Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI pencoblosan pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya dan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak 2004. Pemilihan Kepala Daerah pada Rabu (27/11) di ruas jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, masih adanya alat peraga sementara belum dicopot.
Pantauan di lokasi jalan HZ Mustofa, Unsil, Perintis Kemderkaan, Linggajaya, Sutisna Senjaya, RE Martadinata serta jalan lainnya di Kota Tasikmalaya menuju Bandung maupun Garut hingga ke Ciamis terlihat legang. Akan tetapi, beberapa alat peraga sementara (APS) masih ada belum diturunkan.
Yanti, 55, warga jalan Perintis Kemerdekaan mengatakan, memang seharusnya semua alat peraga kampanye yang memiliki unsur politik harus dicopot dan diturunkan tapi di ruas jalan ini sangat ironis masih belum ada tindakan yang dilakukan petugas KPU maupun Bawaslu terutamanya dicopot. Karena, pencopotan ini seharusnya dilakukan pada masa tenang tapi ini sudah pencoblosan.
"Jadi kami binggung juga terkait alat peraga kampanye belum diturunkan petugas apalagi ukuran besar ini dan siapa nama calon Wali Kota Tasikmalaya sebenarnya. Kami meminta agar petugas supaya menurunkannya supaya tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat, dan alat peraga yang lain diturunkan tapi ini dibiarkan," katanya, Rabu (27/11/2024).
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad Syukron mengatakan, selama ini Bawaslu masih terus melakukan pengawasan terkait alat peraga kampanye (APK) pasangan calon yang belum diturunkan termasuk politik uang di masa pencoblosan. Karena, memang pengawasan itu harus dilakukan supaya pada pemilihan kepala daerah berjalan lancar.
"Bagi Bawaslu selama ini masih melakukan pengawasan berkaitan dengan APK pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat yang masih belum diturunkan petugas. Akan tetapi, untuk alat peraga sementara yang masih belum diturunkan kewenangannya itu Satpol PP dan pemerintah daerah," paparnya. (H-2)
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved