang memilih dari parlemen mengontrol kawan yang berkuasa di pemerintahan.
Adakah partai macam itu? Bukan mustahil Partai NasDem mengambil pilihan itu.
