Kamis 18 Juli 2019, 05:30 WIB

Nihilisme Praktis

Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group | podium
Nihilisme Praktis

MI/Ebet
Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group

DUA dunia, yaitu 'yang ideal' dan 'yang aktual', tidak selalu cocok, bahkan tidak bertemu. Biarpun demikian, orang tidak boleh berhenti menggagas yang ideal sekalipun aktualisasinya jauh panggang dari api.

Yang ideal memang paling berat untuk dilakukan. Kenapa? Karena orang suka mendapat durian runtuh.

Etos yang dicanangkan ialah orang harus bekerja keras, bekerja cerdas, gigih, bersedia berkorban untuk mewujudkan yang ideal. Aktualnya, belum tentu yang ideal tercapai bila tanpa kemujuran.

Berapa besar faktor lucky, hoki? Kiranya hanya 1%. Tapi inilah 1% yang dapat menggugurkan yang 99% kalau orang tidak beruntung, tidak mujur, tidak bernasib baik. Maka mintalah, bahkan berdoalah, agar mendapat durian runtuh.

Dalam perspektif 'durian runtuh' itu, apakah orang percaya saban kali elite bicara 'yang ideal' di ruang publik? Tidakkah 'yang ideal' itu gagasan palsu, perkara manis di bibir, lain di pikiran, lain di hati?

Sejujurnya 'yang ideal' itu ialah perkara yang ditakuti terjadi. Terdengar aneh, tapi nyata. Sesungguhnya dan senyatanya itulah yang sekarang menggelisahkan kebanyakan elite partai politik pengusung Jokowi. Mereka berharap jangan sampai 'yang ideal' terjadi.

Jokowi pemimpin berani. Contohnya, menteri yang membantunya di bidang sosial dan politik menyarankan untuk mengalkulasi dampak dukungan politik membubarkan HTI. Jokowi perintahkan besok dibubarkan! Itu terjadi. Demi bangsa dan negara, tidak ada kalkulasi dukungan politik, tidak ada yang ditakuti Jokowi.

Mari kita pindahkan logika itu bahwa Jokowi berani menegakkan 'yang ideal' dalam menyusun dan membentuk kabinet. 'Yang ideal' itu ialah semua itu hak prerogatif presiden. Apa pun putusan presiden, siapa pun yang menjadi menteri, semua partai pengusung Jokowi menerimanya dengan seikhlas-ikhlasnya. Seikhlas-ikhasnya kendati tiada seorang pun menteri yang berasal dari partai pengusung. Anda percaya?

Saya percaya bahwa satu-satunya yang ikhlas seikhlas-ikhlasnya ialah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Yang lain kecewa, bahkan marah kalau 'yang ideal' hak prerogatif presiden itu yang terjadi.

Kecewa atau marah karena tujuan berpartai politik tidak hanya berkuasa di DPR, tapi juga turut berkuasa di pemerintahan dan itu tidak terwujud. Tidak duduk di kabinet akibat kebajikan kontitusi (hak prerogatif presiden) berbalik menjadi nihilisme praktis.

Politik urusan 'yang aktual', 'yang praktis', bukan urusan 'yang ideal'. Hak prerogatif presiden justru ditakuti sepenuhnya terjadi. Ini hak yang tidak dikehendaki utuh dilaksanakan presiden.

Bahkan, percakapan di ruang publik kian menjauh dari 'yang ideal' dengan diwacanakannya pikiran populistis bahwa dalam pembentukan kabinet keterlibatan rakyat dibutuhkan. Bukankah rakyat telah memilih presiden secara langsung dan telah memberi mandat kepada presiden terpilih?

Kenapa pula masih dibutuhkan keterlibatan rakyat dalam urusan presiden hasil pilihan rakyat memakai hak prerogatifnya? Bagaimana pula bentuk keterlibatan rakyat yang ratusan juta itu? Sebagai gambaran, rakyat yang termaktub dalam daftar pemilih tetap saja jumlahnya 192,83 juta. Melalui perwakilannya di MPR? Maaf, ini pikiran 'lucu'.

Demikianlah dalam hal pembentukan kabinet terjadi pertarungan 'yang ideal' dan 'yang aktual'. Bila 'yang aktual' yang terjadi yakni kalkulasi dukungan politik di DPR, bukan 'yang ideal' yakni sepenuhnya hak prerogatif presiden, maka terbukalah ladang secara personal yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu orang-orang yang menghendaki 'durian runtuh', yakni duduk di kabinet karena partai sayang kepadanya. Menteri macam ini kerjanya pun bak barang reruntuhan.

Begitulah di ruang publik 'yang ideal' tengah digerogoti berbagai pertimbangan, di antaranya rekonsiliasi yang juga masuk kalkulasi urusan dukungan politik dengan alasan demi stabilitas dan kuatnya pemerintahan. Alasan pemanis belaka. Yang aktual ialah hak prerogatif presiden diperlakukan sebagai gagasan palsu, nihilisme praktis.

Jika Gerindra dan PAN juga masuk kabinet, sempurnalah nihilisme praktis hak prerogatif presiden. Saya rasanya kehabisan kata-kata. Tolong Anda yang kasih penilaian, durian runtuh macam apa politik bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, seperti itu.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More