Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati (Ninis) mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) saat memeriksa sengketa hasil Pilkada 2024.
Ninis menyoroti adanya hakim MK Anwar Usman yang dikabarkan tetap turut menyidangkan sengketa Pilkada 2024. Diketahui, Anwar Usman merupakan paman dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
PSI sendiri mengusung sejumlah calon di Pilkada kali ini, salah satunya Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta. Adapun, Ridwan Kamil-Suswono akan menggugat hasil Pilkada Jakarta yang dimenangkan oleh Pramono Anung-Rano Karno.
"Dari refleksi saat Pilpres yang lalu memang ada beberapa catatan terkait dengan hakim, salah satunya adalah terkait potensi konflik kepentingan yang ada. Misalnya Anwar Usman yang merupakan paman dari ketua umum PSI," kata Ninis, kepada Media Indonesia, Senin (9/12).
Lebih lanjut, Ninis mengaku pihaknya masih mencermati gugatan hasil Pilkada di MK. Per Senin (9/12), Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima total 158 gugatan terkait hasil Pilkada 2024.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 125 gugatan diajukan oleh pasangan calon bupati, 33 gugatan dari pasangan calon wali kota, dan belum ada gugatan dari pasangan calon gubernur.
"Kami belum mendata secara detail terkait gugatan yang masuk ke MK," katanya. (Faj/I-2)
Situs Perludem diretas. Laman organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemilu dan demokrasi itu menampilkan iklan judi online.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengingatkan di masa tenang ini sudah tidak boleh lagi melakukan kampanye.
Konflik kepentingan kerap menjadi penyebab korupsi pada sejumlah kasus.
KPK mengategorikan konflik kepentingan sebagai niat jahat dalam tindak pidana korupsi.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Pemerintah akan menargetkan pembuatan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
Menurutnya, mereka tersebut berada di luar struktur Danantara sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved