Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
HARI pencoblosan pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya dan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak 2004. Pemilihan Kepala Daerah pada Rabu (27/11) di ruas jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, masih adanya alat peraga sementara belum dicopot.
Pantauan di lokasi jalan HZ Mustofa, Unsil, Perintis Kemderkaan, Linggajaya, Sutisna Senjaya, RE Martadinata serta jalan lainnya di Kota Tasikmalaya menuju Bandung maupun Garut hingga ke Ciamis terlihat legang. Akan tetapi, beberapa alat peraga sementara (APS) masih ada belum diturunkan.
Yanti, 55, warga jalan Perintis Kemerdekaan mengatakan, memang seharusnya semua alat peraga kampanye yang memiliki unsur politik harus dicopot dan diturunkan tapi di ruas jalan ini sangat ironis masih belum ada tindakan yang dilakukan petugas KPU maupun Bawaslu terutamanya dicopot. Karena, pencopotan ini seharusnya dilakukan pada masa tenang tapi ini sudah pencoblosan.
"Jadi kami binggung juga terkait alat peraga kampanye belum diturunkan petugas apalagi ukuran besar ini dan siapa nama calon Wali Kota Tasikmalaya sebenarnya. Kami meminta agar petugas supaya menurunkannya supaya tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat, dan alat peraga yang lain diturunkan tapi ini dibiarkan," katanya, Rabu (27/11/2024).
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad Syukron mengatakan, selama ini Bawaslu masih terus melakukan pengawasan terkait alat peraga kampanye (APK) pasangan calon yang belum diturunkan termasuk politik uang di masa pencoblosan. Karena, memang pengawasan itu harus dilakukan supaya pada pemilihan kepala daerah berjalan lancar.
"Bagi Bawaslu selama ini masih melakukan pengawasan berkaitan dengan APK pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat yang masih belum diturunkan petugas. Akan tetapi, untuk alat peraga sementara yang masih belum diturunkan kewenangannya itu Satpol PP dan pemerintah daerah," paparnya. (H-2)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved