Business as Usual

SANGAT wajar apabila Presiden Joko Widodo merasa kesal. Meski sudah berulang kali masalah defisit transaksi berjalan diangkat dalam sidang kabinet, langkah nyata untuk menyelesaikan masalah itu tidak kunjung ada.

Kunci persoalan defisit transaksi berjalan terletak pada kinerja ekspor. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kinerja ekspor hingga Mei 2019 turun 8,6% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Akibatnya, defisit perdagangan tahun ini tercatat sudah mencapai US$2,14 miliar.

Sumbangan terbesar dari defisit perdagangan itu berasal dari sektor minyak dan gas (migas). Impor minyak yang tinggi menyebabkan defisit migas meningkat menjadi US$3,75 miliar.

Beruntung dalam kondisi seperti ini arus modal yang masuk ke Indonesia di atas Rp170 triliun. Itulah yang membuat nilai tukar rupiah masih bisa dikendalikan. Namun, kita harus belajar pengalaman di 2011, yaitu meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan menggoyahkan kepercayaan pasar terhadap kesehatan neraca pembayaran sehingga membuat nilai tukar rupiah merosot.

Untuk itulah tepat jika Presiden mengatakan perlunya kita untuk tidak bekerja biasa-biasa. Bukan saatnya lagi bagi kita untuk business as usual. Kita membutuhkan terobosan yang berani agar tidak tersandera oleh persoalan defisit neraca transaksi berjalan.

Apa yang perlu dilakukan? Sederhana saja, yaitu sinergi antarkementerian untuk mendorong investasi dan ekspor. Ada dua sektor yang harus menjadi perhatian utama, yakni energi dan industri.

Kita tahu bahwa energi merupakan pilar bagi sebuah bangsa untuk bisa melakukan pembangunan. Sayang, di tengah gencarnya pembangunan yang membutuhkan banyak energi, produksi minyak kita cenderung terus menurun. Sekarang produksi minyak nasional di bawah 800 ribu barel per hari, padahal kebutuhan sudah mencapai 1,4 juta barel.

Beruntung kita masih memiliki produksi gas yang besar sehingga defisit minyak bisa disubstitusi gas. Namun, tanpa eksplorasi baru, produksi gas kita pun beberapa tahun ke depan juga menurun. Kalau kondisi itu tidak segera diperbaiki, tidak mengherankan apabila kita akan mengalami krisis energi.

Dalam kondisi ini dibutuhkan terobosan besar. Aturan perizinan untuk eksplorasi migas tidak cukup hanya dijanjikan dipermudah. Hal itu tidak hanya bergantung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tetapi juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta pemerintah daerah.

Sekarang izin di bidang migas bukannya semakin mudah, melainkan semakin ruwet. Persetujuan plan of development (POD) Blok Masela, misalnya, terhenti karena harus ikut dievaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, di Karuizawa, Jepang, Menteri ESDM Ignasius Jonan berjanji menyerahkan POD pada pertemuan para pemimpin G-20 di Osaka, akhir Juni lalu.

Keruwetan cara berpikir para pejabat kita juga sering terjadi di bidang perdagangan. Kinerja industri-industri yang berorientasi ekspor sering tersendat karena aturan yang tiba-tiba berubah.

Ambil contoh industri karton dan kertas pembungkus. Kita mempunyai keunggulan karena memiliki industri efisien dan biaya produksi kompetitif. Selama ini produksinya diekspor ke Tiongkok.

Tiba-tiba atas nama lingkungan, kita melarang impor kertas bekas karena ada plastik di antara kertas bekas tersebut. Sebenarnya sudah ada teknologi yang bisa memisahkannya dan tidak harus merusak lingkungan. Hanya, karena ada satu-dua industri yang tidak mampu menerapkan teknologi ramah lingkungan, pemerintah melarang semua impor kertas bekas.

Padahal, impor kertas bekas memenuhi sekitar 50% bahan baku industri. Ada negara-negara pengekspor yang sebenarnya mengelola kertas bekas itu dengan baik, seperti Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Akan tetapi, karena birokrasi kita tidak mau pusing, mereka memilih untuk melarang semuanya.

Apa akibatnya? Industri karton dan kertas pembungkus pindah ke Vietnam. Negara itu yang kemudian menikmati peluang ekspor. Kinerja ekspor Vietnam semakin bagus jika dibandingkan dengan kita karena mereka memberikan fasilitas khusus juga kepada Samsung untuk mengembangkan industri di sana.

Dari ekspor Samsung saja, Vietnam mendapatkan devisa US$100 miliar per tahun. Kalau tidak bisa lebih agresif dalam menarik investasi dan mendorong ekspor, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan defisit neraca transaksi berjalan?