Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Utara (Sumut) nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya mengalahkan petahana Edy Rahmayadi-Hasan pada Pilkada Sumut. Kemenangan Bobby dinilai karena gaya di media sosial (medsos) mirip Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Lagi-lagi ini investasi ya, ada namanya Pak Jokowi di balik Bobby Nasution dan gaya bermain media sosial Bobby ini cukup hampir sama dengan Pak Jokowi dan keluarganya, hampir sama, sejenis-sejenis," kata Founder Komisidotco Gianluigi Christoicov dalam program Crosscheck Medcom.id, Minggu (1/12).
Gian mencontohkan gaya Bobby yang sama dengan Jokowi ialah turun ke lapangan bila ada permasalahan, seperti ada lubang langsung datang untuk memperbaiki dan sebagainya. "Mungkin itu yang diinginkan orang-orang di Medan, yang tegasnya juga ada segala macam," ujarnya.
Di lain pihak, Edy Rahmayadi dinilai bukan sosok yang kuat meski petahana. Kemenangan sementara Bobby ini disebut menjadi fenomenal karena Wali Kota Medan itu bisa mengalahkan petahana.
Sementara itu, peneliti Charta Politika Nachrudin mengatakan sejatinya dalam Pilkada Sumut fenomenanya tidak ada pilihan lain selain Bobby. Menurutnya, berdasarkan beberapa hasil survei kinerja Edy Rahmayadi dianggap tidak bagus oleh masyarakat Sumut.
"Pun beberapa kali ketika dia memimpin, dia lebih sering melakukan konflik ya dengan beberapa orang atau ada pro dan kontra dengan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Sumatra Utara," ujar Nachrudin.
Dia mencontohkan, salah satunya Edy pernah berseteru dengan wakilnya sendiri, Musa Rajekshah (Ijeck). Wakilnya itu punya basis massa yang cukup besar dari organisasi masyarakat (ormas).
"Nah, ini kan juga sebetulnya jadi blunder sendiri ya sebagai petahana Edy Rahmayadi. Sehingga, pada akhirnya ya tadi tidak ada pilihan yang lebih baik. Akhirnya, ya sudah pilih Bobby Nasution saja kan gitu," ucap Nachrudin.
Di samping itu, Charta Politika juga pernah membuat survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bobby Nasution selama menjabat Wali Kota Medan. Nachrudin menyebut dalam beberapa survei, masyarakat cukup puas dengan kinerja menantu Jokowi itu. "Ya sebenarnya cukup puas juga masyarakat kota Medan," katanya.
Berbeda dengan Edy Rahmayadi, hasil survei Charta Politika ketika Edy menjabat sebagai Gubernur Sumatra Utara, tingkat kepuasannya masyarakat tidak sampai 70%. Terkadang 75%, namun tidak melebihi.
"Karena basisnya harusnya ketika petahana maju kembali paling tidak itu mereka punya kepuasan masyarakat di angka 75% ke atas sehingga, bisa jaminan masyarakat bahwa menang lagi atau segala macamnya gitu," pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan rata-rata hasil hitung cepat dari lembaga survei, pasangan Bobby-Surya unggul dengan 63%. Sementara pasangan Edy-Hasan meraih suara 37% suara. (J-2)
Majelis Hakim Konstitusi menilai pasangan Edy-Hasan Basri yang bertindak sebagai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
Gugatan sengketa hasil pilkada Sumatra Utara (Sumut) kembali digelar, Kubu Bobby Nasution membantah adanya cawe-cawe Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur Agus Fatoni.
PASANGAN Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (Edy-Hasan) menggugat hasil Pilkada Sumatera Utara (Sumut) ke MK menyinggung rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Sumut 2024.
Edy-Hasan juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution dan Surya karena diduga melakukan pelanggaran TSM selama pilkada berlangsung.
Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama tahapan pilkada.
Bambang mempersoalkan dengan hubungan Jokowi dengan Bobby sebagai mertua dan menantu tersebut menjadi sinyal adanya cawe-cawe dalam Pilkada Sumut.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved