Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
HARI pencoblosan pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya dan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak 2004. Pemilihan Kepala Daerah pada Rabu (27/11) di ruas jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, masih adanya alat peraga sementara belum dicopot.
Pantauan di lokasi jalan HZ Mustofa, Unsil, Perintis Kemderkaan, Linggajaya, Sutisna Senjaya, RE Martadinata serta jalan lainnya di Kota Tasikmalaya menuju Bandung maupun Garut hingga ke Ciamis terlihat legang. Akan tetapi, beberapa alat peraga sementara (APS) masih ada belum diturunkan.
Yanti, 55, warga jalan Perintis Kemerdekaan mengatakan, memang seharusnya semua alat peraga kampanye yang memiliki unsur politik harus dicopot dan diturunkan tapi di ruas jalan ini sangat ironis masih belum ada tindakan yang dilakukan petugas KPU maupun Bawaslu terutamanya dicopot. Karena, pencopotan ini seharusnya dilakukan pada masa tenang tapi ini sudah pencoblosan.
"Jadi kami binggung juga terkait alat peraga kampanye belum diturunkan petugas apalagi ukuran besar ini dan siapa nama calon Wali Kota Tasikmalaya sebenarnya. Kami meminta agar petugas supaya menurunkannya supaya tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat, dan alat peraga yang lain diturunkan tapi ini dibiarkan," katanya, Rabu (27/11/2024).
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad Syukron mengatakan, selama ini Bawaslu masih terus melakukan pengawasan terkait alat peraga kampanye (APK) pasangan calon yang belum diturunkan termasuk politik uang di masa pencoblosan. Karena, memang pengawasan itu harus dilakukan supaya pada pemilihan kepala daerah berjalan lancar.
"Bagi Bawaslu selama ini masih melakukan pengawasan berkaitan dengan APK pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat yang masih belum diturunkan petugas. Akan tetapi, untuk alat peraga sementara yang masih belum diturunkan kewenangannya itu Satpol PP dan pemerintah daerah," paparnya. (H-2)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved