BERIKUT ini fakta menyenangkan, berkembang apresiasi untuk Polri yang dibantu TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban ketika terjadi demonstrasi pekan lalu.
“Bapak tinggal di mana?” Tanya seorang kawan kepada anggota Polri yang bertugas di kawasan Bundaran HI, Jakarta.
“Di hotel, Bu.”
“Bagus dong.”
“Di parkirannya juga hotel, Bu,” jawab polisi itu dengan nada bercanda, tapi tegas.
Tawa pun pecah. Di tengah ketegangan karena khawatir terhadap aksi demonstrasi, petugas dapat mencairkan dengan canda tawa.
Percakapan itu terjadi di hari ketika sebagian warga berunjuk rasa di Bawaslu. “Polisi itu ramah. Tidak seperti polisi di masa lalu,” kata seorang kawan.
Kawan itu bersama dua kawan perempuan lainnya datang menyapa polisi. “Keramahan polisi itu bukan hasil instan. Mereka tentu hasil didikan.”
Dalam perjalanan ke Sukabumi, Sabtu (25/5), kawan itu menceritakan kenyataan yang lain lagi yang dilihatnya hari itu. “Di Polres Jakarta Barat banyak karangan bunga ucapan apresiasi.”
Bukan hanya di Polres Jakarta Barat, menurut detik.com (24/5), karangan bunga juga berjejer di Asrama Brimob Petamburan. Warga mengucapkan terima kasih karena polisi menangkap 183 perusuh. ‘Terima kasih, Pak Polisi, udah jagain kita semua’, tulisan di sebuah karangan bunga.
Demikianlah bersemi rasa aman di dalam hati warga berkat kesiagaan Polri dibantu TNI. Sepatutnya orang bertanya, kekacauan macam apa yang terjadi di negeri ini bila Polri yang dibantu TNI tidak menjaga keamanan dan ketertiban dengan ramah?
Keramahan itu faktor utama yang mengatasi masalah di lapangan sehingga tidak terjadi konflik otoritas penanggung jawab keamanan dan ketertiban dengan kebebasan warga berekspresi yang berkemungkinan ada yang bertingkah laku tidak berdisiplin, yang tidak taat hukum.
Unjuk rasa itu hal yang seyogianya tidak perlu terjadi. Pilpres ialah wadah konstitusional untuk kita semua mengusahakan perubahan yang efektif dan damai, bersandar pada cara-cara yang sah. Kenapa terjadi keraguan terhadap lembaga negara (KPU, Bawaslu, MK)?
Semua institusi negara itu dan orang-orang yang duduk di institusi itu merupakan produk kekayaan demokrasi, hasil bentukan dan pilihan pemerintah dan DPR. Kenapa menyangkut pilpres timbul ketidakpercayaan? Kenapa menyangkut pileg semua bisa menerima atau bila pun menolak keputusan KPU, menempuh cara-cara konstitusional melalui MK?
Terjadi ambiguitas, padahal pilpres dan pileg diselenggarakan serentak. Bukan hanya ambiguitas, juga terjadi kemunduran moral politik dalam berdemokrasi yang coba ditutupi dengan pernyataan yang menggampangkan persoalan, bahwa people power yang dimaksud ialah people power enteng-entengan.
Terima kasih kepada Polri yang dibantu TNI, yang sekalipun ramah, tidak menganggap enteng people power yang katanya enteng-entengan itu.
